Durasi Baca: 5 Menit
Ikhtisar: Pemkab Kukar telah membayar sekitar 80 persen pinjaman Bankaltimtara, menyisakan kewajiban sekitar Rp200 miliar yang ditargetkan lunas Oktober.
Balikpapan TV - Hai Ces! Kabar terbaru soal utang Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara atau Kukar ke Bankaltimtara mulai menunjukkan perkembangan. Dari total pinjaman sekitar Rp820 miliar, pemerintah daerah disebut telah membayar sekitar 80 persen.
Artinya, kewajiban yang sebelumnya mencapai ratusan miliar rupiah kini tinggal sekitar Rp200 miliar.
Pembayaran tersebut dilakukan bertahap dan menjadi bagian dari upaya Pemkab Kukar menjaga arus kas daerah sekaligus menyelesaikan kewajiban dalam tahun anggaran berjalan.
Dari Rp820 miliar, kini tinggal sekitar Rp200 miliar
Pinjaman Pemkab Kukar kepada Bankaltimtara sebelumnya berada di angka Rp820 miliar. Berdasarkan perkembangan terbaru yang diberitakan Kaltim Post, pembayaran sudah mencapai sekitar 80 persen.
Laporan sebelumnya menyebut Pemkab Kukar telah mencicil sekitar Rp560 miliar. Dengan posisi tersebut, sisa kewajiban diperkirakan berada di kisaran Rp200 miliar.
Bupati Kukar Aulia Rahman Basri sebelumnya menyampaikan bahwa dana kurang salur yang masuk ke kas daerah akan diarahkan sesuai peruntukannya, termasuk untuk membayar kewajiban kepada Bankaltimtara.
“Ketika ada dana kurang salur yang cair, langsung kita tutupkan ke utang kita di Bankaltimtara.”
Pemkab Kukar juga menargetkan kewajiban tersebut dapat diselesaikan pada Oktober 2026.
Kenapa Pemkab Kukar mengambil pinjaman?
Pinjaman tersebut tidak disebut digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur baru.
Berdasarkan keterangan BPKAD Kukar, pinjaman Rp820 miliar digunakan untuk membayar kewajiban kepada kontraktor atas pekerjaan tahun 2025 serta memenuhi pembayaran Tunjangan Hari Raya atau THR ASN pada 2026.
Sementara dalam penjelasan sebelumnya, Bupati Kukar menyebut pinjaman tersebut berkaitan dengan kebutuhan menjaga kelancaran arus kas daerah.
Dengan begitu, persoalannya bukan sekadar nominal utang. Ada kaitan dengan kemampuan kas daerah memenuhi kewajiban yang sudah berjalan.
Dana pusat menjadi salah satu tumpuan pelunasan
Salah satu sumber yang diharapkan membantu penyelesaian utang adalah dana kurang bayar dari pemerintah pusat.
BPKAD Kukar sebelumnya menyebut Pemkab masih menunggu realisasi transfer dana kurang bayar Dana Bagi Hasil atau DBH. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memastikan penyaluran dana tersebut.
Jika dana tersebut belum terealisasi sesuai kebutuhan, Pemkab Kukar telah menyiapkan alternatif berupa penyesuaian atau efisiensi anggaran daerah untuk memastikan pembayaran kewajiban tetap berjalan.
Jadi, penyelesaian utang tidak hanya bergantung pada satu sumber penerimaan.
Baca Juga: Kemarau dan Kabut Asap Berdampak ke Sekolah, Siswa Kukar Belajar dari Rumah
Ada persoalan dana kurang bayar yang lebih besar
Di luar utang Bankaltimtara, Pemkab Kukar juga masih memperjuangkan dana transfer yang menjadi hak daerah.
Bupati Kukar sebelumnya menyebut nilai kurang bayar berada di kisaran Rp3 triliun, sementara lebih bayar sekitar Rp600 miliar. Dengan perhitungan tersebut, terdapat selisih sekitar Rp2,4 triliun yang masih perlu mendapatkan kejelasan dari pemerintah pusat.
Angka tersebut jauh lebih besar dibanding sisa utang Bankaltimtara yang saat ini berada di kisaran Rp200 miliar.
Karena itu, penyelesaian utang bank juga berkaitan dengan bagaimana Pemkab Kukar mengelola arus kas dan memastikan penerimaan daerah yang menjadi hak pemerintah kabupaten dapat terealisasi.
Target Oktober jadi titik penting
Pemkab Kukar menargetkan seluruh kewajiban kepada Bankaltimtara selesai pada Oktober 2026. Target tersebut menjadi penting karena sejak awal pinjaman memang direncanakan untuk diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan.
“Target kita di bulan Oktober nanti, utang kita sudah lunas di Bankaltimtara.”
Pemerintah daerah masih perlu memastikan sumber dana dan pengaturan anggaran berjalan sesuai rencana agar target tersebut benar-benar tercapai.
Yang perlu dicatat, target pelunasan merupakan rencana pemerintah daerah, bukan berarti seluruh sisa utang sudah lunas saat ini.
Baca Juga: BPBD Kukar Catat 142 Kejadian Karhutla, Sejumlah Wilayah Terbakar Ratusan Hektare
Poin Penting
-
Total pinjaman Pemkab Kukar di Bankaltimtara sekitar Rp820 miliar.
-
Pembayaran telah mencapai sekitar 80 persen.
-
Sisa kewajiban diperkirakan sekitar Rp200 miliar.
-
Pembayaran dilakukan secara bertahap.
-
Pinjaman berkaitan dengan kebutuhan arus kas dan pembayaran kewajiban daerah.
-
Dana kurang bayar dari pemerintah pusat menjadi salah satu sumber yang diharapkan membantu pelunasan.
-
Pemkab Kukar menargetkan utang Bankaltimtara lunas pada Oktober 2026.
Insight Redaksi
Utang turun, tapi ruang fiskal tetap perlu dijaga
Pelunasan 80 persen memang memberi sinyal positif, tetapi tantangan fiskal Kukar belum otomatis selesai. Masih ada sisa utang dan persoalan dana transfer yang belum sepenuhnya jelas. Yang penting sekarang bukan cuma mengejar lunas, tetapi memastikan arus kas daerah tetap sehat setelah kewajiban dibayar.
Kalau menurut ikam informasi ini penting, bagikan ke bubuhan warga Kukar supaya sama-sama tahu perkembangan keuangan daerah.
Utang daerah boleh berkurang, tapi perkembangan keuangan Kukar tetap penting diikuti. Ikuti info terbaru hanya di Balikpapan TV, teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Berapa total utang Pemkab Kukar ke Bankaltimtara?
Total pinjaman yang menjadi kewajiban Pemkab Kukar sekitar Rp820 miliar.
2. Berapa utang yang sudah dibayar?
Pembayaran telah mencapai sekitar 80 persen. Laporan sebelumnya menyebut pembayaran sekitar Rp560 miliar.
3. Berapa sisa utangnya?
Sisa kewajiban diperkirakan sekitar Rp200 miliar.
4. Kapan utang tersebut ditargetkan lunas?
Pemkab Kukar menargetkan seluruh utang kepada Bankaltimtara dapat dilunasi pada Oktober 2026.
5. Untuk apa pinjaman Rp820 miliar digunakan?
BPKAD Kukar menyebut pinjaman digunakan untuk membayar kewajiban kepada kontraktor atas pekerjaan 2025 serta memenuhi pembayaran THR ASN 2026.
6. Dari mana dana untuk membayar utang?
Salah satu sumber yang diharapkan adalah dana kurang bayar DBH dari pemerintah pusat. Pemkab Kukar juga menyiapkan penyesuaian atau efisiensi anggaran sebagai alternatif.
7. Apakah target Oktober berarti utang sudah lunas sekarang?
Belum. Posisi saat ini masih menyisakan sekitar Rp200 miliar. Oktober merupakan target penyelesaian, bukan status pelunasan saat ini.
Sumber Informasi: Artikel ini sudah tayang sebelumnya di Media "Kaltim Post", dengan judul "Utang Pemkab Kukar di Bankaltimtara Sudah Terbayar 80 Persen",oleh penulis Muhhammad Rifqi Hidayatullah. Di-update kembali dengan angle dan style balikpapantv.id.
Editor : Arya Kusuma
Sumber : Kaltim Post