Info Lokal InfoScope Gaya Hidup Infotainment Iptek Bisnis & UMKM Religi

DPRD Balikpapan: Pemangkasan Dana Bagi Hasil 50-70 Persen Hambat Pembangunan Kota

Rizkiyan Akbar • Sabtu, 4 Oktober 2025 | 15:15 WIB
Rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah Pusat akan berdampak besar pada pembangunan di Balikpapan.
Rencana pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah Pusat akan berdampak besar pada pembangunan di Balikpapan.

Balikpapan TV - Hai Cess! Rencana pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 50–70 persen bikin DPRD Balikpapan angkat bicara.

Kebijakan ini dianggap bisa langsung menghantam pembangunan strategis yang sudah dirancang dalam APBD kota.

Pemangkasan dana bagi hasil ini akan sangat memengaruhi jalannya program prioritas, mulai dari pembangunan RS multiyears di Balikpapan Timur, penanganan banjir, hingga peningkatan layanan pendidikan dan kebutuhan dasar masyarakat.

Alarm Serius untuk Pembangunan Kota Balikpapan

Rencana pemangkasan DBH bukan sekadar angka di atas kertas. Dampaknya nyata, bisa menghambat pembangunan yang sudah digadang-gadang bertahun-tahun. Proyek RS multiyears di Balikpapan Timur salah satunya terancam tertunda.

Padahal, rumah sakit itu digadang sebagai jawaban atas kebutuhan layanan kesehatan yang merata. Jika dana terpangkas, proyek ini bisa terbengkalai dan masyarakat yang paling dirugikan.

Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qodri, diwawancarai terkait dampak pemangkasan Dana Bagi Hasil untuk Kota Balikpapan.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qodri, diwawancarai terkait dampak pemangkasan Dana Bagi Hasil untuk Kota Balikpapan.

Menurut Alwi, layanan dasar seperti penanganan banjir dan pembangunan sekolah baru juga rawan terhambat. Padahal, banjir selalu jadi pekerjaan rumah yang bikin warga resah tiap musim hujan tiba.

“Program-program prioritas yang sudah masuk dalam perencanaan kerja, seperti pembangunan RS multiyears di Balikpapan Timur, penanganan banjir, pembangunan sekolah, hingga program pelayanan dasar lainnya, terancam tidak bisa terlaksana,” tegasnya.

Seruan DPRD Balikpapan: Pusat Harus Pertimbangkan Ulang

Alwi mendesak pemerintah pusat meninjau kembali rencana pemangkasan. Menurutnya, kondisi fiskal memang berat, tapi jangan sampai pembangunan daerah jadi korban. DBH selama ini jadi urat nadi pembiayaan banyak proyek vital.

“Kami memahami bahwa kondisi fiskal nasional sedang berat, tapi jangan sampai pembangunan di daerah dikorbankan. Pemotongan dana yang terlalu besar akan menghambat pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” lanjut Alwi.

Mencari Jalan Tengah di Tengah Keterbatasan

DPRD bersama Pemkot Balikpapan disebut bakal terus koordinasi mencari solusi agar roda pembangunan tetap berputar. Skema kolaborasi dengan stakeholder lokal hingga efisiensi program masuk radar pembahasan.

Beberapa program strategis yang jadi prioritas antara lain penanganan banjir, pembangunan sekolah, rehabilitasi fasilitas pendidikan, hingga program sosial yang menyentuh kebutuhan langsung warga. 

Mengapa DBH Begitu Vital untuk Daerah?

DBH selama ini jadi tumpuan daerah, termasuk Balikpapan, untuk mendanai pembangunan. Dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur, sebagian besar dananya bersumber dari pos ini. Tanpa DBH, APBD bisa kembang kempis.

Balikpapan, sebagai kota penyangga IKN, punya banyak program strategis. Pemangkasan DBH akan menimbulkan efek domino: tertundanya proyek, turunnya kualitas pelayanan, hingga potensi melambatnya pertumbuhan ekonomi lokal.

Harapan Warga di Tengah Rencana Pemangkasan

Bayangkan warga di Balikpapan Timur yang sudah menunggu RS baru beroperasi.

Ada harapan besar di sana, agar mereka tak perlu jauh-jauh ke pusat kota untuk berobat. Namun kabar pemangkasan dana membuat harapan itu seakan melayang.

Bagi para orang tua, sekolah baru yang direncanakan bisa jadi solusi agar anak-anak mereka belajar di ruang kelas layak. Jika terhambat, mereka kembali harus berjuang dengan fasilitas seadanya.

Optimalkan Anggaran di Tengah Tekanan

Ada beberapa langkah yang bisa jadi inspirasi:

1.Efisiensi program – fokus pada proyek vital yang menyentuh kebutuhan dasar warga.

2. Kolaborasi lintas sektor – gandeng swasta atau CSR untuk menutup celah anggaran.

3. Skema multiyears lebih ketat – biar proyek besar tetap jalan meski dana bertahap.

Dengan begitu, pembangunan tetap bergerak meski ruang fiskal makin terbatas.

Baca Juga: DPTPH Kaltim Terapkan Aturan Ketat untuk Pemasok Pangan Lokal Dapur Umum MBG

Harapan untuk Keberlanjutan Pembangunan Balikpapan

Meski tantangan datang, DPRD dan Pemkot Balikpapan bertekad mencari jalan keluar. Yang pasti, aspirasi warga jadi prioritas. Pembangunan RS, sekolah, dan penanganan banjir bukan sekadar angka dalam APBD, tapi kebutuhan nyata masyarakat.

Semoga komunikasi dengan pusat membuahkan hasil yang lebih adil. Karena pembangunan di Balikpapan bukan hanya soal kota, tapi juga bagian dari wajah Kalimantan Timur dan penyangga IKN.

Yuk, bagikan artikel ini biar makin banyak orang yang sadar betapa vitalnya DBH untuk kehidupan warga Balikpapan, Cess!

Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, "Bukan Sekadar Info Biasa!"

Koneksi Informasi Sehari-hari, Teman Update Setia
Koneksi Informasi Sehari-hari, Teman Update Setia

Editor : Arya Kusuma
#Pemangkasan Dana Bagi Hasil #dprd balikpapan #pembangunan