Ikhtisar: Pengamat menilai permintaan dividen Danantara wajar karena aset BUMN harus memberi manfaat bagi keuangan negara dan masyarakat.
Balikpapan TV - Hai Ces! Permintaan pemerintah agar sebagian hasil pengelolaan Danantara kembali memberi manfaat bagi negara dinilai wajar karena aset tersebut berasal dari kekayaan BUMN.
Pengamat Kebijakan Publik Yoghi Suprayogi Sugandi menilai persoalan utamanya bukan sekadar soal meminta dividen, tetapi bagaimana hasil pengelolaan aset negara benar-benar kembali dirasakan masyarakat.
Baca Juga: 69 Korban Selamat KM Virgo Transport 8 Ditangani di Banjarmasin, Dibagi Tiga Zona
Dividen Danantara dinilai bagian dari kepentingan negara
Menurut Yoghi, pemerintah memiliki alasan yang kuat untuk memastikan aset yang dikelola Danantara menghasilkan manfaat bagi negara secara berkelanjutan.
Ia menilai dana yang bersumber dari aset BUMN pada akhirnya perlu memberikan hasil bagi kepentingan publik, termasuk mendukung kebutuhan anggaran negara.
"Jika saya menjadi Menteri Keuangan, saya akan meminta dividen Danantara atas nama Presiden dan rakyat Indonesia. Dari sisi keuangan negara, permintaan dividen itu wajar karena dana BUMN harus memberikan hasil bagi kepentingan negara," kata Yoghi dalam wawancara bersama PRO3 RRI, Selasa, 15 September 2026.
Pandangan tersebut muncul di tengah perubahan pola pengelolaan dividen BUMN setelah hadirnya Danantara. Dalam kerangka fiskal 2026, pengelolaan setoran dividen BUMN memang dialihkan kepada Danantara agar aset negara dapat dikelola lebih produktif.
Yang penting bukan hanya nominalnya
Bagi masyarakat, perdebatan mengenai dividen Danantara pada akhirnya bermuara pada satu pertanyaan: apa manfaatnya bagi negara?
Yoghi menilai permintaan dividen tidak semestinya menjadi persoalan selama kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat keuangan negara dan disampaikan dengan komunikasi publik yang tepat.
Ia juga mengingatkan agar angka atau rincian kebijakan tidak selalu menjadi informasi pertama yang disampaikan kepada masyarakat. Menurutnya, pejabat publik perlu mempertimbangkan konteks ketika menjelaskan sebuah kebijakan.
"Permintaan tersebut tidak perlu menjadi persoalan jika pemerintah mengutamakan kepentingan keuangan negara dan menyampaikan kebijakan secara tepat. Sebagai pejabat publik, tampak depan dan belakang perlu dibedakan agar informasi disampaikan sesuai kebutuhan dan konteks masyarakat," ujarnya.
Pesan itu menjadi penting karena isu dividen Danantara menyangkut dua kepentingan sekaligus: optimalisasi aset negara dan kebutuhan fiskal pemerintah.
Mengapa dividen BUMN kini terkait dengan Danantara?
Sebelum pengelolaannya dialihkan, dividen BUMN menjadi bagian dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP pada pos Kekayaan Negara Dipisahkan.
Kementerian Keuangan dalam dokumen RAPBN 2026 menjelaskan bahwa pengalihan pengelolaan dividen BUMN kepada Danantara membuat pemerintah perlu mengoptimalkan sumber pendapatan negara lainnya. Danantara sendiri mendapat mandat untuk mengelola aset dan investasi BUMN secara lebih produktif.
Karena itu, pembicaraan mengenai setoran hasil pengelolaan Danantara ke APBN tidak berdiri sendiri. Kebijakan tersebut berkaitan dengan bagaimana negara mengelola kekayaan BUMN sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan pemerintah.
Sebelumnya, pemerintah juga sempat menyampaikan rencana agar sebagian keuntungan Danantara dapat menjadi cadangan fiskal. Menteri Keuangan saat itu, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut pemerintah merencanakan penarikan sebagian keuntungan Danantara secara bertahap.
Komunikasi pemerintah ikut menentukan kepercayaan publik
Yoghi menilai pejabat publik perlu membedakan antara informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan dan informasi yang memang perlu disampaikan kepada masyarakat pada tahap tertentu.
Ia melihat gaya komunikasi pejabat yang berlatar belakang peneliti dapat cenderung sangat rinci karena terbiasa menyampaikan data kepada publik.
"Tidak perlu angka disampaikan sejak awal, karena pejabat publik harus mempertimbangkan konteks ketika menjelaskan kebijakan kepada masyarakat. Pengelolaan aset negara harus menghasilkan manfaat optimal, tetapi penyampaiannya juga perlu mempertimbangkan komunikasi publik yang tepat," ujarnya.
Dalam konteks Danantara, komunikasi yang terukur menjadi penting karena masyarakat perlu memahami arah pengelolaan aset negara tanpa kehilangan gambaran mengenai manfaat akhirnya.
Baca Juga: Bukan Soal Tanggal, Ini yang Menentukan Kapan Hujan Abu Anak Krakatau Berhenti
Transparansi tetap menjadi bagian penting
Meski meminta komunikasi yang lebih terukur, Yoghi tidak menempatkan transparansi sebagai hal yang harus dikurangi.
Menurutnya, publik tetap membutuhkan informasi mengenai arah pengelolaan aset negara dan manfaat yang dihasilkan. Transparansi justru diperlukan agar kebijakan dividen Danantara tidak berhenti sebagai perdebatan mengenai angka.
Dengan begitu, permintaan dividen dapat dipahami sebagai bagian dari upaya memastikan kekayaan negara menghasilkan manfaat yang lebih luas, sementara Danantara tetap memiliki ruang untuk mengelola aset secara produktif.
Bagi masyarakat, ukuran akhirnya sederhana: aset negara harus dikelola secara bertanggung jawab dan manfaatnya kembali mendukung kepentingan publik.
Kalau pengelolaan aset negara terus menjadi perhatian, pembaca tentu perlu melihat bukan hanya berapa besar hasil yang diperoleh, tetapi juga ke mana manfaatnya diarahkan. Balikpapantv.id, teman update setia, bukan sekadar berita biasa.
Poin Penting
- Pengamat Kebijakan Publik Yoghi Suprayogi Sugandi menilai permintaan dividen Danantara wajar bagi negara.
- Dividen tersebut dinilai perlu memberi manfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat.
- Pengelolaan dividen BUMN sebelumnya masuk dalam penerimaan negara sebelum dialihkan kepada Danantara.
- Pemerintah pernah menyampaikan rencana menarik sebagian keuntungan Danantara untuk mendukung cadangan fiskal.
- Yoghi menekankan pentingnya komunikasi publik yang tepat tanpa menghilangkan transparansi.
Insight Redaksi
Perdebatan dividen Danantara bukan hanya soal berapa besar dana yang masuk ke negara. Isu yang lebih penting adalah memastikan aset BUMN dikelola produktif, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan, dan manfaat akhirnya jelas bagi kepentingan publik.
FAQ
1.Apa yang dimaksud dividen Danantara?
Dividen Danantara dalam konteks pemberitaan ini merujuk pada hasil pengelolaan aset dan dividen BUMN yang dikelola melalui Danantara dan sebagian hasilnya diminta untuk memberi manfaat bagi keuangan negara.
2.Mengapa pemerintah meminta hasil dari Danantara?
Menurut Yoghi, permintaan tersebut wajar karena aset yang dikelola Danantara berasal dari kekayaan BUMN dan hasilnya perlu memberikan manfaat bagi negara.
3.Apakah permintaan dividen berarti aset Danantara ditarik seluruhnya?
Tidak. Pembahasan yang disampaikan dalam sumber berkaitan dengan permintaan sebagian hasil pengelolaan, bukan penarikan seluruh aset Danantara.
4.Mengapa komunikasi publik ikut menjadi sorotan?
Karena menurut Yoghi, penyampaian angka dan kebijakan perlu mempertimbangkan konteks agar masyarakat tidak menangkap informasi secara berbeda dari tujuan kebijakan.
5.Apakah transparansi tetap diperlukan?
Ya. Yoghi menilai transparansi tetap dibutuhkan agar publik memahami arah pengelolaan aset negara dan manfaat yang dihasilkan.
Sumber Informasi: Radio Republik Indonesia (RRI), dengan judul “Soal Dividen Danantara, Pengamat: Kemenkeu Wajar Meminta”. Di-update kembali dengan angle dan style Balikpapantv.id.
