Balikpapan TV - Hai Cess! Belanja pegawai di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) tahun 2025 tembus 30,4 persen dari total APBD.
Angka ini resmi melewati ambang batas 30 persen yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pegawai Negeri Sipil.
Kondisi ini mengkhawatirkan karena bisa berimbas pada kucuran dana transfer pusat ke daerah, Cess!
DPRD PPU: Belanja Pegawai Lampaui Batas, Efeknya Bisa Panjang
Anggota Komisi I DPRD PPU, Bijak Ilhamdani, menyarankan agar pemerintah segera memperketat belanja pegawai serta menata ulang program prioritas.
“Pemerintah Kabupaten PPU dapat mengambil langkah dengan membatasi belanja pegawai agar kembali sesuai ketentuan. Selain itu, penyesuaian program prioritas harus dilakukan agar penggunaan anggaran lebih efisien,” tegasnya.
Belanja pegawai yang melebihi 30 persen APBD bukan sekadar hitung-hitungan angka. Imbasnya bisa ke banyak lini, mulai dari berkurangnya ruang fiskal untuk pembangunan, hingga ancaman berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.
Kondisi ini jadi tamparan bagi daerah. PPU harus cermat supaya tidak keteteran. Pasal 146 UU HKPD jelas menyebut, kelebihan belanja pegawai berpotensi mengurangi alokasi dana transfer pusat. Kalau dibiarkan, pembangunan bisa tersendat, Cess!
DPRD Tekankan Efisiensi Program Daerah
Di sisi lain, DPRD menilai solusinya ada di efisiensi. Program-program prioritas harus benar-benar dipilih dengan ketat, biar penggunaan anggaran lebih tepat sasaran. Tidak semua kegiatan harus masuk, apalagi yang sekadar seremonial.
“Penyesuaian program prioritas harus dilakukan agar penggunaan anggaran lebih efisien,” jelas Bijak. Dengan begitu, ruang fiskal bisa tetap sehat, pembangunan berjalan, dan APBD kembali sesuai aturan.
Strategi Jangka Panjang: Dongkrak PAD
Selain efisiensi, DPRD juga menyoroti pentingnya menambah pendapatan asli daerah (PAD). Langkah ini disebut strategis karena akan memperkuat pondasi keuangan jangka panjang. PAD yang kuat bikin daerah lebih mandiri, tidak terlalu tergantung pada transfer pusat.
Peningkatan bisa dilakukan lewat optimalisasi sektor potensial, mulai dari pajak, retribusi, hingga pengelolaan aset daerah secara lebih profesional.
Harapan DPRD: Aksi Nyata Pemkab PPU
DPRD PPU berharap pemerintah daerah tidak berlama-lama menindaklanjuti rekomendasi yang sudah disampaikan. Tujuannya jelas: anggaran bisa lebih sehat dan pembangunan tetap berlanjut.
Bijak menegaskan, langkah konkret harus segera diambil. Bukan sekadar menunggu waktu, tapi benar-benar mengubah cara kelola APBD.
Dari situ, masyarakat bisa merasakan dampak positif, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pelayanan publik.
Urusan anggaran daerah memang rumit, tapi kuncinya ada pada disiplin dan keberanian bikin prioritas. Kalau PPU bisa gesit, peluang mengelola APBD sehat terbuka lebar.
Yuk, share artikel ini biar makin banyak orang yang paham pentingnya kelola anggaran daerah dengan cerdas, Cess!
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, "Bukan Sekadar Info Biasa!"
