Ekonomi Digital Daerah: Internet Cepat Harus Berujung pada Produktivitas UMKM

Durasi Baca: 8 menit

Ikhtisar: Penguatan internet dan ekosistem digital daerah dapat membuka pasar UMKM sekaligus mendorong produktivitas ekonomi lokal.

 

Balikpapan TV - Hai Ces!

Bagi pelaku UMKM di daerah, internet bukan lagi sekadar alat untuk membuka media sosial atau mengirim pesan kepada pelanggan. Koneksi yang cepat dan terjangkau bisa menentukan seberapa jauh sebuah usaha mampu menjangkau pasar.

Persoalannya, akses internet Indonesia memang terus meluas, tetapi kualitas koneksi, keterjangkauan harga, dan kemampuan masyarakat memanfaatkannya belum merata.

Di titik inilah pembangunan ekonomi digital daerah menjadi penting. Infrastruktur perlu berjalan bersama investasi teknologi, peningkatan keterampilan masyarakat, serta kebijakan pemerintah daerah yang mampu membuat pelaku usaha benar-benar mendapatkan manfaat ekonomi.

Internet cepat bukan sekadar soal kecepatan

Penelitian Habibi dkk. (2025) yang dikutip dalam opini Fadel Muhammad menunjukkan bahwa infrastruktur digital, investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta aktivitas ekonomi berbasis digital memiliki peran dalam transformasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Investasi TIK juga menciptakan efek berantai. Pertumbuhannya tidak berhenti pada perusahaan telekomunikasi, tetapi ikut membuka kebutuhan terhadap perangkat keras, perangkat lunak, layanan cloud hingga tenaga kerja dengan keterampilan teknologi.

Artinya, ketika konektivitas membaik, manfaat ekonominya bisa bergerak ke banyak sektor.

UMKM bisa mendapatkan pasar yang lebih luas. Konsumen memperoleh lebih banyak pilihan. Pelaku usaha dapat menggunakan layanan pembayaran digital, pemasaran daring dan berbagai aplikasi untuk mengelola bisnis.

Bank Dunia juga pernah mengestimasi bahwa peningkatan penetrasi broadband sebesar 10% dapat berkaitan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi sekitar 0,25% hingga 1,4%, tergantung kondisi dan karakteristik suatu negara.

Karena itu, membangun jaringan internet sebenarnya merupakan bagian dari membangun fondasi aktivitas ekonomi.

 Baca Juga: RKAB 3 Anak Usaha Bayan Disetujui, Bahlil Bantah Ada Kaitannya dengan Haji Isam

Tantangannya bukan cuma ada atau tidak ada internet

Indonesia telah memiliki jangkauan broadband di seluruh provinsi. Namun, keberadaan jaringan belum otomatis berarti seluruh masyarakat menikmati koneksi yang cepat, stabil, dan terjangkau.

DataReportal yang mengutip data Ookla mencatat median kecepatan unduh internet seluler Indonesia pada awal 2025 sebesar 29,06 Mbps. Untuk internet tetap, median kecepatannya 32,05 Mbps.

Angka tersebut menunjukkan masih ada ruang besar untuk meningkatkan kualitas konektivitas.

Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan rata-rata kecepatan internet nasional mencapai 100 Mbps dalam dua tahun. Pemerintah mengaitkan target tersebut dengan pembangunan infrastruktur digital, peningkatan investasi operator telekomunikasi dan perluasan akses ke wilayah yang masih minim layanan.

Namun, kecepatan saja belum cukup.

Kalau internet cepat tersedia tetapi terlalu mahal bagi pelaku usaha kecil, manfaat ekonominya tetap terbatas. Begitu pula ketika masyarakat sudah terkoneksi tetapi belum memiliki keterampilan untuk memanfaatkan teknologi secara produktif.

UMKM menjadi titik penting ekonomi digital daerah

Di banyak daerah, UMKM merupakan bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, digitalisasi UMKM seharusnya tidak berhenti pada ajakan untuk berjualan melalui marketplace.

Pelaku usaha juga membutuhkan kemampuan mengelola data pelanggan, membuat pencatatan keuangan, memahami pemasaran digital, membangun identitas produk, mengakses pembiayaan dan mempertahankan pelanggan.

Dengan begitu, transformasi digital bukan hanya memindahkan toko dari ruang fisik ke layar ponsel.

Yang berubah adalah cara usaha tersebut bekerja.

Contohnya dapat dilihat dari SiBakul Jogja yang dikembangkan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY. Platform ini tidak hanya berfungsi sebagai pendataan, tetapi juga menyediakan pembinaan, konsultasi, fasilitas pemasaran dan berbagai layanan untuk UMKM.

Model seperti ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah dapat mengambil peran lebih aktif dalam membangun ekosistem digital.

Teknologi menjadi alatnya, sedangkan pembinaan dan akses pasar menjadi bagian dari ekosistemnya.

Daya saing digital daerah mulai memperlihatkan peta baru

Laporan East Ventures–Digital Competitiveness Index (EV-DCI) 2026 memberikan gambaran menarik mengenai perkembangan tersebut.

EV-DCI 2026 mengukur daya saing digital 38 provinsi dan 157 kabupaten/kota melalui tiga kelompok besar, yakni Input, Output, serta Penunjang yang terdiri atas sembilan pilar. Skor median nasional meningkat dari 38,8 pada 2025 menjadi 42,2 pada 2026. Sebanyak 37 dari 38 provinsi juga mencatat perbaikan skor.

Lima provinsi dengan skor tertinggi pada 2026 adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten dan DI Yogyakarta. Menariknya, Kalimantan Timur berada di posisi keenam secara nasional dengan skor 52,3.

Posisi tersebut penting bagi Kaltim karena memperlihatkan bahwa pembangunan digital tidak hanya menjadi cerita Pulau Jawa.

Perkembangan ekonomi digital di daerah dapat menjadi modal untuk memperkuat perdagangan, layanan publik dan aktivitas usaha apabila konektivitas tersebut diikuti dengan kemampuan masyarakat menggunakannya secara produktif.

Dari koneksi menuju produktivitas

Ada satu perubahan cara pandang yang perlu diperhatikan.

Ekonomi digital tidak cukup diukur dari berapa banyak masyarakat yang sudah terkoneksi internet. Pertanyaan berikutnya jauh lebih penting: apa yang dilakukan masyarakat setelah terkoneksi?

Jika internet hanya digunakan untuk konsumsi konten, dampak ekonominya tentu berbeda dengan kondisi ketika koneksi tersebut digunakan untuk menjual produk, mengakses pembiayaan, mengikuti pelatihan, mengelola usaha atau memperluas jaringan pelanggan.

EV-DCI 2026 sendiri menempatkan digitalisasi UMKM, peningkatan talenta digital, perluasan konektivitas dan kolaborasi antarpemangku kepentingan sebagai bagian dari agenda penguatan daya saing digital.

Ini berarti investasi digital perlu dilihat sebagai ekosistem.

Jaringan internet menjadi fondasi. Perangkat dan platform menjadi sarana. Keterampilan menjadi kemampuan. Sementara UMKM, pemerintah, pekerja dan konsumen menjadi pengguna yang mengubah konektivitas menjadi aktivitas ekonomi.

Apa yang bisa dilakukan pemerintah daerah?

Pemerintah daerah tidak harus mengambil alih seluruh peran pemerintah pusat.

Pemerintah pusat dan Komdigi tetap memiliki peran besar dalam regulasi, pembangunan infrastruktur nasional dan pengelolaan ekosistem telekomunikasi. Namun, daerah memiliki ruang untuk memastikan konektivitas tersebut benar-benar bertemu dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Misalnya melalui pelatihan digital yang disesuaikan dengan karakter UMKM daerah, pendampingan pencatatan keuangan, fasilitasi pemasaran digital, penguatan pusat data UMKM serta kemitraan dengan sektor swasta.

Pendekatan seperti SiBakul menunjukkan bahwa platform digital dapat sekaligus menjadi pintu pendataan, pembinaan dan pemasaran UMKM.

Bagi daerah seperti Kalimantan Timur, pendekatan tersebut juga bisa dikaitkan dengan karakter ekonomi lokal dan perkembangan kawasan sekitar IKN.

Dengan begitu, digitalisasi tidak berdiri sendiri sebagai proyek teknologi. Ia menjadi bagian dari strategi memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat.

Ada peluang, tetapi juga pekerjaan rumah

Perluasan internet memang membuka peluang besar, tetapi investasi digital tetap memiliki konsekuensi.

Infrastruktur harus dibangun secara efisien. Layanan harus terjangkau. Masyarakat membutuhkan literasi digital. Pelaku usaha harus memiliki kemampuan beradaptasi. Pemerintah daerah juga perlu memastikan program digital tidak berhenti pada peluncuran aplikasi.

Sebab, aplikasi yang bagus belum tentu menghasilkan dampak ekonomi apabila tidak digunakan.

Ukuran keberhasilannya justru dapat dilihat dari hal-hal yang lebih dekat dengan kehidupan masyarakat: apakah UMKM memperoleh pelanggan baru, apakah biaya usaha dapat ditekan, apakah transaksi menjadi lebih mudah, apakah pencatatan usaha membaik, dan apakah akses terhadap layanan publik menjadi lebih sederhana.

Di situlah nilai ekonomi digital mulai terasa.

Poin Penting

• Infrastruktur digital merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi digital daerah.
• Kecepatan internet harus berjalan bersama keterjangkauan harga dan pemerataan akses.
• UMKM membutuhkan lebih dari sekadar akses marketplace, termasuk literasi digital, pembinaan dan akses pasar.
• EV-DCI 2026 menempatkan Kalimantan Timur di posisi keenam nasional dengan skor 52,3.
• Pemerintah daerah memiliki ruang untuk membangun ekosistem digital sesuai karakter ekonomi wilayahnya.
• Keberhasilan digitalisasi sebaiknya dilihat dari dampaknya terhadap produktivitas dan kehidupan masyarakat, bukan hanya jumlah koneksi.

Insight Redaksi

Ekonomi digital daerah pada akhirnya bukan perlombaan siapa yang paling banyak memiliki aplikasi atau jaringan internet paling cepat.

Ukuran yang lebih penting adalah seberapa jauh teknologi mampu membantu orang bekerja lebih efisien, memperluas pasar, meningkatkan pendapatan usaha, serta mendapatkan layanan publik dengan lebih mudah.

Karena itu, investasi TIK akan semakin bernilai ketika dibarengi investasi pada manusia.

Yuk, bagi artikel ini kepada pelaku UMKM, komunitas usaha, atau teman yang sedang mengembangkan bisnis digital di daerah. Semakin banyak masyarakat memahami peluangnya, semakin besar pula ruang bagi ekonomi lokal untuk ikut tumbuh.

Bagi pembaca BTV di Kalimantan Timur, perkembangan ini menarik untuk terus diikuti. Posisi Kaltim yang masuk enam besar EV-DCI 2026 menunjukkan adanya modal digital yang dapat terus dikembangkan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana modal tersebut berubah menjadi produktivitas dan peluang ekonomi yang benar-benar terasa.

Tetap bersama Balikpapan TV, teman update setia, bukan sekadar berita biasa.

FAQ

Apa yang dimaksud ekonomi digital daerah?

Ekonomi digital daerah adalah aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital dan internet dalam proses produksi, distribusi, pemasaran hingga konsumsi barang dan jasa.

Mengapa infrastruktur internet penting bagi UMKM?

Koneksi internet yang baik dapat membantu UMKM mengakses pasar digital, layanan keuangan, informasi, pelanggan dan berbagai perangkat pengelolaan usaha.

Apakah internet cepat saja cukup?

Belum. Konektivitas perlu didukung harga yang terjangkau, keterampilan digital, perangkat yang memadai, pendampingan serta ekosistem usaha yang mendukung.

Bagaimana posisi Kalimantan Timur dalam EV-DCI 2026?

Kalimantan Timur berada di posisi keenam nasional dengan skor 52,3 dalam EV-DCI 2026.

Apa contoh digitalisasi UMKM yang dilakukan pemerintah daerah?

Salah satunya SiBakul Jogja, platform yang dikelola Dinas Koperasi dan UKM DIY untuk pendataan, pembinaan, konsultasi dan fasilitasi pemasaran UMKM.

Apa target kecepatan internet nasional?

Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan rata-rata kecepatan internet nasional mencapai 100 Mbps dalam dua tahun, melalui pembangunan infrastruktur, investasi operator dan perluasan akses.

 

Editor : Arya Kusuma