Balikpapan TV – Hai Cess! Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) bikin panas suasana fiskal di Kalimantan Timur.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, buka suara lantang menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang dianggap bisa menghambat laju pembangunan di daerah penghasil sumber daya alam ini.
Kaltim, yang selama ini jadi tulang punggung ekonomi nasional lewat batu bara dan migas, disebut hanya akan menerima TKD sekitar Rp2,49 triliun pada 2026—alias cuma 25 persen dari yang seharusnya diterima.
Nilai itu dinilai terlalu kecil dibanding kontribusi besar Kaltim terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nasional.
Baca Juga: SMAN 10 Samarinda Resmi Jadi Sekolah Garuda, Terapkan Kurikulum Global Setara S1
Kritik Tajam Wakil Gubernur Kaltim: “Harus Ada Formula yang Lebih Adil!”
Seno Aji menegaskan, Kaltim layak mendapat perhatian khusus. Sebagai daerah penghasil SDA utama, sudah sepantasnya pemerintah pusat memberi imbal hasil yang setimpal.
“Pemprov Kaltim saat ini tengah melakukan diskusi intensif bersama Kementerian Keuangan untuk mengupayakan imbal hasil yang lebih tinggi,” ujarnya, Selasa (7 Oktober 2025).
Baginya, isu ini bukan sekadar soal angka di kertas. Tapi soal keberlanjutan pembangunan yang menyentuh masyarakat luas. Jika TKD terus menurun, maka pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar bisa terganggu.
“Kita tak mau rakyat yang menanggung akibatnya,” tambahnya dengan nada tegas.
Pembangunan Terhambat, Kaltim Cari Jalan Lain untuk Bertahan
Bayangkan saja, ketika porsi dana pusat mengecil, sementara tanggung jawab pembangunan makin besar. Di sinilah Pemprov Kaltim mulai putar otak. Mereka berupaya mencari jalan keluar lewat kolaborasi strategis.
Langkah yang kini digodok adalah mencari sumber pendanaan alternatif. Mulai dari kerja sama dengan pihak swasta, hingga kemungkinan pinjaman daerah yang produktif.
Intinya, pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena dana transfer tersendat, Cess!
Harapan Baru Lewat Regulasi PMK Terbaru
Selain menyuarakan keadilan fiskal, Pemprov Kaltim juga menaruh harapan besar pada penerapan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru.
Regulasi ini diyakini bisa memperbaiki skema penyaluran dana transfer agar lebih cepat, transparan, dan berdampak langsung.
Bagi Seno Aji, PMK baru bukan sekadar aturan teknis, tapi peluang untuk membangun sistem fiskal yang mandiri. Dengan regulasi yang lebih fleksibel, daerah bisa bergerak lebih gesit tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat.
Langkah Strategis Menuju Kemandirian Daerah
“Kita harus segera mencari sumber pendanaan baru agar pembangunan di Kaltim tetap berjalan tanpa tergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat,” tegas Seno Aji. Ucapan itu menjadi alarm penting bagi daerah lain yang nasibnya serupa.
Langkah Kaltim bukan cuma soal bertahan, tapi juga tentang membangun sistem ekonomi daerah yang tangguh. Dengan potensi SDA yang besar dan SDM yang terus berkembang, Kaltim punya peluang besar jadi model kemandirian fiskal di Indonesia.
Menjaga Asa di Tengah Tantangan Fiskal
Kebijakan pusat memang kadang tak bisa dihindari, tapi semangat daerah untuk berdaulat dalam pembangunan tak boleh padam. Kaltim menunjukkan, bahwa kritik bukan bentuk perlawanan, melainkan dorongan agar sistem berjalan lebih adil.
Seno Aji pun menegaskan, perjuangan ini bukan untuk kepentingan politik, tapi untuk memastikan bahwa setiap tetes sumber daya alam Kaltim bisa kembali dalam bentuk manfaat nyata bagi warganya.
Baca Juga: Ironi Air Bersih di Samarinda! Harapan Baru Warga Sidomulyo, PDAM Janjikan Air Bersih Rampung 2026
Kolaborasi Jadi Kunci Pembangunan yang Berkelanjutan
Tak ada pembangunan yang bisa berdiri sendiri. Kaltim sadar, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan swasta adalah kunci agar roda ekonomi tetap berputar.
Pendekatan ini juga memperluas peluang investasi dan mempercepat proyek prioritas di sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan menjadi pondasi kuat untuk mengurangi ketergantungan pada TKD. Dengan begitu, pembangunan di Kaltim tak lagi bergantung pada “tali dompet” pusat.
Langkah Nyata Menuju Ekonomi Mandiri dan Berdaya Saing
Kaltim kini tengah menggeser paradigma lama: dari ketergantungan menjadi kemandirian. Pendekatan baru ini akan memperkuat struktur ekonomi daerah dan membuka ruang inovasi yang lebih luas.
Jika langkah-langkah ini berhasil, bukan tidak mungkin Kaltim jadi inspirasi bagi provinsi lain dalam membangun ekonomi yang tangguh, berdaya saing, dan tetap berpihak pada masyarakat.
Semangat Kaltim Tak Pernah Padam!
Seno Aji dan jajaran Pemprov Kaltim membuktikan bahwa kerja keras, kolaborasi, dan tekad kuat mampu menjaga pembangunan tetap on track.
Kaltim bukan sekadar penghasil SDA, tapi juga simbol keteguhan dalam memperjuangkan haknya. Karena pada akhirnya, kesejahteraan rakyat adalah tujuan yang tidak boleh ditawar. Yuk, sebarkan semangat keadilan fiskal ini biar makin banyak orang yang paham pentingnya pembangunan berimbang!
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan TV teman update setia, “Bukan Sekadar Info Biasa!”
