DBH Kaltim 75 Persen Resmi Ditetapkan, Pemda Dorong Strategi Ekonomi Hijau dan Biru Jadi Prioritas
Rizkiyan Akbar• Sabtu, 4 Oktober 2025 | 16:27 WIB
Pemerintah Pusat resmi menetapkan dana bagi hasil (DBH) untuk Kalimantan Timur sebesar 75 persen di Hotel Mercure Samarinda, Senin (29 September 2025).
Balikpapan TV - Hai Cess!Keputusan pemerintah pusat menetapkan dana bagi hasil (DBH) untuk Provinsi Kalimantan Timur sebesar 75 persen resmi diberlakukan per 1 Oktober 2025.
Gubernur Kaltim, Rudy Masud, menilai bahwa keputusan ini menuntut kerja ekstra bagi daerah. Usulan Kaltim untuk mendapatkan DBH lebih dari 50 persen ditolak, sehingga daerah berpotensi kehilangan sekitar Rp 4,6 triliun dari total Rp 6 triliun.
Keputusan ini jadi titik awal Kaltim untuk menata strategi pertumbuhan ekonomi baru yang lebih berkelanjutan. Kini, Pemerintah Daerah fokus ke strategi ekonomi hijau dan biru.
DBH Kaltim 75 Persen Jadi Tantangan Baru
Gubernur Kaltim Rudy Masud saat menjelaskan strategi ekonomi hijau dan biru untuk menghadapi DBH 75 persen di Hotel Mercure Samarinda, Senin (29 September 2025).
Keputusan pemerintah pusat bukan sekadar angka, tapi sinyal bagi Kaltim untuk mulai mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam. “Kami tengah mempersiapkan langkah strategis untuk menghadapi konsekuensi ini,” ujar Rudy Masud.
Fokus pemerintah daerah kini bergeser ke pengembangan ekonomi hijau dan biru. Ini termasuk pemberdayaan sektor perkebunan, pertanian, serta kelautan. Tujuannya jelas: membuka peluang baru yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, Cess!
Strategi Ekonomi Hijau dan Biru Jadi Prioritas
Gubernur Rudy menekankan, sektor hijau dan biru bukan sekadar jargon. Perkebunan yang produktif, pertanian modern, serta kelautan berbasis inovasi akan menjadi tulang punggung ekonomi Kaltim ke depan.
Pendekatan ini diharapkan mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga ekosistem. Jadi, pembangunan tidak hanya soal angka, tapi juga kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.
Penetapan DBH 75 persen memengaruhi alokasi pembiayaan untuk program strategis di Kaltim. Beberapa rencana pembangunan harus disesuaikan dengan dana yang tersedia. Pemerintah daerah pun mulai menyusun skema prioritas agar program penting tetap berjalan.
Kesiapan daerah menghadapi perubahan ini menjadi indikator kedewasaan pengelolaan fiskal. Dengan perencanaan yang matang, Kaltim bisa tetap menjaga kualitas pembangunan dan layanan publik.
Inovasi dan Optimalisasi Potensi Lokal
Rudy Mas’ud menekankan pentingnya inovasi dan pemberdayaan sumber daya lokal. Setiap potensi yang ada, mulai dari perkebunan, pertanian hingga kelautan, harus dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Langkah strategis ini juga mencerminkan komitmen pemerintah Kaltim agar daerah tidak bergantung sepenuhnya pada mineral dan batubara. Dengan demikian, ekonomi daerah menjadi lebih resilient dan fleksibel menghadapi perubahan. Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, “Bukan Sekadar Info Biasa!”