Balikpapan TV - Hai Cess! Obrolan hangat tapi tajam antara Prof. Dr. Mahfud MD di akun Youtube @Mahfud MD Official bertajuk "MAHFUD SENTIL PURBAYA SOAL MAFIA PAJAK & BEA CUKAI" sukses bikin publik melek lagi soal praktik busuk di balik uang negara. Dengan gaya blak-blakan khasnya, Mahfud menguliti isu mafia pajak, bea cukai, BLBI, hingga kasus timah Rp 300 triliun, sambil menyoroti gebrakan Menteri Keuangan baru, Purbaya Yudhi Sadewa.
Mahfud bukan sekadar menyentil, tapi menantang. Dari apresiasi, sindiran, sampai desakan penegakan hukum, semua disampaikan lugas—tanpa tedeng aling-aling. Yuk, kita bedah satu per satu isi panasnya obrolan ini, Cess!
Purbaya Yudhi Sadewa, Angin Segar di Kemenkeu
Mahfud MD memuji Purbaya sebagai “angin baru” di Kementerian Keuangan. Bagi Mahfud, Purbaya punya gaya kepemimpinan yang berani dan tak segan mengambil keputusan berisiko tinggi—sesuatu yang jarang ditemui di birokrasi keuangan.
Tak hanya soal gaya, Mahfud juga menyoroti langkah-langkah fiskal Purbaya yang dinilai inovatif. “Ia tidak akan menaikkan pajak, tapi justru mendorong pertumbuhan ekonomi agar penerimaan naik sendiri,” ujar Mahfud. Tegasnya, Purbaya siap menagih Rp 60 triliun dari pengemplang pajak dan memerintahkan Bea Cukai menindak importir ilegal. Bahkan, Pemda yang lambat belanja bisa kena ‘take over’ anggaran. Tegas dan cepat, gaya khas pejabat yang bikin efek kejut.
Membongkar Mafia Pajak & Bea Cukai
Di titik ini, Mahfud mulai menyenggol bagian paling sensitif: korupsi di dalam tubuh Kemenkeu. Ia mengingatkan bahwa dua dari empat sumber korupsi terbesar negara ada di bawah kewenangan Menkeu—Pajak dan Bea Cukai.
Mahfud juga mengungkap ulang kisah kelam Rp 349 triliun uang panas hasil pencucian uang di Kemenkeu, yang terkuak setelah kasus gaya hidup mewah Rafael Alun. Dari 300 laporan PPATK, 17 orang sudah divonis penjara. Tak berhenti di situ, Mahfud menguak modus “impor emas” yang dimainkan lewat manipulasi HS Code dari 5% menjadi 0%. Hasilnya? Negara merugi hingga triliunan. Dan yang bikin geleng kepala: selisih 3,5 ton emas senilai Rp 189 triliun belum jelas juntrungannya hingga kini.
Klarifikasi Satgas BLBI & Utang Negara pada Rakyat
Mahfud tak mau diam saat Purbaya sempat menyebut Satgas BLBI cuma bikin gaduh. Dengan data di tangan, ia menegaskan Satgas itu telah mengembalikan Rp 40,8 triliun aset negara selama tiga tahun bekerja. Bahkan, katanya, banyak tekanan dari “orang besar” yang mencoba menghentikan penagihan utang.
Ia juga menyoroti utang negara kepada rakyat—yang nilainya mencapai Rp 5,8 triliun. Mulai dari proyek tak dibayar hingga pembebasan tanah yang sudah punya putusan hukum tetap. Mahfud mencontohkan keluarga Tarifin di Riau yang menanti keadilan sejak 1960-an, hingga Waskita Karya yang rugi Rp 23 miliar. “Kalau negara bisa bayar, tapi menunda, itu korupsi,” tegasnya.
Kasus Timah Rp 300 Triliun: Bongkar Backing di Lapangan
Mahfud juga bicara soal langkah Presiden Prabowo yang menyerahkan barang rampasan korupsi timah di Bangka Belitung. Dari total kerugian Rp 300 triliun, baru Rp 6 triliun yang berhasil disita. Namun bagi Mahfud, langkah itu sudah jadi “gong” perang terhadap para backing di lapangan—termasuk pejabat bintang dua yang selama ini melindungi bisnis ilegal.
Ia merinci bahwa dari total kerugian, Rp 271 triliun di antaranya berasal dari kerusakan lingkungan yang dinilai ilmiah oleh para ahli. “Langkah Prabowo ini sinyal kuat bahwa negara mulai serius,” katanya. Ia juga menyinggung Perpres 525 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang disebutnya mulai membuat para backing itu mundur perlahan.
Reza Khalid & Status “Stateless” yang Membingungkan
Menariknya, Mahfud menyoroti satu hal yang jarang dibahas: pencabutan paspor Reza Khalid, buronan kasus timah. Menurutnya, keputusan itu justru aneh karena membuat Reza “stateless”—tanpa kewarganegaraan. Ia menjelaskan, “Kalau paspor dicabut, Interpol justru susah melacak karena butuh nomor paspor.” Ada kekhawatiran buronan ini bisa kabur dengan paspor negara lain. Kritik tajam tapi masuk akal, khas Mahfud yang tak sekadar beropini, tapi memahami sistem hukum internasional.
Mahfud MD lewat podcast ini bukan cuma bicara, tapi menegaskan komitmen bahwa transparansi dan keberanian masih punya tempat di republik ini. Ia menyindir, mengapresiasi, dan menantang pejabat baru agar tak sekadar jadi “penerus jabatan,” tapi pelurus arah bangsa.
Jadi, Cess, siap-siap aja—kalau omongan Mahfud ini dijadikan acuan, bisa jadi 2025 bakal jadi tahun penuh gebrakan di sektor keuangan dan hukum!
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan TV teman update setia, “Bukan Sekadar Info Biasa!” 