Durasi Baca: 6 Menit
Ikhtisar: Perubahan APBD Mempawah 2026 disepakati DPRD dan Pemkab, dengan sejumlah catatan terkait pengelolaan anggaran daerah.
Balikpapan TV - Hai Ces! Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2026 mendapat persetujuan seluruh fraksi DPRD Mempawah dalam rapat paripurna. Kesepakatan ini menjadi bagian penting dalam proses penyesuaian anggaran pemerintah daerah untuk pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun berjalan.
DPRD dan Pemkab Mempawah Sepakati Perubahan APBD 2026
Kesepakatan Raperda Perubahan APBD 2026 berlangsung dalam Rapat Paripurna Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Mempawah. Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Mempawah Safruddin Asra dan dihadiri Wakil Bupati Mempawah Juli Suryadi Burdadi bersama jajaran pemerintah daerah dan anggota DPRD.
Seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap perubahan anggaran. Meski begitu, persetujuan tersebut disertai sejumlah catatan dan masukan kepada pemerintah daerah sebagai pelaksana anggaran.
Pembahasan perubahan APBD sendiri telah melalui sejumlah tahapan antara pemerintah daerah dan DPRD. Dalam prosesnya, struktur pendapatan, belanja, pembiayaan, serta berbagai program dan kegiatan menjadi bagian yang dibahas bersama.
Pemerintah Apresiasi Proses Pembahasan
Wakil Bupati Mempawah Juli Suryadi mengapresiasi pimpinan dan anggota DPRD yang telah menyelesaikan pembahasan perubahan anggaran. Apresiasi juga diberikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta seluruh perangkat daerah yang terlibat.
“Alhamdulillah, salah satu agenda penting dapat kita selesaikan bersama. Seluruh rangkaian proses yang telah dilalui merupakan bagian dari ikhtiar dan kerja bersama dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Mempawah.”
Menurut Juli, perubahan APBD menjadi bagian penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Penyesuaian anggaran diperlukan agar program pemerintah dapat berjalan dengan mempertimbangkan kondisi dan pelaksanaan anggaran yang telah berlangsung.
Sebelumnya, pemerintah daerah menjelaskan bahwa penyusunan Perubahan APBD 2026 dilakukan dengan memperhatikan realisasi pelaksanaan APBD hingga semester pertama serta perkembangan kondisi daerah.
Baca Juga: U-Turn Baru Handil Bakti Mulai Dikerjakan, Median Jalan Dibongkar 14 Meter
Pendapatan Diproyeksikan Rp1,014 Triliun
Dalam rancangan Perubahan APBD 2026, pendapatan daerah Kabupaten Mempawah diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,014 triliun. Sementara belanja daerah dirancang sekitar Rp1,074 triliun.
Dengan komposisi tersebut, terdapat defisit sekitar Rp59,32 miliar. Defisit itu direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA tahun sebelumnya.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sekitar Rp205,20 miliar. Sementara pendapatan transfer dirancang sekitar Rp809,57 miliar.
Adapun belanja daerah mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, serta belanja transfer. Pemerintah daerah sebelumnya juga menyampaikan upaya penguatan PAD agar ketergantungan terhadap dana transfer dapat ditekan secara bertahap.
Catatan Soal Pengelolaan Anggaran
Persetujuan seluruh fraksi tidak berarti proses pengawasan terhadap anggaran berhenti. Sejumlah pandangan fraksi sebelumnya menekankan agar perubahan anggaran tetap memiliki dasar yang jelas, terukur, transparan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
Fraksi PAN, misalnya, meminta setiap perubahan anggaran dapat dijelaskan secara rasional, termasuk mengenai perubahan yang dilakukan, alasan perubahan, sasaran anggaran, dan hasil yang diharapkan masyarakat.
“Setiap perubahan anggaran harus dapat dijelaskan secara rasional, terukur dan transparan, terutama mengenai apa yang berubah, mengapa berubah, untuk siapa anggaran tersebut dialokasikan, serta apa hasil nyata yang akan diterima masyarakat.”
Wakil Ketua DPRD Mempawah Riduan M Yusuf juga menekankan agar belanja dalam perubahan APBD diarahkan pada kebutuhan masyarakat, pelayanan publik, pembangunan, dan program yang memberikan dampak nyata.
“Belanja daerah harus benar-benar kita lihat manfaatnya bagi masyarakat. Jangan sampai anggaran hanya terserap, tetapi dampaknya tidak dirasakan secara langsung.”
Masih Ada Tahapan Evaluasi Gubernur
Nah, Ces, ada satu tahapan yang perlu dicatat. Setelah disepakati DPRD dan pemerintah daerah, Raperda Perubahan APBD 2026 beserta dokumen pendukungnya disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk menjalani evaluasi.
Artinya, proses persetujuan di tingkat DPRD dan Pemkab Mempawah belum menjadi akhir dari seluruh tahapan penetapan. Hasil evaluasi gubernur nantinya akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku sebelum Perubahan APBD 2026 ditetapkan secara final sebagai Peraturan Daerah.
Tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah dan DPRD selanjutnya akan menyesuaikan dokumen anggaran berdasarkan hasil evaluasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: PIHC ke-5 Poltekkes Pontianak Tanam Mangrove di Kubu Raya, Kesehatan dan Lingkungan Disatukan
Poin Penting
-
Seluruh fraksi DPRD Mempawah menyetujui Raperda Perubahan APBD 2026.
-
Persetujuan disertai sejumlah catatan dan masukan kepada pemerintah daerah.
-
Pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD diproyeksikan sekitar Rp1,014 triliun.
-
Belanja daerah diproyeksikan sekitar Rp1,074 triliun.
-
Defisit sekitar Rp59,32 miliar direncanakan ditutup melalui SiLPA.
-
Raperda masih harus melalui evaluasi Gubernur Kalimantan Barat sebelum proses penetapan final sebagai Perda.
Insight Redaksi
Perubahan APBD bukan sekadar memindahkan atau menyesuaikan angka dalam dokumen anggaran. Yang juga penting adalah memastikan setiap perubahan punya dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi masyarakat Mempawah, tahap berikutnya patut diperhatikan karena hasil evaluasi dan pelaksanaan anggaran akan berkaitan dengan program pemerintah, pelayanan publik, serta penggunaan uang daerah.
Informasi anggaran daerah memang penting untuk diketahui warga, tapi proses dan dokumen resminya tetap jadi acuan utama. Ikuti kabar terbaru hanya di Balikpapan TV, teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Apa yang disepakati dalam perubahan APBD Mempawah 2026?
Yang disepakati adalah Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2026 dalam pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD.
2. Apakah seluruh fraksi DPRD Mempawah menyetujui perubahan APBD?
Ya. Seluruh fraksi menyampaikan persetujuan, dengan sejumlah catatan dan masukan kepada pemerintah daerah.
3. Berapa pendapatan daerah dalam rancangan Perubahan APBD Mempawah 2026?
Pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp1,014 triliun.
4. Berapa belanja daerah dalam rancangan tersebut?
Belanja daerah diproyeksikan sekitar Rp1,074 triliun, sehingga terdapat defisit sekitar Rp59,32 miliar.
5. Dari mana sumber penutup defisit tersebut?
Defisit direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya.
6. Apakah Perubahan APBD 2026 langsung menjadi Perda setelah disepakati?
Belum. Setelah disepakati, Raperda beserta dokumen pendukungnya masih disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk dievaluasi. Setelah tahapan tersebut, proses penetapan dilanjutkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Sumber Informasi: Artikel ini sudah tayang sebelumnya di Media "Pontianak Post" Berjudul"Perubahan APBD Mempawah 2026 Disahkan, Seluruh Fraksi Setuju dengan Sejumlah Catatan",oleh penulis Wahyu Ismir Jartha Kusuma. Di-update kembali dengan angle dan style balikpapantv.id.
Editor : Arya Kusuma
Sumber : Pontianak Post