Ikhtisar: Pemkot Samarinda mempercepat sanitasi permukiman melalui regulasi, layanan lumpur tinja, pengawasan septik, dan kolaborasi lintas sektor menuju target 2030.
Balikpapan TV - Hai Ces! Pemerintah Kota Samarinda mempercepat pembangunan sanitasi permukiman untuk mengejar target SPALDS 13,52 persen pada 2030 melalui penguatan regulasi dan layanan limbah domestik.
Target tersebut membuat pembenahan sanitasi tak cukup berhenti pada pembangunan fasilitas. Sistem pengelolaan limbah, pengawasan tangki septik, hingga keterlibatan masyarakat ikut menentukan hasil akhirnya.
Baca Juga: Gerimis Guyur Samarinda, BPBD Sebut Risiko Karhutla Belum Banyak Berubah
Sanitasi Samarinda Diperkuat Lewat Aturan Daerah
Pemkot Samarinda menyiapkan landasan hukum pengelolaan air limbah domestik melalui Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2026. Regulasi itu menjadi pijakan untuk memperkuat tata kelola sanitasi di tingkat kota.
Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan Bapperinda Kota Samarinda Wahyuni Nadjar mengatakan aturan tersebut akan diperkuat melalui tiga Peraturan Wali Kota.
"Regulasi ini akan diperkuat tiga Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur sanksi administratif, mekanisme insentif dan disinsentif, serta Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2)," kata Wahyuni dalam rapat audiensi PPSP di Balai Kota Samarinda.
Penguatan regulasi membuat sanitasi diposisikan sebagai layanan yang perlu dikelola berkelanjutan, bukan sekadar proyek pembangunan fisik.
Layanan Lumpur Tinja Jadi Bagian Penting Sanitasi
Layanan Lumpur Tinja Terjadwal atau L2T2 diarahkan menjangkau masyarakat umum hingga aparatur sipil negara. Pengelolaan ini diperlukan agar limbah domestik dapat ditangani secara lebih aman.
Pengawasan juga diperketat melalui Persetujuan Bangunan Gedung untuk memastikan tangki septik yang dibangun memenuhi standar kedap air. Langkah tersebut menyasar kualitas sarana sejak tahap pembangunan.
Pemkot turut memperkuat pendataan penyedia jasa penyedotan tinja swasta. Limbah hasil penyedotan diarahkan dibuang secara resmi ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja agar pengelolaannya lebih terkendali.
MBR Jadi Perhatian dalam Percepatan Sanitasi
Pembangunan sanitasi juga diarahkan agar masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Pemkot Samarinda mendorong dukungan sektor swasta melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan.
Pendekatan tersebut membuat pembiayaan sanitasi tidak hanya bergantung pada pemerintah. Keterlibatan dunia usaha dapat membantu memperluas akses bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan.
Di sisi lain, capaian Sanitasi Total Berbasis Masyarakat sektor limbah domestik Samarinda disebut sudah melampaui 50 persen. Angka tersebut berada di atas ambang batas minimal nasional dan menjadi modal untuk mengejar target berikutnya.
Baca Juga: Parkir Kontainer di Tanjakan Teuku Umar Samarinda Kembali Dikeluhkan Warga
Strategi Sanitasi Kota Harus Dikerjakan Bersama
Sekretaris Daerah Kota Samarinda Neneng Chamelia Shanti menilai pencapaian target sanitasi membutuhkan kerja lintas sektor. Penyusunan Strategi Sanitasi Kota melibatkan Bapperinda, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, serta kalangan akademisi.
Neneng meminta target pemerintah pusat diterjemahkan secara cermat ke dalam strategi daerah. Indikator capaian, menurut dia, seharusnya menjadi alat untuk mengukur kemajuan sekaligus mempercepat perbaikan.
"Target harus kita siapkan secara taktis dengan bijak. Jangan sampai angka menjadi beban, tetapi justru harus menjadi pemacu kemajuan,” kata Neneng.
Kerja bersama tersebut penting karena sanitasi menyentuh langsung kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pemerintah daerah juga diminta memastikan setiap strategi berujung pada program konkret dan berkelanjutan.
Poin Penting
- Samarinda mengejar target capaian SPALDS sebesar 13,52 persen pada 2030.
- Pengelolaan air limbah domestik diperkuat melalui Perda Nomor 5 Tahun 2026.
- Tiga Perwali disiapkan untuk sanksi administratif, insentif-disinsentif, dan L2T2.
- Pengawasan tangki septik diperkuat melalui Persetujuan Bangunan Gedung.
- Penyedia jasa penyedotan tinja swasta akan didata agar pembuangan limbah lebih terkendali.
- Pemkot mendorong CSR untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan sanitasi layak.
- Capaian STBM sektor limbah domestik Samarinda disebut sudah melampaui 50 persen.
Insight Redaksi
Sanitasi sering terasa sebagai urusan teknis, padahal dampaknya langsung menyentuh kesehatan dan kualitas lingkungan warga Samarinda. Target 2030 akan bermakna jika layanan berjalan sampai tingkat rumah tangga. Pemkot perlu menjaga pengawasan, pendataan, dan akses MBR tetap bergerak beriringan. Jangan sampai angka bagus, tapi layanan di lapangan masih kada merata.
Penguatan layanan penyedotan terjadwal perlu dibuat gampang diakses warga, termasuk memastikan informasi tarif, jadwal, dan pengelola tersedia jelas.
Bagikan artikel ini ke kawalan ikam supaya makin banyak warga paham pentingnya sanitasi yang aman.
Ikuti terus perkembangan pembangunan dan layanan publik Kalimantan Timur dengan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, hanya di Balikpapan TV teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Apa target SPALDS Samarinda pada 2030?
Target capaian Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat atau SPALDS Samarinda ditetapkan sebesar 13,52 persen pada 2030.
2. Apa fungsi L2T2 dalam pengelolaan sanitasi?
L2T2 merupakan layanan lumpur tinja terjadwal yang membantu memastikan penyedotan dan pengelolaan limbah dilakukan secara aman.
3. Mengapa tangki septik perlu memenuhi standar kedap air?
Tangki septik kedap air diperlukan untuk membantu mencegah limbah merembes ke lingkungan dan mencemari tanah maupun air.
4. Siapa yang dilibatkan dalam penyusunan strategi sanitasi Samarinda?
Penyusunan strategi melibatkan Bapperinda, Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, serta kalangan akademisi, termasuk ITB.
Sumber Informasi: Media ANTARA News Kalimantan Timur, dengan judul "Pemkot Samarinda percepat pembangunan sanitasi kejar target SPALDS 2030", oleh Arumanto. Di-update kembali dengan angle dan style Balikpapantv.id.
