BPS Catat Literasi Keuangan Indonesia 69,57 Persen pada 2026

Durasi Baca: 8 menit

Perkembangan literasi dan inklusi keuangan Indonesia berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, termasuk kesenjangan antarwilayah dan kelompok masyarakat.

Ikhtisar: Indeks literasi keuangan Indonesia pada 2026 meningkat menjadi 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen. Peningkatan menunjukkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan semakin luas, tetapi pemahaman terhadap produk dan pengelolaan keuangan masih menjadi pekerjaan rumah. Sejumlah wilayah dan kelompok masyarakat membutuhkan penguatan program literasi yang lebih sesuai dengan kondisi lokal.

 

Balikpapan TV - Hai Ces!Literasi keuangan masyarakat Indonesia kembali menunjukkan perkembangan positif pada 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) melalui hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen.

Angka tersebut meningkat dibandingkan 2025 yang berada di level 66,64 persen, atau bertambah 2,93 poin persentase.

Di sisi lain, akses masyarakat terhadap layanan keuangan juga semakin luas. Indeks inklusi keuangan nasional pada 2026 mencapai 93,61 persen, meningkat dari 92,74 persen pada 2025.

Data tersebut memperlihatkan satu gambaran penting: masyarakat Indonesia semakin banyak yang menggunakan atau memiliki akses terhadap layanan keuangan, tetapi peningkatan akses tersebut tetap perlu diikuti kemampuan memahami dan mengelola keuangan secara benar.

Apa yang Berubah pada Literasi Keuangan 2026?

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan hasil SNLIK 2026 dalam konferensi pers di Gedung BPS, Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026.

Berdasarkan hasil survei, sekitar tujuh dari setiap 10 penduduk Indonesia berusia 15–79 tahun telah memenuhi kriteria well-literate.

Indeks literasi keuangan nasional sebesar 69,57 persen menunjukkan adanya kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, angka tersebut juga memperlihatkan bahwa masih terdapat bagian masyarakat yang membutuhkan peningkatan pemahaman mengenai produk, layanan, risiko, serta pengelolaan keuangan.

Dengan kata lain, tantangan literasi keuangan Indonesia tidak berhenti pada bagaimana masyarakat mendapatkan akses ke bank, lembaga pembiayaan, investasi, asuransi, maupun layanan keuangan digital.

Tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat mampu menggunakan layanan tersebut secara aman dan sesuai kebutuhan.

 Baca Juga: BTPN Syariah Likuidasi Anak Usaha Ventura, Fokus Bisnis Kini Sepenuhnya ke Perbankan Syariah

Mengapa Kesenjangan Wilayah Masih Menjadi Perhatian?

Peningkatan indeks nasional tidak otomatis berarti seluruh daerah memiliki tingkat literasi yang sama.

Hasil SNLIK 2026 menunjukkan bahwa kondisi literasi keuangan berbeda berdasarkan wilayah. Karena itu, kebijakan peningkatan literasi tidak cukup dilakukan menggunakan pendekatan yang seragam untuk seluruh Indonesia.

Kawasan perkotaan memiliki karakteristik masyarakat, akses informasi, infrastruktur digital, serta pilihan produk keuangan yang berbeda dibandingkan wilayah perdesaan.

Kondisi tersebut membuat program edukasi keuangan perlu mempertimbangkan kebutuhan masing-masing daerah.

BPS dalam materi hasil SNLIK 2026 juga menyoroti masih adanya wilayah di Indonesia Timur yang berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi tersebut menjadi ruang bagi regulator untuk memperkuat program literasi sesuai karakteristik masyarakat dan kebutuhan masing-masing provinsi.

Namun, angka rinci per provinsi yang belum terkonfirmasi melalui tabel resmi SNLIK 2026 sebaiknya tidak digunakan sebagai dasar pemeringkatan tanpa verifikasi lanjutan.

 Pedesaan Menunjukkan Perkembangan Literasi yang Menjanjikan

Salah satu temuan penting SNLIK 2026 adalah peningkatan literasi keuangan di wilayah pedesaan.

Berdasarkan data yang disampaikan BPS, indeks literasi keuangan di pedesaan meningkat 4,55 poin persentase, sedangkan peningkatan di perkotaan sebesar 1,54 poin persentase.

Perbedaan peningkatan tersebut menarik karena menunjukkan bahwa perkembangan literasi di pedesaan berlangsung cukup signifikan.

Peningkatan ini dapat menjadi modal penting untuk memperluas kemampuan masyarakat dalam mengelola pendapatan, tabungan, pembiayaan, investasi, serta berbagai risiko keuangan.

Meski demikian, peningkatan indeks tidak berarti seluruh persoalan literasi di pedesaan telah selesai.

Ketersediaan informasi yang mudah dipahami, akses terhadap edukasi, kemampuan menggunakan layanan digital, dan perlindungan konsumen tetap menjadi bagian penting dari agenda berikutnya.

Inklusi Keuangan Sudah Tinggi, Tetapi Apa Artinya?

Jika literasi keuangan berkaitan dengan pemahaman dan kemampuan masyarakat dalam mengambil keputusan keuangan, inklusi keuangan lebih berkaitan dengan akses serta penggunaan layanan keuangan.

Pada 2026, indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61 persen.

Angka tersebut naik dari 92,74 persen pada 2025 atau bertambah 0,87 poin persentase.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan keuangan sudah sangat luas.

Namun, tingginya inklusi tidak boleh langsung diartikan bahwa seluruh masyarakat telah memiliki pemahaman keuangan yang sama baiknya.

Justru terdapat tantangan ketika akses tumbuh lebih cepat daripada literasi.

Masyarakat dapat memiliki akses ke berbagai produk keuangan, tetapi belum tentu memahami biaya, risiko, manfaat, kewajiban, maupun konsekuensi dari produk yang digunakan.

Karena itu, peningkatan inklusi perlu berjalan bersama dengan penguatan literasi.

Kelompok Usia Produktif Menjadi Kelompok Penting

SNLIK 2026 juga memperlihatkan bahwa kelompok usia produktif menjadi salah satu kelompok yang penting dalam perkembangan literasi dan inklusi keuangan.

Kelompok usia 26–35 tahun tercatat memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, yaitu 78,70 persen, berdasarkan data yang disampaikan dalam materi hasil survei.

Kelompok ini memiliki posisi strategis karena umumnya berada pada fase membangun karier, memperoleh pendapatan, membentuk keluarga, membeli aset, menggunakan kredit, serta mulai mempertimbangkan investasi.

Pemahaman keuangan pada usia tersebut dapat berpengaruh terhadap keputusan ekonomi dalam jangka panjang.

Edukasi mengenai pengelolaan pendapatan, dana darurat, utang, investasi, perlindungan keuangan, dan keamanan transaksi digital menjadi semakin relevan bagi kelompok usia produktif.

Apa yang Harus Dilakukan di Daerah dengan Literasi Rendah?

Intervensi literasi keuangan tidak harus selalu berupa seminar dalam skala besar.

Program dapat diarahkan berdasarkan persoalan nyata yang dihadapi masyarakat setempat.

Beberapa pendekatan yang dapat diperkuat antara lain:

• Edukasi keuangan berbasis kebutuhan lokal, bukan sekadar materi umum.
• Peningkatan pemahaman layanan keuangan digital, termasuk keamanan transaksi.
• Edukasi mengenai risiko pinjaman dan investasi, terutama bagi kelompok yang baru menggunakan layanan keuangan.
• Penguatan literasi di wilayah pedesaan melalui kanal yang mudah dijangkau masyarakat.
• Kolaborasi pemerintah daerah, regulator, lembaga keuangan, sekolah, komunitas, dan dunia usaha.
• Penggunaan bahasa yang sederhana agar materi keuangan dapat dipahami masyarakat dengan berbagai tingkat pendidikan.

Pendekatan tersebut penting karena masalah literasi keuangan setiap daerah tidak selalu sama.

Wilayah dengan akses layanan keuangan terbatas membutuhkan strategi berbeda dengan daerah yang sudah memiliki akses digital tinggi tetapi menghadapi persoalan keamanan transaksi atau pemahaman produk.

Mengapa Literasi Harus Mengikuti Perkembangan Digital?

Perkembangan layanan keuangan digital membuat masyarakat dapat mengakses produk keuangan dengan lebih mudah.

Di satu sisi, kondisi tersebut memberikan manfaat karena transaksi menjadi lebih cepat dan praktis.

Namun di sisi lain, kemudahan akses juga dapat meningkatkan risiko apabila masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang memadai.

Masyarakat perlu memahami cara menjaga data pribadi, mengenali penipuan, memeriksa legalitas layanan, membaca biaya dan ketentuan produk, serta mempertimbangkan kemampuan membayar sebelum mengambil keputusan keuangan.

Karena itu, literasi keuangan pada 2026 tidak lagi hanya berbicara mengenai cara menabung atau mengatur pengeluaran.

Literasi juga berkaitan dengan kemampuan menghadapi ekosistem keuangan yang semakin digital dan kompleks.

Jakarta Menjadi Salah Satu Daerah dengan Capaian Tinggi

Materi hasil SNLIK 2026 yang menjadi dasar artikel menyebut Daerah Khusus Jakarta sebagai wilayah dengan indeks literasi keuangan tertinggi, sebesar 84,01 persen.

Kalimantan Selatan disebut berada pada posisi berikutnya dengan 79,69 persen, sedangkan Bali tercatat 78,77 persen.

Untuk indeks inklusi keuangan, Jakarta disebut mencapai 99,74 persen, disusul Daerah Istimewa Yogyakarta 98,74 persen dan Kepulauan Riau 98,43 persen.

Namun, angka pemeringkatan provinsi tersebut perlu diperlakukan secara hati-hati hingga tabel resmi SNLIK 2026 tersedia dan dapat diverifikasi secara langsung.

Hal ini penting agar publikasi tidak hanya benar secara narasi, tetapi juga akurat dalam setiap angka yang digunakan.

Apa Dampaknya bagi Masyarakat?

Kenaikan literasi dan inklusi keuangan memberikan sinyal positif bagi perekonomian Indonesia.

Masyarakat yang semakin memahami pengelolaan keuangan berpotensi lebih mampu membuat keputusan ekonomi secara rasional.

Sementara itu, akses yang semakin luas terhadap layanan keuangan dapat membantu masyarakat memperoleh fasilitas pembayaran, tabungan, pembiayaan, perlindungan, hingga investasi.

Tetapi kualitas inklusi tetap menjadi perhatian.

Akses yang luas akan memberikan manfaat maksimal apabila masyarakat mampu memilih produk yang sesuai, memahami risiko, serta terlindungi dari praktik keuangan yang merugikan.

Karena itu, target berikutnya bukan hanya membuat masyarakat terhubung dengan layanan keuangan, tetapi juga membuat mereka mampu menggunakannya secara bijak.

Poin Penting

• BPS merilis hasil SNLIK 2026 pada 10 Agustus 2026.
• Indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57% pada 2026.
• Literasi keuangan naik 2,93 poin persentase dari 66,64% pada 2025.
• Indeks inklusi keuangan mencapai 93,61% pada 2026, naik dari 92,74% pada 2025.
• Literasi keuangan di pedesaan meningkat 4,55 poin persentase, lebih tinggi dibandingkan peningkatan di perkotaan sebesar 1,54 poin persentase.
• Kelompok usia 26–35 tahun memiliki tingkat literasi keuangan tertinggi, yaitu 78,70%.
• Tingginya inklusi menunjukkan masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan.
• Akses keuangan yang luas belum otomatis berarti pemahaman keuangan yang tinggi, sehingga literasi tetap perlu diperkuat.
• Sejumlah wilayah di Indonesia Timur masih berada di bawah rata-rata nasional, sehingga membutuhkan intervensi yang lebih sesuai dengan karakteristik daerah.
• Program literasi keuangan perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah, usia, pendidikan, dan kebutuhan masyarakat.
• Literasi keuangan semakin penting di tengah pertumbuhan layanan keuangan digital dan meningkatnya risiko penipuan serta penyalahgunaan data.
• Masyarakat perlu memahami biaya, manfaat, risiko, legalitas, dan kewajiban sebelum menggunakan produk keuangan.
• Tujuan utama bukan hanya memperluas akses, tetapi memastikan masyarakat mampu menggunakan layanan keuangan secara aman dan bijak.
• Poin editorial: peningkatan literasi dan inklusi merupakan perkembangan positif, tetapi kesenjangan antardaerah menunjukkan perlunya intervensi yang lebih terarah.

Insight Redaksi :

Hasil SNLIK 2026 menunjukkan adanya kemajuan penting dalam sistem keuangan Indonesia.

Indeks literasi meningkat menjadi 69,57 persen, sementara inklusi telah mencapai 93,61 persen.

Namun, terdapat selisih yang cukup besar antara kedua indikator tersebut.

Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap layanan keuangan berkembang lebih luas dibandingkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap keuangan.

Bagi pemerintah dan regulator, tantangan berikutnya adalah mempersempit kesenjangan tersebut.

Intervensi juga perlu diarahkan secara lebih spesifik berdasarkan wilayah, usia, pendidikan, kondisi sosial ekonomi, dan pola penggunaan layanan keuangan.

Dengan pendekatan tersebut, peningkatan inklusi tidak sekadar menghasilkan lebih banyak pengguna layanan keuangan, tetapi juga masyarakat yang lebih siap mengambil keputusan finansial.

FAQ

1. Apa itu literasi keuangan?

Literasi keuangan merupakan kemampuan dan pengetahuan masyarakat dalam memahami serta mengambil keputusan terkait produk dan layanan keuangan.

2. Apa itu inklusi keuangan?

Inklusi keuangan menggambarkan akses dan penggunaan masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan.

3. Berapa indeks literasi keuangan Indonesia pada 2026?

Indeks literasi keuangan nasional pada SNLIK 2026 mencapai 69,57 persen, meningkat dari 66,64 persen pada 2025.

4. Berapa indeks inklusi keuangan Indonesia pada 2026?

Indeks inklusi keuangan nasional mencapai 93,61 persen, naik dari 92,74 persen pada 2025.

5. Mengapa literasi dan inklusi keuangan harus berjalan bersama?

Karena akses terhadap layanan keuangan akan lebih bermanfaat apabila masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami produk, biaya, risiko, dan kewajibannya.

 

Editor : Arya Kusuma