Ikhtisar: BRIN meneliti e-government di Kaltim untuk mengukur manfaat transformasi digital dan nilai publik bagi masyarakat.
Balikpapan TV - Hai Ces! Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menjadikan Kalimantan Timur sebagai lokus penelitian pengembangan model nilai publik pemerintahan berbasis elektronik atau e-government.
Penelitian ini menarik karena ukuran keberhasilan digitalisasi pemerintah bukan cuma soal sistem yang berjalan. Ujungnya tetap satu: apakah masyarakat benar-benar merasakan layanan yang lebih mudah dan bermanfaat?
Kaltim Dipilih Bersama Tiga Provinsi Lain
BRIN melakukan penelitian pengembangan model nilai publik e-government di empat provinsi Indonesia. Kaltim menjadi salah satu wilayah yang dipilih bersama Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Jawa Barat.
Peneliti BRIN Uchaimid Biridlo’i Robby mengatakan pemilihan lokus mempertimbangkan penilaian e-government yang cukup baik pada lingkungan perangkat daerah.
Kaltim memang menunjukkan perkembangan signifikan dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintah Provinsi Kaltim mencatat indeks SPBE 4,13 pada 2025 dengan predikat Sangat Baik.
Capaian tersebut melanjutkan peningkatan dari indeks 2,91 pada 2023 menjadi 3,79 pada 2024. Artinya, digitalisasi pemerintahan Kaltim memiliki perkembangan yang cukup kuat untuk dikaji lebih mendalam.
Baca Juga: Kabut Asap Ganggu Aktivitas Sekolah, Kemenag Tarakan Terapkan BDR untuk Madrasah dan Ponpes
Riset BRIN Tak Sekadar Mengukur Sistem Digital
Penerapan e-government kini sudah masuk dalam berbagai aktivitas pemerintahan sehari-hari. Karena itu, BRIN ingin melihat manfaat sekaligus persoalan yang muncul setelah teknologi digunakan dalam birokrasi.
Menurut Uchaimid, penelitian diarahkan untuk mengevaluasi penerapan SPBE sekaligus menggali sejauh mana transformasi digital memberikan kemanfaatan kepada masyarakat.
Pendekatan tersebut membuat penelitian tidak berhenti pada pertanyaan apakah aplikasi atau sistem sudah tersedia. Perhatian juga diarahkan kepada pengalaman pengguna dan nilai publik yang dihasilkan layanan digital.
Di sinilah kepentingan warga menjadi ukuran penting. Sistem pemerintah boleh semakin canggih, tetapi manfaatnya harus terasa dalam pelayanan yang diterima masyarakat.
Pengalaman Pengguna Jadi Bagian Penting Penelitian
Kepala Bagian Tata Laksana Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim, Surasa, mengatakan Biro Organisasi menjadi salah satu lokus penelitian.
Pendalaman dilakukan untuk memahami pengalaman dan persepsi terhadap transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah. Diskusi digunakan karena persepsi layanan tidak selalu dapat ditangkap melalui kuesioner.
Surasa menjelaskan diskusi tersebut diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai persepsi layanan terhadap nilai publik.
Pendekatan ini penting bagi pembaca karena kualitas layanan digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi. Kemudahan, pemahaman, akses, serta manfaat yang diterima pengguna ikut menentukan keberhasilannya.
Efisiensi Sudah Terlihat, Tantangan SDM Masih Besar
Kepala Bidang Aplikasi Informatika Diskominfo Kaltim, Fery, menyebut penerapan e-government telah membantu mengurangi beban kerja sekaligus membuat penggunaan anggaran lebih efisien.
Salah satu contohnya terdapat dalam administrasi perjalanan dinas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional. Digitalisasi membuat proses tersebut dapat dikelola dengan cara yang lebih efisien.
Namun, transformasi digital tidak otomatis berjalan mulus hanya karena sistem sudah tersedia. Tantangan besar justru berada pada sumber daya manusia, khususnya perubahan pola pikir dan budaya kerja.
Fery menilai perubahan mindset sulit diarahkan ketika tidak terdapat regulasi yang memaksa atau memberikan sanksi. Komitmen pimpinan menjadi salah satu faktor penting agar sistem digital berjalan optimal.
Infrastruktur Menentukan Pemerataan Layanan Digital
Tantangan e-government di Kaltim tidak hanya berkaitan dengan kesiapan aparatur. Kondisi geografis dan ketersediaan jaringan juga menjadi bagian penting dalam pemerataan transformasi digital.
Wilayah perkotaan seperti Samarinda dan Balikpapan disebut telah memiliki layanan yang berjalan optimal. Sebaliknya, sejumlah wilayah pedalaman masih membutuhkan penguatan jaringan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak bisa hanya dilihat dari capaian pemerintah provinsi. Kesenjangan akses antardaerah juga perlu diperhatikan agar manfaat teknologi tidak terkonsentrasi di kawasan perkotaan.
Pemprov Kaltim juga telah memiliki Pergub Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah. Regulasi tersebut mencakup tata kelola, manajemen, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi, hingga percepatan SPBE.
Baca Juga: BPBD Kaltim Ingatkan Pentingnya Mitigasi Sebelum Bencana Ganggu Layanan Kesehatan
Apa Arti Riset Ini bagi Masyarakat Kaltim?
Bagi masyarakat, penelitian BRIN dapat menjadi momentum untuk melihat transformasi digital dari sisi yang lebih dekat dengan kebutuhan pengguna.
Selama ini, pembahasan digitalisasi pemerintahan mudah terjebak pada aplikasi, indeks, dan capaian teknis. Padahal, nilai sebenarnya berada pada perubahan pengalaman masyarakat ketika mengakses layanan.
Riset mengenai nilai publik membantu menggeser perhatian dari sekadar “pemerintah sudah digital” menjadi “digitalisasi pemerintah memberi manfaat apa?”
Pertanyaan tersebut relevan bagi Kaltim yang wilayahnya luas dan memiliki karakter geografis berbeda. Infrastruktur digital yang merata menjadi syarat agar pelayanan publik tidak hanya bagus di pusat kota.
Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian juga dapat menjadi bahan untuk memperbaiki desain layanan, memperkuat kapasitas aparatur, dan memastikan investasi teknologi benar-benar memberikan manfaat publik.
Poin Penting
- BRIN memilih Kaltim sebagai salah satu dari empat lokus penelitian nilai publik e-government.
- Penelitian menilai penerapan SPBE sekaligus manfaat transformasi digital bagi masyarakat.
- Indeks SPBE Pemprov Kaltim mencapai 4,13 pada 2025 dengan predikat Sangat Baik.
- Tantangan transformasi digital mencakup perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur.
- Kondisi geografis dan jaringan masih menjadi perhatian untuk pemerataan layanan digital.
- Pengalaman dan persepsi masyarakat menjadi bagian penting dalam melihat nilai publik e-government.
Insight Redaksi
Kaltim sudah punya modal digital yang kuat, tetapi indeks tinggi bukan garis finis. Tantangan berikutnya memastikan layanan terasa sama mudahnya bagi warga kota maupun pedalaman. Teknologi harus turun dari ruang birokrasi menuju kebutuhan masyarakat. Kalau akses masih timpang, transformasi digital belum benar-benar selesai. Di sinilah riset BRIN menjadi penting bagi Kaltim.
Digitalisasi jangan cuma bikin kantor makin praktis; warga juga harus ikut merasa enak saat mengakses layanan.
Kalau informasi soal transformasi pemerintahan Kaltim ini terasa penting, bagikan ke keluarga, teman, atau rekan kerja supaya makin banyak yang paham.
Mau terus mengikuti perubahan pelayanan publik dan perkembangan digital di Kalimantan Timur? Selalu update info hanya di Balikpapan TV, teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Mengapa Kaltim dipilih sebagai lokus penelitian BRIN?
Kaltim dipilih karena penerapan e-government di lingkungan perangkat daerah dinilai cukup baik dan indeks SPBE menunjukkan peningkatan.
2. Apa tujuan utama penelitian BRIN tersebut?
Penelitian bertujuan mengembangkan model nilai publik e-government sekaligus melihat manfaat transformasi digital bagi masyarakat.
3. Apa tantangan utama e-government di Kaltim?
Tantangannya mencakup kesiapan sumber daya manusia, perubahan budaya kerja, komitmen pimpinan, serta keterbatasan jaringan di sejumlah wilayah.
4. Berapa indeks SPBE Pemprov Kaltim?
Indeks SPBE Pemprov Kaltim mencapai 4,13 pada 2025 dan masuk kategori Sangat Baik.
5. Mengapa pengalaman masyarakat penting dalam e-government?
Karena keberhasilan layanan digital tidak hanya ditentukan sistem yang tersedia, tetapi juga manfaat dan kemudahan yang dirasakan pengguna.
Sumber Informas: ANTARA News Kalimantan Timur, “BRIN jadikan Kaltim lokus penelitian nilai publik e-government”, 4 September 2026. ANTARA News Kalimantan Timur
