Balikpapan TV - Hai Cess! Sorotan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur ke Kabupaten Berau membuka kembali diskusi soal kesiapan infrastruktur pariwisata daerah.
Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan Kepatuhan Semester II Tahun Anggaran 2025, BPK menilai pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, serta sarana dan prasarana wisata di Berau belum berjalan optimal sebagai penopang utama sektor pariwisata.
Temuan ini langsung ditanggapi Bupati Berau Sri Juniarsih Mas. Ia mengakui, pengembangan pariwisata memang masih berproses dan belum sepenuhnya maksimal. Tapi jangan buru-buru pindah kanal dulu, Cess. Artikel ini bakal mengajak ikam menyimak lebih dalam, kenapa pembangunan pariwisata itu tidak sesederhana membalik telapak tangan, sampai bagaimana komitmen pemerintah daerah di tengah keterbatasan anggaran.
Kenapa BPK Kaltim Menyoroti Infrastruktur Pariwisata Berau?
Sorotan BPK Kaltim muncul dari hasil pemeriksaan kinerja pengelolaan pembangunan kepariwisataan Tahun Anggaran 2023 hingga Semester I 2025. Pemeriksaan ini melibatkan Pemerintah Kabupaten Berau bersama instansi terkait di Tanjung Redeb. Fokusnya jelas, yakni sejauh mana kesiapan infrastruktur pendukung pariwisata dibangun dan dikembangkan secara berkelanjutan.
Dalam LHP tersebut, BPK menilai pemerintah daerah belum sepenuhnya optimal dalam menyediakan prasarana umum, fasilitas umum, dan sarana prasarana wisata. Padahal, tiga elemen ini menjadi tulang punggung aktivitas pariwisata, mulai dari aksesibilitas hingga kenyamanan wisatawan yang datang.
Catatan itu menjadi pengingat keras bahwa potensi wisata tanpa dukungan infrastruktur hanya akan jadi cerita promosi. Nah’ itu sudah, potensi ada, tapi fasilitas belum kuat, pahamlah ikam. Di titik inilah BPK mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius menata fondasi pariwisata.
Bagaimana Respons Bupati Berau Menanggapi Temuan Ini?
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas menanggapi temuan BPK dengan sikap terbuka. Ia menyampaikan bahwa pengembangan sektor pariwisata di Berau masih berjalan dan belum maksimal. Menurutnya, pembangunan pariwisata bukan pekerjaan instan yang bisa selesai dalam hitungan bulan.
“Kalau berbicara pariwisata, kita memang sudah berupaya sejak 10 tahun terakhir. Jadi kalau dibilang sudah maksimal atau belum, memang belum,” ujarnya, Rabu 24 Desember 2025. Pernyataan ini menegaskan bahwa proses panjang menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan pariwisata.
Meski demikian, Sri Juniarsih menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan secara bertahap, khususnya pada infrastruktur dasar yang berkaitan langsung dengan sektor pariwisata. Infrastruktur tetap dibenahi karena menjadi kunci penggerak ekonomi lokal dan daya tarik wisata.
Apa Tantangan Utama Pengembangan Pariwisata Berau Saat Ini?
Salah satu tantangan terbesar yang diakui pemerintah daerah adalah keterbatasan anggaran. Bupati Sri Juniarsih tidak menampik bahwa pemenuhan sarana dan prasarana wisata masih terbatas akibat kebijakan efisiensi dan pemangkasan anggaran yang diterapkan pemerintah.
Kondisi ini berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam mengalokasikan pembiayaan sektor pariwisata. “Memang untuk anggaran pemenuhan sarana dan prasarana kita masih kurang, karena sekarang kita diwajibkan melakukan pemangkasan anggaran,” pungkasnya.
Situasi ini menjadi dilema klasik daerah. Di satu sisi, pariwisata butuh dukungan serius. Di sisi lain, ruang fiskal terbatas. Ya’ kalo bubuhan melihat dari luar, mungkin terlihat lambat, tapi di balik itu ada hitung-hitungan anggaran yang ketat, pahamlah ikam.
Ke Mana Arah Perbaikan Pariwisata Berau Selanjutnya?
Ke depan, Pemerintah Kabupaten Berau tetap menegaskan komitmen untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas wisata secara bertahap. Sri Juniarsih berharap adanya kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan pariwisata bisa berjalan lebih kuat dan terarah.
Kolaborasi ini dipandang penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah menyadari bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menghentikan upaya perbaikan yang sudah berjalan.
Dengan langkah bertahap ini, pemerintah daerah berharap sektor pariwisata Berau tetap tumbuh meski di tengah tantangan.
BPK Kaltim menyoroti kesiapan infrastruktur pariwisata Berau yang dinilai belum optimal. Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengakui kondisi tersebut dan menegaskan bahwa pembangunan pariwisata membutuhkan proses panjang serta terkendala keterbatasan anggaran. Meski begitu, komitmen perbaikan bertahap dan kolaborasi lintas pihak terus dijaga.
Bagikan artikel ini ke bubuhan ikam dan kekawalan ikam supaya makin banyak yang paham isu pariwisata daerah, Cess.
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, "Bukan Sekadar Info Biasa!" (Rafi)
FAQ
Kenapa BPK Kaltim melakukan pemeriksaan sektor pariwisata Berau?
Karena sektor pariwisata dinilai strategis dan membutuhkan kesiapan infrastruktur yang memadai agar berdampak langsung ke ekonomi daerah.
Apa poin utama temuan BPK di Berau?
Pemerintah daerah dinilai belum optimal dalam pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, serta sarana dan prasarana wisata.
Bagaimana sikap Pemkab Berau atas temuan tersebut?
Pemkab Berau mengakui kondisi tersebut dan berkomitmen melakukan perbaikan bertahap meski menghadapi keterbatasan anggaran.
DISCLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif. Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh Manusia (Redaksi). Gambar dapat saja dihasilkan AI di artikel ini hanya sebagai ilustrasi pendukung yang membantu pembaca memahami konteks informasi bukan sebagai bukti realistis. Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.
