Balikpapan TV - Hai Cess! Pemangkasan dana TKD (Transfer ke Daerah) yang mengemuka dalam forum Rembuk Etam yang digelar pada Rabu (26 November 2025) mulai bikin alis terangkat.
Data awal menunjukkan alokasi TKD Kaltim berpotensi turun dari sekitar Rp7,8 triliun pada 2024 menjadi Rp3,1 triliun pada 2025. Penurunan sebanyak Rp4,6 triliun atau sekitar 59,83 persen itu masih bersifat rancangan, namun menjadi sorotan besar karena langsung menyentuh ruang fiskal daerah.
Dibalik masalah pemangkasan dana TKD ini, Pemprov Kaltim sudah menyiapkan Strategi-strategi jitu untuk mengantisipasi dan menjaga stabilitas program prioritas agar tetap berjalan lancar. Penasaran apa aja strateginya? Yuk, lanjut baca artikel ini sampai habis, Cess!
Apa Benar TKD Kaltim Berpotensi Turun Lebih dari Separuh?
Penurunan TKD memang terlihat signifikan berdasarkan surat Dirjen Perimbangan Keuangan S-62/PK/2025. Maya menyebut bahwa angka tersebut masih dianalisis kementerian, namun selisihnya sudah cukup bikin daerah harus menyiapkan rencana alternatif.
Menurut Kepala Bidang Penerimaan Bukan Pajak Daerah Bapenda Kaltim, Maya Fatmini, “Jika ditotal, selisih penurunannya mencapai Rp 4,6 triliun atau sekitar 59,83 persen. Angka ini masih bersifat rancangan dan tengah dikaji lebih lanjut oleh kementerian.”
Ia menegaskan bahwa Pemprov tidak hanya menunggu, tetapi menyiapkan langkah yang terukur.
Baca Juga: Pasar Segiri Samarinda Bakal Berubah Total, Ratusan Miliar Digelontorkan!
Langkah Cepat Apa yang Disiapkan Pemprov Kaltim?
Pemprov menyusun strategi darurat yang berfokus pada efisiensi dan percepatan kinerja. Skenario alternatif sudah diarahkan pada percepatan pengadaan barang dan jasa, pengendalian belanja, monitoring berkala, serta evaluasi triwulan melalui Radalok.
Langkah-langkah ini disusun agar program tetap berjalan sembari menunggu keputusan final pemerintah pusat. Strategi ini juga menyasar koordinasi lintas OPD agar setiap rupiah anggaran lebih tepat sasaran.
Apa Saja Strategi Pemprov untuk Meningkatkan PAD?
Tim terpadu peningkatan PAD telah dibentuk. Ada lima strategi nonpertambangan yang mulai digarap, seperti optimalisasi pajak air permukaan, pajak alat berat, hingga pungutan perairan sampai 12 mil laut. Perda yang mengatur pungutan ini sedang disusun.
Selain itu, Pemprov mengusulkan penyesuaian tarif TKA yang masih bertahan di angka USD 100 sejak tahun 2000.
Ada juga kewajiban bagi perusahaan pemegang IUPK untuk membagikan enam persen keuntungan bersih kepada daerah: satu persen untuk provinsi, 2,5 persen daerah penghasil, dan dua persen pemerataan kabupaten/kota. Konsistensi implementasinya menjadi kunci.
Bagaimana Pengaruhnya ke Program Prioritas Daerah?
Meski ruang fiskal tertekan, Pemprov tetap mengutamakan visi-misi gubernur dan wakil gubernur, terutama program Gratispol yang menyentuh pendidikan dan kesehatan. Maya menegaskan bahwa fokus layanan dasar tetap dijaga.
Pemprov juga menyesuaikan belanja sambil menagih komitmen pusat terkait sisa kurang bayar TKD tahun 2023 dan 2024 yang belum tuntas. Bahkan rekonsiliasi final ESDM menemukan kurang bayar sekitar Rp589 miliar yang juga belum ada titik terang.
Kenapa Isu Bagi Hasil PNBP Kaltim Jadi Sorotan?
Dalam rekonsiliasi terungkap bahwa lebih dari 53 persen PNBP penjualan tambang nasional berasal dari Kaltim. Namun daerah belum menerima bagi hasil dari pos tersebut.
Maya menyampaikan, “Daerah sejauh ini hanya menerima bagi hasil dari royalti dan sektor kehutanan, termasuk PNBP penggunaan kawasan hutan yang kontribusinya dari Kaltim mencapai 34 persen pada level nasional.”
Gubernur Kaltim Rudy Masud disebut telah menyurati Kementerian ESDM untuk meminta kejelasan soal pembagian PNBP agar keadilan fiskal benar-benar dirasakan.
Baca Juga: Balikpapan Nomor 1! Ini Klasemen Akhir POPDA Kaltim 2025
Apakah Ada Upaya Perbaikan Kinerja BUMD?
Restrukturisasi direksi BUMD sudah dilakukan secara ketat oleh gubernur. Maya menjelaskan bahwa langkah ini diharapkan membuat BUMD berkontribusi optimal ketika skenario pemangkasan TKD terealisasi.
Menurutnya, pembenahan BUMD penting karena sektor ini bisa jadi tumpuan tambahan pendapatan jika dikelola lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan fiskal daerah.
Secara keseluruhan, Kaltim tengah berada di masa yang menuntut ketangkasan fiskal. Potensi penurunan TKD menjadi pemicu evaluasi besar-besaran, sekaligus peluang memperkuat kemandirian daerah melalui optimalisasi PAD.
Deretan skema alternatif telah disiapkan sebagai bumper keuangan agar program prioritas tetap terjaga. Yuk, bantu sebarkan informasi penting ini, Cess! Agar makin banyak warga yang paham arah kebijakan fiskal daerah.
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, 'Bukan Sekadar Info Biasa!'
FAQ
1. Apa dampak utama jika TKD benar-benar turun pada 2025?
Dampaknya berupa penyempitan ruang fiskal daerah sehingga penyesuaian belanja dan strategi optimalisasi pendapatan harus dilakukan.
2. Apakah program Gratispol tetap berjalan?
Ya, Pemprov memastikan program prioritas seperti Gratispol tetap diutamakan.
3. Kenapa bagi hasil PNBP belum diterima Kaltim?
Karena pos PNBP penjualan tambang belum termasuk skema bagi hasil daerah, meski kontribusi Kaltim terbilang tinggi.
DISCLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif, menghindari pengulangan kata dan paralelisme yang tidak tepat berdasarkan PUEBI. Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh Manusia (Redaksi). Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.
