Ikhtisar: DPRD Kaltim menyoroti mandeknya kontribusi jasa maritim Sungai Mahakam terhadap PAD meski aktivitas kapal bernilai besar berlangsung lama.
Balikpapan TV - Hai Cess!
Sorotan serius datang dari DPRD Kalimantan Timur terkait stagnannya kontribusi sektor jasa maritim terhadap Pendapatan Asli Daerah. Aktivitas strategis di Sungai Mahakam sudah berjalan belasan tahun, nilainya besar, kapal hilir mudik, aset triliunan terlibat, namun kas daerah belum merasakan dampaknya secara nyata.
Isu ini mencuat karena praktik ship to ship di Muara Berau dan Muara Jawa berjalan konsisten sejak sekitar 2010. DPRD Kaltim menilai kondisi ini sudah waktunya dibenahi. Jangan ke mana-mana dulu, lanjutkan membaca sampai tuntas karena pembahasan ini menyentuh hajat daerah dan potensi ekonomi yang selama ini lewat begitu saja Cess!.
Mengapa jasa maritim Sungai Mahakam belum memberi PAD?
Aktivitas jasa maritim di Sungai Mahakam sejatinya sangat padat dan bernilai ekonomi tinggi. Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyebut setiap bulan terdapat sekitar 100 sampai 150 kapal di Muara Berau dan 20 sampai 50 kapal di Muara Jawa. Angka itu mencerminkan intensitas tinggi, bukan aktivitas musiman.
Namun realitas di lapangan menunjukkan kontribusi ke PAD masih nol rupiah. Kondisi ini menjadi tanda tanya besar. Sungai sebagai ruang publik digunakan untuk kepentingan ekonomi berskala besar, tapi daerah belum memperoleh manfaat fiskal langsung.
Menurut DPRD Kaltim, persoalan ini bukan pada ketiadaan aktivitas, melainkan pada skema pengelolaan yang belum melibatkan pemerintah daerah secara optimal. Nah, di sinilah letak masalahnya, pahamlah ikam di bagian ini.
Baca Juga: Xiaomi Pad 7 Menawarkan Pengalaman Tablet Premium dengan Layar OLED 144Hz
Apa kata DPRD Kaltim soal status ruang laut dan sungai?
Hasanuddin Mas’ud, atau yang akrab disapa Hamas, menekankan bahwa laut dan sungai adalah ruang publik. Ketika ruang tersebut diberikan dalam bentuk konsesi, statusnya berubah menjadi ruang privat dengan aktivitas ekonomi di dalamnya.
Dalam konteks wilayah laut 0 hingga 12 mil yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah semestinya memperoleh manfaat ekonomi yang jelas. Bukan sekadar menjadi penonton dari aktivitas bernilai besar yang terjadi di wilayahnya sendiri.
“Di Muara Berau setiap bulan ada sekitar 100 sampai 150 kapal. Di Muara Jawa 20 sampai 50 kapal. Tapi PAD kita nol rupiah,” ujar Hasanuddin Mas’ud. Pernyataan ini menggambarkan jurang antara potensi dan realisasi yang terjadi selama bertahun-tahun.
Bagaimana peran BUMD dalam pengelolaan jasa maritim?
DPRD Kaltim mendorong keterlibatan aktif Badan Usaha Milik Daerah dalam pengelolaan jasa maritim. Mulai dari layanan pemanduan kapal, assist, penundaan, hingga pengelolaan area penambatan menjadi ruang yang dinilai strategis untuk dikelola daerah.
Skema yang ditawarkan bersifat business to business. BUMD menjadi pintu masuk sebelum kerja sama dengan operator pelabuhan seperti Pelindo. Dengan pola ini, daerah memiliki posisi tawar dan kendali lebih besar dalam rantai ekonomi jasa maritim.
“Jangan lagi swasta langsung ke Pelindo. Masuk dulu ke perusahaan daerah, baru kemudian kerja sama dengan Pelindo,” tegas Hamas. Pendekatan ini dinilai lebih adil dan memberi ruang PAD tumbuh dari sektor yang sudah lama aktif.
1. Optimalisasi layanan pemanduan kapal
2. Pengelolaan area penambatan oleh BUMD
3. Skema kerja sama B2B yang transparan
Seberapa besar potensi PAD dari ship to ship?
Potensi pendapatan dari aktivitas ship to ship disebut sangat signifikan. Hasanuddin Mas’ud memperkirakan jika dikelola optimal dan melibatkan BUMD, pendapatan bersih bisa mencapai ratusan miliar rupiah setiap bulan.
“Bayangkan, STS itu bisa menghasilkan sekitar Rp300 miliar per bulan bersih. Selama ini daerah tidak mendapatkan apa-apa,” katanya. Angka ini menunjukkan betapa besarnya peluang yang selama ini terlewat.
Dengan pengelolaan yang tepat, sektor jasa maritim tidak hanya menjadi jalur logistik, tetapi juga sumber kekuatan fiskal daerah. Ini bukan soal wacana, melainkan soal keberanian mengubah pola lama yang sudah bertahun-tahun dibiarkan, nah’ itu sudah, tinggal eksekusinya Cess!.
Insight: Sorotan DPRD Kaltim membuka mata bahwa potensi ekonomi besar tidak selalu otomatis menjadi pendapatan daerah. Keterlibatan BUMD, kejelasan skema kerja sama, dan pemahaman status ruang publik menjadi kunci agar aktivitas bernilai tinggi benar-benar memberi manfaat bagi daerah dan masyarakat.
Bagikan jua artikel ini ke bubuhan ikam supaya makin banyak yang paham soal potensi Sungai Mahakam dan masa depan PAD Kaltim.
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, 'Bukan Sekadar Info Biasa!'
FAQ
Apa itu ship to ship di Sungai Mahakam?
Ship to ship adalah aktivitas pemindahan muatan antar kapal yang berlangsung rutin di wilayah sungai dan muara.
Mengapa DPRD Kaltim menyoroti sektor ini?
Karena aktivitasnya tinggi dan bernilai besar, tetapi belum memberi kontribusi PAD bagi daerah.
Apa solusi yang didorong DPRD Kaltim?
Melibatkan BUMD dalam pengelolaan jasa maritim melalui skema kerja sama business to business.
DISCLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif. Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh Manusia (Redaksi). Gambar dapat saja dihasilkan AI di artikel ini hanya sebagai ilustrasi pendukung yang membantu pembaca memahami konteks informasi bukan sebagai bukti realistis. Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.
