2.400 Konsumen LRT City Masih Menunggu Unit, Pemerintah Dorong Audit ADCP

Revan Prasetya Irwansyah Putra • Dipublikasikan Kamis, 17 September 2026 | 06:55 WIB
Pemerintah meminta audit ADCP setelah 2.400 konsumen LRT City belum menerima unit hunian mereka
Pemerintah meminta audit ADCP setelah 2.400 konsumen LRT City belum menerima unit hunian mereka

Durasi Baca: 7 menit

Ikhtisar: Pemerintah meminta audit ADCP setelah 2.400 konsumen LRT City belum menerima unit, dengan solusi dijadwalkan Oktober.

 

Balikpapan TV - Hai Ces! Bagi konsumen yang sudah membayar hunian, persoalan pembangunan bukan sekadar urusan proyek. Ada kepastian unit, uang yang telah dikeluarkan, hingga kejelasan kapan hak tersebut bisa diterima.

Situasi itu kini dihadapi sekitar 2.400 konsumen LRT City. Pemerintah meminta persoalan tersebut ditangani secara serius, termasuk melalui audit terhadap pengembang PT Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan audit diperlukan untuk mengetahui pihak yang bertanggung jawab atas persoalan tersebut.

2.400 Konsumen Masih Menunggu Unit

Berdasarkan pemetaan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), induk usaha ADCP, terdapat sekitar 5.400 unit LRT City yang telah terjual.

Dari jumlah tersebut, sekitar 3.000 unit telah diserahterimakan kepada konsumen. Artinya, sekitar 2.400 unit lainnya masih belum diterima pembeli.

Angka tersebut menunjukkan persoalan serah terima bukan hanya menyangkut satu konsumen atau satu proyek, tetapi mencakup ribuan pembeli yang tersebar di sejumlah kawasan LRT City.

Bagi konsumen, kondisi tersebut membuat kepastian penyelesaian menjadi persoalan utama. Apalagi hunian yang dibeli berkaitan langsung dengan rencana tempat tinggal dan penggunaan dana dalam jumlah besar.

Sebanyak 2.400 unit LRT City belum diserahterimakan kepada konsumen setelah 5.400 unit terjual [BTV:AI]
Sebanyak 2.400 unit LRT City belum diserahterimakan kepada konsumen setelah 5.400 unit terjual [BTV:AI]

 Baca Juga: Harga Minyak Lewat US$100, Industri Baja Nasional Hadapi Tekanan Biaya Logistik

Mengapa Pemerintah Meminta Audit ADCP?

Maruarar meminta Kepala BP BUMN Dony Oskaria agar dilakukan audit terhadap BUMN yang berkaitan dengan persoalan LRT City.

Menurut Maruarar, pihak yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan persoalan tersebut. Pemerintah juga menekankan penegakan hukum agar kasus serupa tidak berulang.

Audit investigatif nantinya diarahkan untuk mengurai persoalan di internal perusahaan yang berkaitan dengan pengembangan hunian berbasis transit tersebut.

Langkah ini penting karena penyelesaian proyek tidak hanya membutuhkan keputusan mengenai pembangunan fisik, tetapi juga kejelasan mengenai tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen.

Pemerintah meminta audit investigatif BUMN terkait LRT City untuk mengurai tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen terdampak [BTV:AI]
Pemerintah meminta audit investigatif BUMN terkait LRT City untuk mengurai tanggung jawab perusahaan terhadap konsumen terdampak [BTV:AI]

Masalahnya Tidak Sama di Setiap Proyek

Persoalan LRT City juga tidak berada pada kondisi yang seragam di seluruh lokasi.

Direktur Utama ADHI Moeharmein Zein Chaniago sebelumnya menjelaskan bahwa terdapat proyek yang struktur bangunannya sudah selesai dan hanya membutuhkan pekerjaan akhir. Namun, ada pula proyek yang progres pembangunannya masih jauh dari tahap tersebut.

ADHI menyebut penurunan pasar dan penjualan ADCP yang tidak mencapai ekspektasi turut menekan arus kas perusahaan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang disebut berkaitan dengan tertundanya penyelesaian sejumlah proyek.

Perbedaan progres ini membuat solusi untuk 2.400 konsumen tidak otomatis bisa menggunakan satu skema yang sama.

Proyek yang sudah mendekati penyelesaian membutuhkan langkah berbeda dibandingkan proyek yang masih memiliki pekerjaan konstruksi besar.

Pemerintah Siapkan Pertemuan Lanjutan Oktober

Kementerian PKP bersama BP BUMN telah melakukan mediasi dengan ADCP dan perwakilan konsumen.

Pertemuan tersebut juga melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) serta Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Pemerintah menjadwalkan pertemuan lanjutan pada 10–15 Oktober 2026 untuk merumuskan solusi bagi para konsumen.

Pada tahap ini, pemerintah juga akan menginventarisasi aspirasi konsumen. Proses pendataan tersebut menjadi penting karena pilihan konsumen dapat berbeda, terutama antara mereka yang masih menginginkan unit dan konsumen yang mengharapkan penyelesaian melalui pengembalian dana.

Di sisi lain, ADHI sebagai induk usaha ADCP telah menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan komitmen mengawal penyelesaian kewajiban tersebut.

ADHI juga tengah berkoordinasi dengan BPI Danantara untuk melakukan uji tuntas atau due diligence terhadap proyek-proyek LRT City. Hasil proses tersebut ditujukan untuk memetakan persoalan operasional dan finansial sekaligus mencari skema penyelesaian.

Apa Artinya bagi Konsumen?

Bagi konsumen, perkembangan ini setidaknya menggeser persoalan dari sekadar keterlambatan proyek menuju proses penyelesaian yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan perwakilan konsumen.

Namun, kepastian akhir masih bergantung pada hasil audit, pemetaan kondisi setiap proyek, serta keputusan mengenai skema penyelesaian.

Karena kondisi fisik tiap proyek berbeda, penyelesaian kemungkinan membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan progres pembangunan dan posisi masing-masing konsumen.

Bagi calon pembeli properti, kasus ini juga memperlihatkan pentingnya memahami pengembang, status pembangunan, jadwal serah terima, serta ketentuan dalam perjanjian sebelum melakukan transaksi.

Poin Penting

Insight Redaksi

Kasus LRT City memperlihatkan bahwa persoalan proyek properti memiliki dampak berantai: ketika pembangunan tertunda, konsumen menghadapi ketidakpastian atas unit yang dibeli, sementara perusahaan harus menyelesaikan persoalan operasional dan finansial secara bersamaan.

Karena itu, ukuran penyelesaian bukan hanya apakah konstruksi kembali berjalan, tetapi juga apakah hak konsumen mendapatkan kepastian dan mekanisme penyelesaian yang jelas.

Pemerintah kini menempatkan audit, pendataan konsumen, dan perumusan skema penyelesaian sebagai tahapan penting sebelum keputusan berikutnya dibuat.

Bagi konsumen, perkembangan paling penting berikutnya adalah hasil pemetaan dan keputusan yang diharapkan dibahas pada pertemuan Oktober.

Kalau informasi seperti ini terasa penting untuk diketahui, yuk bagikan artikel ini kepada keluarga, teman, atau rekan yang sedang mempertimbangkan pembelian properti.

Perjalanan kasus LRT City masih berlanjut. Dari audit hingga keputusan Oktober, kepastian bagi ribuan konsumen kini menjadi bagian yang paling ditunggu.

Balikpapan TV akan terus menjadi teman update setia, bukan sekadar berita biasa.

FAQ

1. Berapa konsumen LRT City yang belum menerima unit?
Sekitar 2.400 konsumen belum menerima unit dari sekitar 5.400 unit yang telah terjual.

2. Siapa pengembang LRT City?
LRT City dikembangkan PT Adhi Commuter Properti Tbk. (ADCP), yang merupakan anak usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI).

3. Mengapa ADCP diminta diaudit?
Menteri PKP meminta audit untuk mengurai persoalan dan memastikan pihak yang bertanggung jawab dapat mempertanggungjawabkan kondisi tersebut.

4. Kapan pemerintah kembali bertemu dengan pihak terkait?
Pertemuan lanjutan dijadwalkan pada 10–15 Oktober 2026 untuk membahas solusi bagi konsumen.

5. Apakah semua proyek LRT City memiliki kondisi yang sama?
Tidak. ADHI menyebut progres pembangunan berbeda-beda, mulai dari proyek yang tinggal menyelesaikan pekerjaan akhir hingga proyek yang masih memiliki pekerjaan struktur.

my ride-or-die for updates
my ride-or-die for updates

 

Editor : Arya Kusuma
LRT City ADCP Adhi Karya properti