Durasi Baca: 4 menit
Ikhtisar: Menkeu Purbaya memastikan anggaran penanganan gempa NTT tersedia, sambil meminta BNPB mengecek wilayah terdampak yang belum menerima bantuan langsung.
Balikpapan TV - Hai Ces! Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti koordinasi penanganan gempa Nusa Tenggara Timur (NTT), setelah menerima laporan masih ada wilayah terdampak yang belum memperoleh bantuan.
Salah satu wilayah yang disebut adalah Kelurahan Pota, Sambi Rampas, Manggarai Timur. Purbaya meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera mengecek kondisi tersebut agar kebutuhan warga dapat ditangani.
Purbaya Minta BNPB Cek Wilayah yang Belum Tersentuh Bantuan
Purbaya menyampaikan laporan mengenai wilayah terdampak tersebut setelah menerima informasi dari lapangan. Ia kemudian meminta BNPB melakukan pengecekan langsung terhadap lokasi yang disebut belum mendapatkan bantuan.
"Kita akan minta BNPB untuk melihat daerah itu. Yang jelas dari Kementerian Keuangan, kami nyiapin dana yang cukup sehingga BNPB kinerjanya tidak terganggu," ujar Purbaya dalam keterangan video yang diterima, Rabu (19/8/2026).
Pernyataan itu menunjukkan dua persoalan yang sedang menjadi perhatian pemerintah, yakni ketersediaan pembiayaan dan kecepatan distribusi bantuan.
Bagi masyarakat terdampak bencana, keberadaan anggaran baru menjadi bagian awal. Bantuan juga membutuhkan informasi wilayah yang akurat dan koordinasi antarlembaga.
Koordinasi BPBD dan Pemerintah Pusat Jadi Sorotan
Purbaya juga menyoroti komunikasi antara BPBD dan pemerintah pusat dalam penanganan bencana gempa NTT.
Ia mengaku sempat menanyakan kondisi penanganan kepada BPBD di lapangan. Dari komunikasi tersebut, Purbaya menilai masih terdapat informasi yang belum diketahui oleh pihak terkait.
"Kayaknya seperti enggak ada koordinasi antara daerah sama pusat untuk penanggulangan bencananya. Karena ketika saya tanya di BPBD, banyak enggak tahunya. Jadi, mereka mesti memanfaatkan jaringan yang ada di daerah sehingga lebih cepat sampai ke daerah yang membutuhkan," beber Purbaya.
Menurutnya, jaringan pemerintah di daerah perlu dimanfaatkan agar informasi mengenai kebutuhan warga dapat diteruskan dengan cepat.
Koordinasi menjadi penting karena kondisi setiap wilayah terdampak dapat berbeda. Informasi yang cepat membantu pemerintah menentukan lokasi mana yang membutuhkan perhatian lebih dahulu.
Baca Juga: Gempa Guncang Reok, Warga Jalani HUT ke-81 RI dari Pengungsian
Dana Bencana Disebut Masih Tersedia Ratusan Miliar
Di tengah sorotan mengenai distribusi bantuan, Purbaya memastikan pemerintah memiliki anggaran untuk mendukung penanganan bencana.
Ia menyebut BNPB masih memiliki dana ratusan miliar rupiah dan pengajuan tambahan anggaran dapat diproses dengan cepat apabila diperlukan.
"(Anggarannya) Cukup. BNPB masih punya beberapa ratus miliar, baru ngajuin ke kami dua hari yang lalu, kemarin malam, dua hari yang lalu, ya. Kami acc dengan cepat," ujar Purbaya dalam keterangan video yang diterima, Rabu (19/8/2026).
Purbaya menjelaskan pemerintah menyediakan sekitar Rp5 triliun setiap tahun untuk kebutuhan penanganan bencana.
Sebagian dana tersebut telah digunakan untuk berbagai kebutuhan bencana. Namun, menurut Purbaya, masih terdapat beberapa ratus miliar rupiah yang tersedia dan dapat ditambah sesuai kebutuhan.
"Pak, setiap tahun itu kan disediakan Rp 5 triliun untuk bencana. Sekarang kan di sini sebagian sudah kebagian, sebagian dipakai. Masih ada beberapa ratus miliar yang tersisa. Yang jelas, kita akan isi lagi sesuai dengan kebutuhan," tambahnya.
Artinya, pemerintah menempatkan kesiapan pembiayaan sebagai salah satu fondasi dalam merespons keadaan darurat.
Pemantauan Keuangan Daerah Ikut Diperintahkan
Selain memastikan dana BNPB tersedia, Purbaya meminta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memantau kondisi keuangan daerah yang terdampak gempa.
Langkah tersebut diarahkan untuk memastikan pemerintah daerah memiliki kemampuan anggaran dalam membantu masyarakat di wilayah terdampak.
"Saya minta Dirjen Perimbangan keuangan untuk monitor terus kondisi keuangan di sini di kabupaten disini dan yang terkena bencana ini dan memastikan mereka cukup dana untuk membantu masyarakat di sini," jelasnya.
Pemantauan keuangan daerah menjadi bagian penting karena penanganan bencana tidak hanya mengandalkan pembiayaan dari pemerintah pusat.
Pemerintah daerah juga membutuhkan dukungan fiskal agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Baca Juga: Kapolresta Balikpapan Kombes Jerrold Pimpin Penurunan Bendera HUT RI ke-81
Mekanisme Pembiayaan Bencana Sudah Disiapkan
Sebelumnya, Purbaya menjelaskan pemerintah telah menyiapkan mekanisme pembiayaan untuk merespons bencana melalui dana yang tersedia di BNPB.
Dana tersebut digunakan sebagai sumber pembiayaan awal ketika kebutuhan penanganan bencana muncul. Jika anggaran yang tersedia kemudian tidak mencukupi, pemerintah dapat menambah dana.
"Untuk pertama kan biasanya kita pakai dana dari BNPB yang sudah kita siapkan. Masih ada tuh Rp 5 triliun kalau nggak salah ya. Mungkin sebagian terpakai tapi masih cukup. Biasanya kalau kurang kita isi langsung itu dana BNPB," jelas Purbaya dalam keterangannya, Senin (17/8/2026).
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kesiapan anggaran dan koordinasi lapangan berjalan beriringan dalam penanganan bencana.
Dana dapat disiapkan pemerintah, tetapi informasi mengenai lokasi terdampak tetap diperlukan agar dukungan dapat diarahkan sesuai kebutuhan.
Poin Penting
- Purbaya meminta BNPB mengecek Kelurahan Pota, Sambi Rampas, Manggarai Timur.
- Pemerintah memastikan anggaran penanganan bencana masih tersedia.
- Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp5 triliun setiap tahun untuk kebutuhan bencana.
- BNPB disebut masih memiliki dana ratusan miliar rupiah.
- Purbaya menyoroti koordinasi antara BPBD dan pemerintah pusat.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan diminta memantau kondisi fiskal daerah terdampak.
Insight Redaksi
Ketersediaan anggaran penting, tetapi penyaluran bantuan membutuhkan koordinasi lapangan yang cepat. Kasus Pota menunjukkan informasi wilayah terdampak perlu bergerak dari daerah menuju pusat tanpa hambatan. BNPB dan BPBD perlu memperkuat komunikasi agar dana yang tersedia benar-benar berubah menjadi bantuan. Kada cukup dana saja, respons cepat juga menentukan warga segera tertangani di lapangan.
BPBD perlu mempercepat pembaruan data lapangan agar bantuan pusat segera tiba ke wilayah yang membutuhkan.
Bagikan informasi ini ke kawalan ikam supaya semakin banyak yang memahami pentingnya koordinasi saat bencana berlangsung.
Jangan lewatkan perkembangan penanganan gempa NTT, karena koordinasi bantuan dan kesiapan anggaran menjadi perhatian penting bagi publik. Update info hanya di Balikpapan Tv teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Berapa anggaran yang disiapkan pemerintah untuk penanganan bencana?
Purbaya menyebut pemerintah menyediakan sekitar Rp5 triliun setiap tahun untuk penanganan bencana.
2. Wilayah mana yang disebut belum mendapatkan bantuan?
Purbaya menyebut Kelurahan Pota, Sambi Rampas, Manggarai Timur, NTT, berdasarkan laporan yang diterimanya.
3. Apa yang diminta Purbaya kepada BNPB?
BNPB diminta segera mengecek wilayah yang dilaporkan belum menerima bantuan dan menindaklanjuti kebutuhan di lokasi tersebut.
Sumber Informasi: Artikel ini mengacu pada keterangan video Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Artikel disusun ulang secara orisinal dengan gaya jurnalistik Balikpapantv.id.
Editor : Arya Kusuma