Durasi Baca: 5 menit
Ikhtisar: Tiga proyek jalan IKN senilai Rp3,986 triliun dikawal Kejagung, sementara tujuh paket lama rampung 100 persen.
Balikpapan TV - Hai Ces! Tiga proyek jalan IKN senilai Rp3,986 triliun mendapat pengamanan Kejagung di kawasan pemerintahan Nusantara, Penajam Paser Utara.
Pembangunan jalan di kawasan ibu kota baru ini bukan cuma soal membuka akses. Ada tiga kawasan strategis yang kini masuk pengamanan PPS, sementara tujuh paket sebelumnya sudah rampung dan diserahterimakan.
Tiga kawasan IKN masuk pengamanan strategis
Tiga paket pekerjaan yang memperoleh persetujuan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) mencakup Jalan Kompleks Yudikatif, Jalan Kompleks Legislatif, dan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A.
Persetujuan tersebut diserahkan dalam Entry Meeting dan Exit Meeting Proyek Strategis Nasional di Multifunction Hall Kantor Bersama 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara, Kamis, 17 September 2026.
Nilai ketiga paket mencapai sekitar Rp3,986 triliun untuk Tahun Anggaran 2026–2027.
Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN Agung Dodit Muliawan menyebut pengamanan tersebut merupakan kelanjutan pendampingan Kejagung terhadap pembangunan IKN sejak 2025.
“Kejagung melakukan pendampingan tiga paket pekerjaan infrastruktur jalan ibu kota baru Indonesia 2026–2027 senilai sekitar Rp3,986 triliun,” kata Agung.
Baca Juga: RSUP IKN Capai 95 Persen Kesiapan, Layanan Operasi Ditargetkan Buka 1–2 Bulan
Apa yang dikawal Kejagung dalam proyek tersebut?
Pengamanan pembangunan strategis dilakukan setelah tiga paket pekerjaan melalui rangkaian tahapan, termasuk telaah dan pra-PPS sebelum surat perintah pengamanan diterbitkan.
Dalam pelaksanaannya, pendampingan diarahkan untuk membantu proyek berjalan sesuai ketentuan serta mengantisipasi hambatan yang dapat mengganggu pekerjaan.
Plt Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Sarjono Turin meminta pendampingan dilakukan secara aktif selama proyek berjalan.
“Proyek IKN ini akan menjadi sejarah bagi anak bangsa dan anak cucu kita nanti. Karena itu, tim (PPS) harus proaktif memberikan pendampingan selama proyek berlangsung,” ujar Sarjono.
Artinya, PPS dalam konteks ini bukan pengganti pelaksanaan proyek, melainkan mekanisme pendampingan strategis selama pekerjaan berlangsung.
Tujuh paket jalan KIPP 1B–1C sudah selesai
Dalam agenda yang sama, Kejagung dan Otorita IKN melakukan Exit Meeting untuk tujuh paket peningkatan jalan KIPP 1B–1C Tahun Anggaran 2025.
Ketujuh pekerjaan tersebut menggunakan kode Paket A sampai G. Seluruhnya telah mencapai progres 100 persen dan diserahterimakan kepada Otorita IKN.
Total nilai tujuh paket tersebut mencapai sekitar Rp3,355 triliun.
Penyelesaian tujuh paket ini menjadi bagian dari pendampingan pembangunan IKN yang telah berjalan sejak 2025. Dalam agenda Exit Meeting, penyelesaian pekerjaan disebut melibatkan koordinasi berbagai pemangku kepentingan.
Kejagung juga menekankan aspek ketepatan waktu, mutu pekerjaan, dan pembiayaan sebagai bagian dari hasil pembangunan yang diharapkan.
Baca Juga: IKN Kejar Target Ibu Kota Politik 2028, Kawasan Legislatif dan Yudikatif Makin Dikebut
Jalan Yudikatif dan Legislatif punya fungsi strategis
Tiga proyek baru berada pada kawasan yang berkaitan langsung dengan pembentukan fungsi pemerintahan di Nusantara.
Data yang dihimpun dari publikasi terkait proyek menunjukkan Jalan Kompleks Yudikatif memiliki lingkup pekerjaan sekitar 6,418 kilometer. Pekerjaannya mencakup sejumlah infrastruktur pendukung seperti Multi Utility Tunnel, jalur pedestrian dan sepeda, jembatan, box culvert, serta dinding penahan tanah.
Sementara Jalan Kompleks Legislatif memiliki panjang sekitar 3,7 kilometer dan terdiri atas sejumlah ruas serta jembatan. Pekerjaan tersebut merupakan bagian dari pembangunan kawasan pemerintahan IKN.
Adapun Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A tercatat memiliki panjang sekitar 5,399 kilometer, dengan periode pekerjaan berlangsung hingga 2027.
Data tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan jalan yang masuk PPS tidak berdiri sendiri. Infrastruktur tersebut terhubung dengan pembentukan kawasan pemerintahan dan fasilitas pendukung Nusantara.
Dari proyek fisik menuju kawasan pemerintahan
Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan Otorita IKN Agung Dodit Muliawan menempatkan pembangunan infrastruktur Nusantara dalam konteks yang lebih luas.
Menurut dia, pembangunan jalan, gedung, taman, dan infrastruktur lainnya bukan sekadar pekerjaan fisik, tetapi bagian dari pembangunan ibu kota baru Indonesia.
Otorita IKN menyampaikan bahwa pendampingan Kejagung diharapkan dapat memperkuat tata kelola, memberikan kepastian pelaksanaan proyek, serta menjaga komitmen bersama dalam pembangunan Nusantara.
Bagi Kalimantan Timur, perkembangan ini juga berkaitan dengan perubahan fungsi kawasan di Penajam Paser Utara. Jalan menjadi salah satu infrastruktur dasar yang menghubungkan berbagai kawasan dalam kompleks pemerintahan baru tersebut.
Poin Penting
- Tiga proyek jalan IKN Tahun Anggaran 2026–2027 mendapat persetujuan PPS Kejagung.
- Nilai tiga paket mencapai sekitar Rp3,986 triliun.
- Lokasinya mencakup Kompleks Yudikatif, Kompleks Legislatif, dan KIPP 1A.
- Tiga proyek telah melalui tahapan telaah hingga pra-PPS.
- Tujuh paket jalan KIPP 1B–1C Tahun Anggaran 2025 telah rampung 100 persen.
- Nilai tujuh paket yang selesai mencapai sekitar Rp3,355 triliun.
- Pendampingan Kejagung terhadap pembangunan IKN telah berlangsung sejak 2025.
Insight Redaksi
Nilai proyek besar membawa perhatian pada tata kelola, bukan hanya progres fisik. Bagi Kaltim, tiga kawasan ini berkaitan langsung dengan pembentukan fungsi pemerintahan Nusantara. Pengawalan strategis memberi ruang pendampingan sejak awal pekerjaan. Yang penting, hasilnya harus terlihat pada mutu konstruksi, ketepatan waktu, dan penggunaan anggaran. Nah, publik punya alasan untuk terus mengawasi.
Kalau ikam mengikuti pembangunan IKN, cek progres proyeknya dan lihat bagaimana mutu serta anggarannya berjalan.
Kalau informasi pembangunan IKN terasa penting untuk bubuhan pembaca di Kaltim, bagikan artikel ini supaya kabarnya tidak berhenti di satu layar.
Pantau kabar IKN di Balikpapan TV, nah, pembangunan membentuk pemerintahan esok. Balikpapan Tv teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Berapa nilai tiga proyek jalan IKN yang mendapat PPS?
Nilai tiga paket pekerjaan Tahun Anggaran 2026–2027 mencapai sekitar Rp3,986 triliun.
2. Proyek jalan apa saja yang masuk pengamanan Kejagung?
Terdiri atas Jalan Kompleks Yudikatif, Jalan Kompleks Legislatif, dan Jalan Kawasan Pendukung KIPP 1A.
3. Berapa proyek jalan IKN yang sudah selesai?
Tujuh paket peningkatan jalan KIPP 1B–1C Tahun Anggaran 2025, dari Paket A sampai G, telah mencapai 100 persen dan diserahterimakan kepada Otorita IKN.
4. Berapa nilai tujuh paket jalan yang sudah selesai?
Total nilainya sekitar Rp3,355 triliun.
5. Sejak kapan Kejagung mendampingi pembangunan IKN?
Pendampingan terhadap pembangunan IKN telah berjalan sejak 2025, termasuk terhadap tujuh paket peningkatan jalan KIPP 1B–1C.
Sumber Informasi
Sumber utama: Kaltim Post, “Proyek Jalan IKN Senilai Rp3,98 Triliun Masuk Pengamanan Kejagung, Ini Tiga Kawasan yang Digarap”, Uways Alqadrie.
Sumber pendukung: Otorita Ibu Kota Nusantara dan ANTARA News Kalimantan Timur. Informasi mengenai nilai proyek, tiga kawasan, tujuh paket yang rampung, serta pelaksanaan Entry Meeting dan Exit Meeting dikonfirmasi melalui publikasi Otorita IKN dan ANTARA.
Editor : Arya Kusuma