Durasi Baca: 7 Menit
Topik: Pengawasan DPRD Mahulu terhadap serapan APBD 2026 dan percepatan pembangunan daerah
Ikhtisar: DPRD Mahakam Ulu menyoroti rendahnya serapan APBD semester pertama 2026. Pemerintah daerah berkomitmen mempercepat realisasi anggaran sambil menjaga kualitas pembangunan dan pelayanan publik.
Balikpapan TV - Hai Ces! DPRD Kabupaten Mahakam Ulu meminta pemerintah daerah segera mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 setelah mengevaluasi capaian semester pertama. Sorotan utama tertuju pada kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kepastian penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) yang memengaruhi pelaksanaan berbagai program pembangunan.
Serapan anggaran yang belum optimal bukan sekadar persoalan administrasi. Realisasi APBD menentukan seberapa cepat masyarakat memperoleh manfaat pembangunan, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur dasar.
Pemerintah daerah pun mengakui masih terdapat sejumlah hambatan yang menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan sesuai target. Kini, semester kedua menjadi periode krusial untuk mengejar target realisasi anggaran. Ces!
Mengapa DPRD Mahulu memberi perhatian besar terhadap realisasi APBD 2026?
Ketua DPRD Mahakam Ulu, Devung Paran, mengatakan rekomendasi yang disampaikan lembaganya merupakan bagian dari fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.
Evaluasi tersebut disusun setelah DPRD mencermati Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya yang sebelumnya dipaparkan pemerintah daerah dalam rapat paripurna.
Menurut Devung, terdapat tiga isu utama yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah daerah, yakni peningkatan kinerja OPD, penguatan sumber pendapatan daerah, serta kejelasan realisasi Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat.
"Ada tiga poin penting yang menjadi sorotan kami, terutama terkait kinerja OPD, kemudian penopang pendapatan daerah, dan juga transfer ke daerah (TKD) yang masih perlu kejelasan, terutama mengenai sumber-sumbernya."
Ia menegaskan seluruh rekomendasi DPRD lahir berdasarkan kondisi riil pelaksanaan APBD pada enam bulan pertama, bukan sekadar evaluasi administratif.
Bagi DPRD, percepatan pelaksanaan program menjadi kebutuhan mendesak karena manfaat APBD seharusnya segera dirasakan masyarakat melalui pembangunan maupun pelayanan publik.
"Segala kekurangan itu harus segera digenjot. APBD ini manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat, jadi kegiatan yang sudah direncanakan harus segera direalisasikan."
Pandangan tersebut juga sejalan dengan hasil penyampaian Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu dalam rapat paripurna sebelumnya. Pemerintah melaporkan realisasi pendapatan hingga akhir Juni 2026 baru mencapai sekitar Rp408,8 miliar atau 21,61 persen dari target, sedangkan realisasi belanja baru sekitar Rp487,7 miliar atau 19,85 persen dari total belanja daerah.
Baca Juga: ASRI Resmi Dibentuk, Transportasi Speedboat Ulu Riam Siap Lebih Tertib dan Aman
PAD melampaui target, tetapi DPRD meminta manfaatnya lebih terasa
Selain mengevaluasi serapan anggaran, DPRD juga menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah yang justru menunjukkan tren positif.
Menurut Devung Paran, target PAD tahun 2026 dipatok sekitar Rp19 miliar. Namun hingga semester pertama, realisasinya telah melampaui target dengan capaian lebih dari 140 persen.
Capaian tersebut diapresiasi sebagai prestasi pemerintah daerah. Meski demikian, DPRD meminta tambahan penerimaan tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
"Ini memang sebuah prestasi karena pendapatannya meningkat sangat tinggi. Tetapi yang menjadi pertanyaan DPRD adalah, tambahan pendapatan itu dimanfaatkan untuk apa saja. Output dari prestasi itu harus benar-benar dirasakan masyarakat."
DPRD memandang peningkatan pendapatan semestinya diikuti percepatan belanja pada sektor prioritas sehingga roda pembangunan berjalan lebih efektif.
Fokus utama diarahkan pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, serta peningkatan konektivitas antarwilayah yang menjadi kebutuhan masyarakat Mahakam Ulu.
"Kita mendorong agar kegiatan-kegiatan yang sudah disepakati segera direalisasikan. Terutama untuk pendidikan, kesehatan, PUPR, dan konektivitas wilayah karena itu langsung berkaitan dengan pelayanan publik."
Rendahnya serapan anggaran ternyata dipengaruhi progres pekerjaan
DPRD sebelumnya juga telah menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah OPD guna mengetahui penyebab rendahnya penyerapan APBD.
Dari pembahasan tersebut diketahui banyak kegiatan sebenarnya telah berjalan di lapangan. Namun proses administrasi penagihan dan pencairan anggaran melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) belum seluruhnya selesai sehingga realisasi keuangan masih terlihat rendah.
Devung mengatakan komunikasi antara DPRD dengan perangkat daerah sejauh ini berlangsung baik.
"Komunikasi kami dengan OPD sejauh ini baik. Waktu itu kami juga sudah melakukan RDP terkait serapan anggaran yang rendah. Penjelasan mereka, kegiatan sedang berjalan sehingga progres penagihan di BPKAD belum maksimal."
Temuan tersebut menunjukkan rendahnya realisasi anggaran tidak sepenuhnya mencerminkan terhentinya aktivitas pembangunan. Sebagian pekerjaan fisik telah berlangsung, sementara proses pembayaran masih berjalan sesuai mekanisme administrasi.
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu sebelumnya juga mengungkapkan beberapa faktor yang memengaruhi realisasi APBD semester pertama, di antaranya keterlambatan sebagian dana transfer pemerintah pusat, penyesuaian kebijakan efisiensi belanja, serta paket pekerjaan konstruksi yang masih berada dalam tahap pelaksanaan fisik.
Bagaimana respons pemerintah terhadap rekomendasi DPRD Mahulu?
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memastikan seluruh rekomendasi DPRD akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD pada semester kedua 2026.
Wakil Bupati Mahakam Ulu, Suhuk, mengatakan pemerintah memahami percepatan penyerapan anggaran menjadi salah satu perhatian utama DPRD. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta mempercepat pelaksanaan program tanpa mengabaikan kualitas hasil pekerjaan.
"Memang ada beberapa poin yang menjadi rekomendasi dari teman-teman DPRD dan akan segera kami tindak lanjuti. Khususnya terkait percepatan pembangunan melalui peningkatan penyerapan anggaran yang memang masih belum maksimal."
Menurut Suhuk, evaluasi terhadap realisasi anggaran sebenarnya telah dilakukan sejak awal Juli 2026 melalui rapat pimpinan bersama seluruh organisasi perangkat daerah.
Dalam rapat tersebut, OPD dengan capaian penyerapan yang masih rendah diminta segera menyelesaikan proses administrasi, mempercepat pelaksanaan pekerjaan fisik, sekaligus memastikan seluruh target pembangunan dapat tercapai sesuai jadwal.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan realisasi APBD secara signifikan hingga akhir tahun anggaran.
Baca Juga: Nikah Adat Massal Dayak Bahau Jaga Warisan Leluhur, Mahulu Siapkan Wisata Budaya
Apa penyebab serapan APBD Mahulu belum maksimal?
Pemerintah daerah mengakui terdapat beberapa faktor yang menyebabkan realisasi APBD belum mencapai target pada semester pertama.
Salah satunya adalah proses perencanaan yang berlangsung lebih lama dibanding jadwal semula. Dampaknya, sejumlah pekerjaan fisik ikut mengalami keterlambatan sehingga pembayaran baru dapat dilakukan setelah progres pekerjaan memenuhi ketentuan kontrak.
"Karena proses perencanaannya agak sedikit terlambat, akhirnya pekerjaan fisiknya juga ikut terlambat. Tetapi kami sudah menginstruksikan OPD yang penyerapan anggarannya masih kurang agar lebih dipercepat lagi."
Selain faktor internal, pemerintah juga masih menunggu penyaluran sebagian Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurut Suhuk, keterlambatan transfer tersebut ikut memengaruhi arus belanja daerah karena sebagian program pembangunan bergantung pada dana yang berasal dari pemerintah pusat.
"Untuk TKD, kita masih menunggu transfer dari pusat. Memang ada sedikit hambatan dari sana sehingga penyerapan anggaran di OPD juga ikut terganggu. Itu salah satu penyebab realisasi anggaran kita belum optimal."
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dana transfer merupakan salah satu sumber utama pendanaan pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan. Karena itu, kelancaran penyaluran TKD sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan APBD di daerah.
Mengapa pemerintah tetap menekankan kualitas pembangunan?
Meski mendorong percepatan realisasi anggaran, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menegaskan kualitas pekerjaan tidak boleh dikorbankan.
Suhuk meminta seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memperketat pengawasan terhadap setiap proyek agar penyelesaian pekerjaan tetap memenuhi standar teknis.
Menurutnya, percepatan tanpa pengawasan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru, baik dari sisi kualitas pekerjaan maupun akuntabilitas penggunaan anggaran.
"Kalau kita ngebut memang ada risiko pengawasannya berkurang. Karena itu kami instruksikan PPK untuk terus mengawasi pekerjaan, sehingga penyelesaiannya cepat tetapi mutu dan hasil pekerjaannya tetap bagus."
Selain mempercepat pelaksanaan kegiatan, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
Suhuk mengungkapkan beberapa potensi PAD hingga kini belum dapat dipungut secara maksimal karena masih terkendala regulasi.
"PAD kita masih terbentur dengan perda. Ada beberapa aturan yang belum maksimal, sehingga beberapa potensi pendapatan belum bisa dipungut. Karena itu kami terus mempercepat penyusunan perda yang baru agar menjadi dasar hukum dalam menggali sumber-sumber PAD."
Pemerintah berharap pembaruan regulasi tersebut mampu membuka ruang bagi optimalisasi pendapatan daerah sehingga kemampuan fiskal Mahakam Ulu semakin kuat dalam mendukung pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.
Baca Juga: Mahulu Siapkan Generasi Unggul, Beasiswa Pascasarjana Jadi Investasi Masa Depan
Apa yang menjadi fokus DPRD pada semester kedua APBD 2026?
Bagi DPRD Mahakam Ulu, rekomendasi yang telah disampaikan bukan sekadar catatan administratif, melainkan dasar evaluasi lanjutan terhadap kinerja pemerintah daerah.
Ketua DPRD Devung Paran menegaskan lembaganya akan terus memantau tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui fungsi pengawasan yang dimiliki.
Evaluasi akan difokuskan pada peningkatan daya serap anggaran, percepatan penyelesaian program prioritas, serta efektivitas penggunaan tambahan pendapatan daerah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
"Rekomendasi DPRD hari ini berdasarkan kondisi enam bulan pertama. Setelah ini tentu akan ada tindak lanjut dan kami akan mengevaluasi kembali sejauh mana peningkatan daya serap APBD dilakukan oleh pemerintah daerah."
Apabila percepatan realisasi APBD berjalan sesuai target, pemerintah optimistis pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, serta konektivitas wilayah dapat berlangsung lebih optimal hingga akhir tahun anggaran.
Poin Penting
- DPRD Mahakam Ulu menyoroti rendahnya serapan APBD semester pertama 2026.
- Tiga fokus utama evaluasi meliputi kinerja OPD, PAD, dan Transfer ke Daerah.
- Pemerintah daerah berkomitmen mempercepat realisasi anggaran pada semester kedua.
- Keterlambatan perencanaan dan penyaluran TKD menjadi penyebab utama rendahnya serapan anggaran.
- PAD Mahulu telah melampaui target, namun DPRD meminta manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.
- DPRD akan terus mengevaluasi tindak lanjut rekomendasi hingga akhir tahun anggaran.
Insight Redaksi
Percepatan serapan anggaran bukan sekadar mengejar angka di laporan keuangan. Yang lebih penting ialah memastikan setiap rupiah APBD benar-benar berubah menjadi pelayanan publik yang dirasakan masyarakat. Mahakam Ulu memiliki tantangan geografis yang berbeda dibanding banyak daerah lain sehingga sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, hingga pencairan anggaran menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan. Kada cukup hanya cepat, hasilnya jua harus berkualitas agar manfaat pembangunan benar-benar bertahan lama. Pemerintah dan DPRD perlu menjaga komunikasi rutin agar hambatan administrasi tidak kembali memperlambat proyek strategis pada tahun berikutnya.
Bagikan jua artikel ini ke bubuhan ikam supaya semakin banyak yang memahami mengapa serapan APBD berpengaruh langsung terhadap pembangunan daerah.
Ikuti terus perkembangan kebijakan daerah dan informasi pemerintahan terbaru hanya di Balikpapan TV, teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Mengapa DPRD Mahulu mengevaluasi serapan APBD setiap semester?
Evaluasi dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program sesuai target serta memberikan rekomendasi perbaikan sebelum tahun anggaran berakhir.
2. Apa penyebab utama rendahnya serapan APBD Mahulu 2026?
Pemerintah menyebut keterlambatan proses perencanaan, progres pekerjaan fisik, dan penyaluran Transfer ke Daerah menjadi faktor utama.
3. Mengapa PAD Mahulu menjadi perhatian DPRD?
Karena realisasi PAD telah melampaui target sehingga DPRD ingin memastikan tambahan pendapatan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
4. Sektor apa yang diprioritaskan dalam percepatan belanja daerah?
Pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan konektivitas wilayah menjadi sektor yang paling diprioritaskan.
5. Apa langkah pemerintah setelah menerima rekomendasi DPRD?
Pemerintah akan mempercepat pelaksanaan program, meningkatkan pengawasan proyek, serta menyusun regulasi baru untuk mengoptimalkan PAD.
Sumber Informasi
Media Kaltim Post, dengan judul "DPRD Mahulu Soroti Serapan APBD 2026, Devung Paran Desak OPD Percepat Realisasi Program", oleh penulis Jody Kristianto, diperkaya dengan informasi resmi Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mengenai Rapat Paripurna Laporan Realisasi Semester I APBD 2026 dan disusun ulang secara orisinal dengan gaya jurnalistik Balikpapantv.id.
