Antrean BBM Mengular di Kutim, Kendaraan Luar Daerah Ikut Jadi Sorotan

Durasi Baca: 6 Menit

Ikhtisar: Antrean panjang kembali terjadi di sejumlah SPBU di Kutai Timur. Ketua DPRD Kutim Jimmi menilai kondisi tersebut berkaitan dengan kebutuhan BBM subsidi yang belum sebanding dengan kuota tersedia. Selain kendaraan lokal, kendaraan dari luar daerah juga ikut mengisi BBM di Kutim karena wilayah tersebut menjadi jalur perlintasan dan memiliki aktivitas industri yang cukup padat. 

 

Balikpapan TV – Hai Ces! Antrean kendaraan di sejumlah SPBU kembali menjadi perhatian di Kutai Timur. Kondisi tersebut terjadi ketika kebutuhan bahan bakar masyarakat dinilai lebih besar dibandingkan kuota BBM subsidi yang tersedia.

Ketua DPRD Kutai Timur Jimmi menyebut persoalan tersebut sudah beberapa kali dikomunikasikan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Menurutnya, perhitungan kebutuhan BBM yang digunakan saat ini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi di lapangan.

Antrean Panjang Kembali Terjadi

Sejumlah SPBU di Kutai Timur menghadapi antrean kendaraan yang cukup panjang.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebutuhan BBM, terutama BBM subsidi, dinilai belum sebanding dengan kuota yang tersedia.

Baca Juga: UMKM Kaltim Mau Naik Kelas? Kemenkum Ingatkan Pentingnya Lindungi Merek

Kendaraan Luar Daerah Ikut Mengisi

Salah satu persoalan yang disoroti DPRD Kutim adalah banyaknya kendaraan dari luar daerah yang turut menggunakan BBM di SPBU Kutai Timur.

Kondisi tersebut dinilai memengaruhi ketersediaan BBM yang sebelumnya dihitung berdasarkan kebutuhan kendaraan yang terdaftar di wilayah Kutim.

Data Kendaraan Dinilai Belum Menggambarkan Kondisi Lapangan

Jimmi mengatakan perhitungan kebutuhan BBM masih mengacu pada kendaraan yang terdaftar di Samsat.

Menurutnya, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan jumlah kendaraan yang benar-benar beraktivitas dan menggunakan BBM di Kutai Timur.

Kutim Merupakan Daerah Perlintasan

Kutai Timur memiliki posisi sebagai salah satu daerah perlintasan kendaraan.

Selain itu, aktivitas industri di wilayah tersebut juga cukup padat. Kondisi ini membuat jumlah kendaraan yang membutuhkan BBM tidak hanya berasal dari masyarakat yang memiliki kendaraan terdaftar di Kutim.

DPRD Minta Kuota BBM Ditambah

Melihat kondisi tersebut, DPRD Kutai Timur mendorong adanya penambahan kuota BBM subsidi.

Permintaan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat melalui komunikasi dengan Kementerian ESDM.

Kebutuhan Harus Disesuaikan Kondisi Lapangan

Menurut DPRD, kebutuhan BBM perlu dihitung dengan mempertimbangkan kondisi faktual di daerah.

Jumlah kendaraan yang beraktivitas di Kutim menjadi salah satu faktor yang dinilai perlu diperhatikan dalam menentukan kebutuhan BBM.

Aktivitas Industri Ikut Berpengaruh

Kutai Timur dikenal memiliki aktivitas industri yang cukup padat.

Mobilitas kendaraan dalam kegiatan ekonomi dan industri turut membuat kebutuhan bahan bakar menjadi tinggi.

Bukan Hanya Kendaraan Lokal

Kendaraan yang beraktivitas di Kutim tidak semuanya merupakan kendaraan yang terdaftar di daerah tersebut.

Karena itu, penggunaan data kendaraan lokal saja dinilai belum cukup untuk menggambarkan kebutuhan BBM yang sebenarnya di lapangan.

Antrean Menjadi Dampak yang Terlihat

Ketika kebutuhan BBM lebih besar dibandingkan kuota, antrean panjang menjadi salah satu dampak yang dirasakan masyarakat.

Kondisi tersebut dapat membuat masyarakat harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk mendapatkan bahan bakar.

Kuota Jadi Perhatian Utama

Penambahan kuota menjadi salah satu solusi yang didorong DPRD Kutim.

Namun, distribusi dan pengawasan BBM subsidi juga tetap penting agar bahan bakar yang tersedia dapat disalurkan sesuai peruntukannya.

Pemerintah Diminta Melihat Kondisi Daerah

DPRD berharap pemerintah pusat mempertimbangkan karakteristik Kutai Timur dalam menentukan kuota BBM.

Daerah perlintasan dengan aktivitas industri tinggi memiliki kebutuhan BBM yang berbeda dibandingkan wilayah yang mobilitas kendaraannya lebih rendah.\

Baca Juga: UMKM Kaltim Mau Naik Kelas? Kemenkum Ingatkan Pentingnya Lindungi Merek

Perhitungan Perlu Lebih Akurat

Data kendaraan terdaftar tetap penting, tetapi kondisi kendaraan yang benar-benar beraktivitas di suatu wilayah juga perlu diperhitungkan.

Dengan perhitungan yang lebih sesuai kondisi lapangan, kuota BBM diharapkan dapat lebih mendekati kebutuhan masyarakat.

Poin Penting

• Antrean panjang kembali terjadi di sejumlah SPBU di Kutai Timur.
• Kendaraan dari luar daerah ikut menggunakan BBM di SPBU Kutim.
• Kutai Timur merupakan daerah perlintasan dengan aktivitas industri yang cukup padat.
• DPRD Kutim menilai perhitungan kebutuhan BBM belum sepenuhnya menggambarkan kondisi lapangan.
• Data kebutuhan saat ini disebut masih mengacu pada kendaraan yang terdaftar di Samsat.
• Ketua DPRD Kutim Jimmi meminta pemerintah pusat menambah kuota BBM subsidi.
• DPRD Kutim telah beberapa kali berkomunikasi dengan Kementerian ESDM terkait persoalan tersebut. 

Insight Redaksi

Persoalan antrean BBM di Kutim tidak sesederhana soal jumlah kendaraan lokal, Ces. Posisi Kutai Timur sebagai daerah perlintasan dan kawasan dengan aktivitas industri membuat kendaraan dari luar daerah ikut membutuhkan BBM di SPBU setempat.

Artinya, data kendaraan yang terdaftar di daerah belum tentu menggambarkan seluruh kendaraan yang beraktivitas setiap hari. Karena itu, usulan penambahan kuota perlu dibarengi dengan perhitungan berdasarkan kondisi lapangan.

Kalau kebutuhan di lapangan berbeda dengan data, kuota juga perlu dievaluasi. Yang penting, penyalurannya tetap tepat sasaran dan masyarakat kada terus-terusan antre, Ces.

FAQ

1. Mengapa antrean BBM terjadi di sejumlah SPBU Kutim?

Antrean terjadi karena kebutuhan BBM, terutama BBM subsidi, dinilai belum sebanding dengan kuota yang tersedia. 

2. Mengapa kendaraan luar daerah ikut memengaruhi kebutuhan BBM?

Kendaraan dari luar daerah juga beraktivitas dan melintas di Kutai Timur sehingga ikut menggunakan BBM di SPBU setempat.

3. Apa yang menjadi sorotan DPRD Kutim?

DPRD menilai perhitungan kebutuhan BBM yang mengacu pada kendaraan terdaftar di Samsat belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kendaraan yang beraktivitas di lapangan. 

4. Apa yang diminta DPRD Kutim?

DPRD Kutim meminta pemerintah pusat menambah kuota BBM subsidi untuk menyesuaikan kebutuhan daerah.

5. Kepada siapa DPRD Kutim menyampaikan permintaan tersebut?

Ketua DPRD Kutim Jimmi menyebut pihaknya telah beberapa kali berkomunikasi dengan Kementerian ESDM mengenai permintaan penambahan kuota BBM.

Editor : Arya Kusuma
Sumber : Kaltim Post