Balikpapan TV – Hai Cess! Isu miring soal Nusantara bakal jadi “kota hantu” ternyata nggak bikin pemerintah ciut nyali. Justru sebaliknya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tetap jalan sesuai rencana. Ia menyebut, prediksi negatif dari media asing tak perlu ditanggapi berlebihan.
“Kalau ekonomi Indonesia berjalan baik, dana pemerintah akan cukup. Jadi tak perlu khawatir,” ujar Purbaya, Senin (3/11/2025). Pemerintah bahkan sudah memberi izin pada pihak swasta untuk membangun hunian di kawasan IKN. Beberapa proyeknya pun sudah mulai konstruksi. Yuk, kita bahas lebih dalam kenapa proyek Nusantara ini dianggap tetap solid meski diterpa isu “ghost city”!
Mengapa Pemerintah Yakin Nusantara Tak Akan Jadi Kota Hantu?
Purbaya optimis karena fondasi ekonomi nasional dinilai cukup kuat menopang proyek jangka panjang ini. Ia menegaskan, selama pertumbuhan ekonomi terus stabil dan pengelolaan fiskal terjaga, pembiayaan pembangunan IKN tak akan tersendat.
Selain itu, kehadiran swasta dalam pembangunan perumahan dan fasilitas umum jadi sinyal positif bahwa kawasan Nusantara bukan sekadar proyek angan-angan, tapi sudah masuk tahap nyata.
Bagaimana Tahapan Pembangunan IKN Saat Ini?
Pemerintah, lewat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), terus tancap gas. Hingga kini, sekitar 7.000 pekerja sudah tinggal di barak khusus pekerja (HPK) untuk mempercepat progres fisik di lapangan.
Tahap kedua pembangunan, yang diatur lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025, mencakup pembangunan zona legislatif dan yudikatif—bagian penting dari sistem trias politica yang akan menjadi jantung pemerintahan baru.
Apa Saja Proyek Besar yang Segera Dimulai?
Kontrak pembangunan dua kompleks utama—legislatif dan yudikatif—dijadwalkan ditandatangani antara akhir Oktober hingga November 2025.
Kompleks legislatif akan dibangun di lahan seluas 42 hektare dengan anggaran Rp8,5 triliun untuk periode 2025–2027. Di dalamnya nanti ada Gedung Sidang Paripurna, Democracy Plaza, Musyawarah Terrace, museum, dan beberapa kantor pemerintahan.
Sementara kompleks yudikatif bakal berdiri di atas lahan 15 hektare dengan dana Rp3,1 triliun. Di sini akan dibangun gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Pengerjaannya diperkirakan rampung dalam waktu 25 bulan mulai November ini.
Seberapa Besar Dampak Ekonomi Pembangunan IKN?
Selain menciptakan pusat pemerintahan baru, pembangunan Nusantara juga membuka peluang kerja besar-besaran. Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono, memperkirakan 20.000 pekerja akan terserap untuk mempercepat penyelesaian tahap kedua.
Efek domino ekonominya pun meluas — dari sektor jasa, konstruksi, hingga UMKM lokal yang ikut hidup di sekitar kawasan pembangunan.
Kalau kamu termasuk generasi muda yang tertarik kerja di IKN, mulai persiapkan diri dari sekarang. Banyak peluang bakal muncul, terutama di sektor teknik, arsitektur, lingkungan, dan teknologi informasi. Skill berkelanjutan dan adaptif bakal jadi kunci utama biar kamu nggak cuma jadi penonton di kota masa depan ini.
Pembangunan Nusantara jelas bukan proyek biasa. Di tengah kritik dan keraguan, pemerintah terus menekankan pentingnya keberlanjutan dan kolaborasi lintas sektor. Dengan dukungan swasta dan masyarakat, cita-cita mewujudkan ibu kota berkonsep hijau dan modern semakin dekat jadi kenyataan.
Jadi, daripada ikut pesimis, lebih baik kita jadi bagian dari optimisme baru ini.
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan TV, teman update setia, “Bukan Sekadar Info Biasa!” Satya
FAQ
1. Mengapa muncul isu “ghost city” di IKN Nusantara?
Karena beberapa pihak menilai pembangunan lambat dan khawatir kota baru akan sepi penghuni. Namun pemerintah memastikan aktivitas dan investasi terus berjalan.
2. Apa isi utama Perpres Nomor 79 Tahun 2025?
Perpres ini mengatur percepatan pembangunan fisik dan non-fisik IKN, termasuk zona legislatif dan yudikatif sebagai bagian fase kedua.
3. Kapan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif dimulai?
Konstruksi dimulai November 2025 dan ditargetkan selesai dalam waktu 25 bulan.
DISCLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif, menghindari pengulangan kata dan paralelisme yang tidak tepat berdasarkan PUEBI. Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh manusia (Redaksi). Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.
