Durasi Baca: 4 Menit
Topik: KPK Mengungkap Pola Pembagian Dana Pemerasan Izin Tinggal Warga Asing
Ikhtisar: KPK mengungkap penggunaan sejumlah kode rahasia dalam pembagian dana hasil dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA yang melibatkan pejabat imigrasi.
Balikpapan TV - Hai Ces! KPK mengungkap adanya penggunaan kode-kode khusus untuk membagi dana hasil dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing, dengan nilai yang diduga mencapai Rp145,5 miliar sepanjang 2022 hingga 2026.
Kasus ini menarik perhatian karena praktiknya disebut berlangsung di balik sistem layanan yang sudah berbasis digital. Simak sampai habis supaya makin paham duduk perkaranya, kada cuma lihat potongan informasinya saja Ces!
Mengapa Kode Rahasia Muncul dalam Kasus Izin Tinggal WNA?
KPK menemukan adanya penggunaan istilah tertentu yang dipakai untuk menyamarkan distribusi uang kepada pihak-pihak yang diduga terlibat. Penggunaan kode tersebut menjadi bagian dari pola komunikasi internal agar pembagian dana tidak terlihat secara terang-terangan.
Dalam konferensi pers pada Kamis, 4 Juni 2026, Ketua KPK Setyo Budi menjelaskan bahwa beberapa istilah yang digunakan antara lain "malaikat", "konser", dan "ACC klik".
Menurut penyidik, setiap kode memiliki fungsi berbeda sesuai tujuan distribusi maupun pihak penerima dana.
Baca Juga: Mayjen Trenggono Mundur dari TNI Saat BGN Masuki Kepemimpinan Baru
Apa Arti Kode 'Malaikat' yang Diungkap KPK?
Kode "malaikat" digunakan untuk menyebut distribusi uang kepada pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Ketua KPK Setyo Budi mengatakan, "Untuk menyamarkan pembagian uang, para pihak menggunakan kode-kode distribusi khusus seperti istilah Malaikat yang dimaksud untuk distribusi kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi."
Penjelasan tambahan disampaikan Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein. Ia menyebut kode tersebut ditujukan bagi pejabat tingkat eselon dua ke atas di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
"Jadi kode itu memang dibuat oleh pejabat-pejabat di Kementerian Imipas, khusus untuk pejabat yang di atas," ujar Taufik.
Bagaimana Kode 'Konser' Dipakai untuk Membagi Uang?
Kode berikutnya adalah "konser". Istilah ini menggunakan perumpamaan sebuah grup musik untuk membedakan besaran pembagian dana.
Setiap peran diibaratkan seperti posisi dalam band. Ada vokalis, gitaris, backing vokal hingga koreografer. Masing-masing memperoleh porsi yang berbeda sesuai perannya.
Setyo Budi menjelaskan, "Ada beberapa pihak kan yang dapat bagian ini ini menggunakan istilah ‘Pembayaran Konser’ gitu. Jadi Konser Grup Band. Ada yang misalkan vokalis dapat sekian gitaris dapat sekian gitu ya."
Skema tersebut diduga menjadi cara untuk mengidentifikasi aliran uang kepada pihak tertentu tanpa menyebut nama secara langsung.
Baca Juga: Pemerintah Bantah Reshuffle, Rumor Mundurnya Purbaya Dipastikan Tidak Benar
Apa Itu Uang 'ACC Klik' dalam Pengurusan Izin Tinggal?
KPK juga mengungkap istilah "ACC klik" yang berkaitan dengan proses persetujuan izin tinggal WNA.
Meski layanan keimigrasian telah menggunakan sistem digital, penyidik menemukan adanya dugaan pungutan tambahan yang diminta agar proses persetujuan berjalan.
Menurut Achmad Taufik Husein, terdapat istilah yang digunakan kepada biro jasa berupa "uang ACC untuk klik" sebagai bagian dari proses otorisasi.
Biro jasa disebut menjadi pihak yang berhadapan langsung dengan oknum-oknum tertentu dalam proses tersebut. Akibatnya, muncul biaya tambahan yang kemudian dibebankan dalam pengurusan dokumen.
Siapa Saja yang Ditetapkan Sebagai Tersangka?
KPK saat ini telah menetapkan delapan tersangka dalam perkara tersebut.
Salah satu nama yang disebut adalah Silmy Karim yang menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025-2026. Sebelumnya, ia juga pernah menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi.
Para tersangka diduga menjalankan skema pemerasan terhadap sponsor, penjamin, dan biro jasa yang mengurus dokumen keimigrasian warga negara asing.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, total penerimaan yang diduga berasal dari praktik tersebut mencapai Rp145,5 miliar selama periode 2022 hingga 2026.
Baca Juga: Unggahan Instagram Sony Sonjaya Disorot Usai Jadi Tersangka Dugaan Korupsi MBG
Poin Penting:
- KPK mengungkap penggunaan kode rahasia dalam pembagian dana dugaan pemerasan.
- Kode "malaikat" disebut terkait distribusi kepada pejabat tingkat tertentu.
- Kode "konser" digunakan untuk membedakan besaran pembagian dana.
- Istilah "ACC klik" berkaitan dengan persetujuan izin tinggal WNA.
- Delapan tersangka telah ditetapkan KPK.
- Nilai dugaan penerimaan mencapai Rp145,5 miliar pada periode 2022-2026.
Insight redaksi: Kasus ini memperlihatkan bahwa digitalisasi layanan belum otomatis menutup peluang penyalahgunaan kewenangan. Yang menarik justru bukan hanya besarnya angka Rp145,5 miliar, tetapi adanya sistem kode yang menunjukkan dugaan pola pembagian yang terstruktur. Dari sudut pandang masyarakat Balikpapan yang akrab dengan pelayanan publik modern, temuan ini menjadi pengingat bahwa pengawasan manusia tetap sama pentingnya dengan teknologi. Sistem bisa canggih, tetapi integritas tetap menjadi fondasi utama. Nah, itu sudah, poin yang paling banyak disorot publik saat ini.
Bagikan artikel ini ke bubuhan ikam supaya makin banyak yang memahami perkembangan kasus ini. Informasi seperti ini penting diikuti karena menyangkut kepercayaan publik terhadap pelayanan negara.
Perkembangan penyidikan dan fakta-fakta baru masih menjadi perhatian publik. Ikuti terus informasi terbaru hanya di Balikpapan Tv teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Apa arti kode "malaikat" dalam kasus ini?
Kode tersebut disebut digunakan untuk distribusi uang kepada pejabat tertentu di lingkungan imigrasi.
2. Mengapa ada kode "konser"?
Kode itu dipakai untuk membedakan besaran pembagian dana berdasarkan peran masing-masing pihak.
3. Apa yang dimaksud "ACC klik"?
Istilah yang disebut KPK terkait persetujuan atau otorisasi dalam proses izin tinggal WNA.
4. Berapa jumlah tersangka yang ditetapkan KPK?
KPK telah menetapkan delapan tersangka.
5. Berapa nilai dugaan uang yang diterima dalam perkara ini?
Penyidik menyebut nilainya mencapai Rp145,5 miliar selama 2022-2026.
Editor : Arya Kusuma