Balikpapan TV - Hai Cess! Aksi bakar ban terjadi di depan Kantor Wali Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Minggu 28 Desember 2025. Peristiwa ini langsung menarik perhatian warga yang melintas karena berlangsung di pusat pemerintahan kota dan menyuarakan tuntutan lama yang kembali mencuat ke ruang publik.
Aksi tersebut dilakukan oleh seorang warga Kota Palopo sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait pembentukan Provinsi Luwu Raya. Aksi ini terekam dan diunggah ke media sosial, menampilkan tuntutan terbuka kepada pemerintah pusat agar pemekaran wilayah tersebut segera direalisasikan.
Penasaran kenapa satu aksi ini kembali ramai diperbincangkan dan menyedot perhatian banyak pihak? Ikuti terus ulasan lengkapnya sampai akhir Cess!
Apa yang Terjadi di Depan Kantor Wali Kota Palopo?
Aksi bakar ban berlangsung tepat di depan Kantor Wali Kota Palopo dan disaksikan warga yang sedang melintas di sekitar lokasi. Asap hitam dari ban yang dibakar menjadi penanda visual kuat atas aksi tersebut, sekaligus simbol protes yang ditujukan kepada pemerintah. Lokasi aksi yang berada di area pemerintahan membuat peristiwa ini cepat menyebar luas di media sosial.
Aksi ini dilakukan secara individu oleh seorang warga Kota Palopo. Dalam unggahan di akun Facebook milik Muhammad Rahmat Puang Alle, terlihat dan terdengar jelas pesan yang ingin disampaikan. Video tersebut kemudian beredar luas dan menjadi bahan perbincangan publik, khususnya terkait isu pembentukan Provinsi Luwu Raya.
Bagi sebagian warga yang melintas, aksi ini bukan sekadar kejadian spontan. Ia merepresentasikan suara aspirasi yang telah lama ada di tengah masyarakat Tana Luwu. Nah, di sinilah konteks besarnya mulai terlihat, pahamlah ikam.
Baca Juga: 175 Anak Ikuti Khitan Massal Gratis PPU 2025, Diapresiasi Langsung Bupati Mudyat Noor
Siapa Sosok di Balik Aksi Bakar Ban Ini?
Muhammad Rahmat Puang Alle menjadi sosok yang melakukan sekaligus menyuarakan tuntutan dalam aksi tersebut. Melalui akun Facebook pribadinya, ia mengunggah video yang memperlihatkan pernyataan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Penyampaian dilakukan secara terbuka, lugas, dan emosional.
Dalam video itu, ia menyampaikan harapan agar Provinsi Luwu Raya dapat berdiri sebagai daerah otonom baru. Ia menegaskan bahwa tuntutan tersebut bukan hal baru, melainkan cita-cita yang telah lama diperjuangkan oleh sebagian masyarakat Tana Luwu. Pesan itu disampaikan apa adanya tanpa narasi tambahan.
Kutipan yang disampaikan dalam video tersebut berbunyi:
“Bapak Presiden Prabowo yang kami banggakan, mohon berikan kami Provinsi Luwu Raya yang mandiri, yang berdiri sendiri menjadi provinsi. Ini adalah cita-cita kami dan ini adalah janji almarhum sekaligus proklamator kita, Bapak Soekarno, yang pada waktu itu menjanjikan kepada Datu Luwu Andi Djemma untuk menjadikan provinsi. Namun sampai saat ini belum diberikan. Kami hanya menuntut janji dan janji.”
Mengapa Tuntutan Provinsi Luwu Raya Kembali Disuarakan?
Aksi bakar ban ini disebut sebagai simbol kekecewaan atas belum terwujudnya pemekaran wilayah Provinsi Luwu Raya. Isu ini sudah lama diperjuangkan dan kembali menguat seiring dengan pergantian kepemimpinan nasional. Media sosial menjadi ruang utama untuk menyuarakan kembali aspirasi tersebut.
Dalam unggahan yang sama, pembentukan Provinsi Luwu Raya dinilai penting untuk mempercepat pembangunan daerah. Selain itu, pemerataan ekonomi dan peningkatan pelayanan publik juga menjadi alasan utama yang disampaikan, termasuk dampaknya bagi Kota Palopo sebagai salah satu wilayah yang terlibat.
Bagi sebagian masyarakat Tana Luwu, tuntutan ini bukan sekadar administratif. Ia dipandang sebagai bagian dari harapan akan perubahan dan pemerataan. Ya’ kalo melihat narasi yang berulang, pahamlah ikam, kenapa isu ini terus muncul ke permukaan.
Bagaimana Respons Pemerintah dan Aparat Hingga Saat Ini?
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kota Palopo terkait aksi bakar ban tersebut. Pihak kepolisian juga belum memberikan pernyataan terbuka mengenai peristiwa yang terjadi di depan kantor pemerintahan itu.
Di tingkat pusat, pemerintah belum menyampaikan tanggapan resmi atas tuntutan pembentukan Provinsi Luwu Raya sebagaimana disuarakan dalam video yang beredar. Kondisi ini membuat ruang diskusi publik masih dipenuhi spekulasi dan harapan dari masyarakat.
Aksi ini kembali menegaskan bahwa aspirasi sebagian masyarakat Tana Luwu masih terus disuarakan melalui ruang publik dan media sosial. Harapannya, tuntutan tersebut dapat memperoleh perhatian serius di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Nah’ itu sudah, pesan utamanya jelas tersampaikan.
Ikhtisar Singkat
Aksi bakar ban di depan Kantor Wali Kota Palopo menjadi simbol penyampaian aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya. Dilakukan oleh seorang warga dan disebarkan melalui media sosial, aksi ini menyoroti kekecewaan atas belum terwujudnya pemekaran wilayah yang telah lama diperjuangkan. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah, aparat, maupun pemerintah pusat terkait tuntutan tersebut.
Bagikan jua artikel ini ke bubuhan ikam dan kekawalan ikam supaya makin banyak yang paham duduk perkaranya, Cess!
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, “Bukan Sekadar Info Biasa!”
FAQ
Apa tujuan utama aksi bakar ban di Palopo?
Aksi ini bertujuan menyampaikan aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya kepada pemerintah pusat.
Siapa yang melakukan aksi tersebut?
Aksi dilakukan oleh seorang warga Kota Palopo bernama Muhammad Rahmat Puang Alle.
Apakah sudah ada respons resmi dari pemerintah?
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah daerah, kepolisian, maupun pemerintah pusat.
DISCLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif. Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh Manusia (Redaksi). Gambar dapat saja dihasilkan AI di artikel ini hanya sebagai ilustrasi pendukung yang membantu pembaca memahami konteks informasi bukan sebagai bukti realistis. Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.
