AHY Dorong Standar Infrastruktur RI Lebih Tahan Bencana, Apa Dampaknya bagi Ekonomi?

Durasi Baca: 7 menit

Ikhtisar: Pemerintah mendorong standar infrastruktur lebih tangguh agar risiko bencana tidak memperbesar kerugian ekonomi masyarakat dan daerah.

 

Balikpapan TV - Hai Ces! Ketika banjir memutus jalan, jembatan rusak akibat bencana, atau fasilitas publik harus dibangun kembali setelah gempa dan erupsi, persoalannya bukan hanya soal kerusakan fisik.

Aktivitas ekonomi ikut terganggu. Distribusi barang bisa tersendat, perjalanan masyarakat terhambat, biaya pemulihan meningkat, sementara pemerintah harus kembali mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki infrastruktur yang sebelumnya sudah dibangun.

Karena itu, pemerintah mulai mendorong perubahan cara pandang dalam pembangunan infrastruktur. Bukan sekadar membangun lebih banyak, tetapi memastikan fasilitas yang dibangun mampu bertahan ketika menghadapi risiko bencana.

Bukan Sekadar Membangun, tetapi Membuat Infrastruktur Lebih Tahan

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menekankan pentingnya penguatan standar teknis pembangunan infrastruktur nasional.

Dalam agenda Urban Climate Forum di Jakarta, Rabu (16/9/2026), AHY mengatakan Indonesia membutuhkan paradigma baru karena memiliki risiko bencana yang beragam.

"Ke depan tidak hanya membangun lebih banyak, tetapi membangun lebih kuat, lebih punya daya tahan, dan lebih berkelanjutan," ujar AHY.

Indonesia menghadapi ancaman bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor, sekaligus risiko geologi seperti gempa bumi dan erupsi gunung api.

BNPB juga mencatat bencana hidrometeorologi masih mendominasi berbagai kejadian bencana di Indonesia. Pada November 2025, misalnya, 98,91% dari 274 kejadian bencana yang tercatat merupakan bencana hidrometeorologi.

Artinya, ketahanan infrastruktur bukan hanya persoalan teknis konstruksi. Ada kepentingan ekonomi yang ikut dipertaruhkan.

 Baca Juga: Holding UMi 5 Tahun: 2,3 Juta Debitur BRI-Pegadaian-PNM Naik Kelas

Pantura Jadi Gambaran Risiko Infrastruktur dan Ekonomi

Salah satu kawasan yang disoroti AHY adalah Pantai Utara atau Pantura Jawa yang membentang sekitar 575 kilometer dari Banten hingga Jawa Timur.

Wilayah pesisir tersebut menghadapi ancaman banjir rob, terutama akibat kombinasi kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah atau land subsidence.

Tekanan tersebut disebut terasa di kawasan Teluk Jakarta serta koridor Semarang, Demak, dan Kendal.

Masalahnya menjadi lebih kompleks ketika pembangunan di satu wilayah tidak memperhitungkan kondisi wilayah lain. Berkurangnya daerah resapan, perubahan tata ruang, hingga pendangkalan sungai dapat meningkatkan risiko banjir di kawasan hilir.

Bagi perekonomian, gangguan tersebut bisa merembet dari infrastruktur menuju aktivitas masyarakat dan dunia usaha.

Ketika akses jalan terganggu, misalnya, distribusi barang membutuhkan waktu lebih lama. Jika jembatan atau fasilitas publik rusak, pemerintah juga harus menanggung biaya pemulihan dan pembangunan kembali.

Inilah alasan mengapa ketahanan bencana dapat dilihat sebagai bagian dari efisiensi investasi infrastruktur dalam jangka panjang.

 

Biaya Pembangunan Tak Berhenti Saat Proyek Selesai

Dalam perspektif ekonomi, nilai sebuah proyek infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh biaya pembangunannya.

Ada biaya pemeliharaan, risiko kerusakan, biaya pemulihan setelah bencana, serta potensi kehilangan aktivitas ekonomi ketika fasilitas tidak dapat digunakan.

Karena itu, pembangunan dengan spesifikasi yang lebih adaptif terhadap risiko bencana dapat berarti biaya awal yang perlu diperhitungkan secara lebih matang, tetapi tujuan akhirnya adalah mengurangi potensi gangguan dan kerusakan di kemudian hari.

Kemenko IPK mendorong pengetatan audit tata ruang terpadu serta penerapan spesifikasi struktur bangunan yang menyesuaikan risiko gempa dan erupsi vulkanik.

Pendekatan seperti ini membuat perencanaan infrastruktur tidak berhenti pada pertanyaan, "Berapa biaya membangunnya?"

Pertanyaan berikutnya menjadi lebih penting: "Berapa besar risiko yang harus ditanggung jika infrastruktur tersebut gagal berfungsi ketika bencana terjadi?"

Pengalaman Daerah Menunjukkan Infrastruktur Punya Dampak Ekonomi Langsung

Dampak bencana terhadap infrastruktur bukan persoalan yang hanya terjadi di Pulau Jawa.

BNPB pada 2025, misalnya, mencatat banjir di Kota Bontang, Kalimantan Timur, berdampak terhadap 4.699 jiwa dan 1.635 rumah. Peristiwa tersebut menunjukkan bagaimana bencana hidrometeorologi juga menjadi persoalan nyata bagi wilayah Kalimantan Timur.

Di wilayah lain, BNPB juga melaporkan banjir dan longsor yang menyebabkan sejumlah akses jalan serta jembatan terganggu. Pemulihan akses menjadi bagian penting dari penanganan karena keterhubungan wilayah menentukan mobilitas masyarakat dan distribusi kebutuhan.

Bagi Kalimantan Timur yang sedang mengalami perkembangan pembangunan dan konektivitas antarkawasan, ketahanan infrastruktur menjadi relevan bukan hanya untuk menghadapi bencana, tetapi juga menjaga keberlanjutan aktivitas ekonomi.

Mengapa Audit Tata Ruang Menjadi Penting?

Infrastruktur yang kuat tidak otomatis membuat suatu kawasan bebas risiko jika lokasinya tidak sesuai dengan karakter wilayah.

Karena itu, audit tata ruang menjadi salah satu bagian penting dalam pendekatan yang didorong Kemenko IPK.

Tata ruang menentukan bagaimana kawasan permukiman, industri, jalan, fasilitas publik, kawasan resapan, sungai, hingga wilayah pesisir dikembangkan.

Jika keputusan pembangunan tidak memperhitungkan risiko lingkungan dan kebencanaan, biaya mitigasi dapat meningkat ketika masalah muncul.

Sebaliknya, pemetaan risiko sejak tahap perencanaan memungkinkan desain infrastruktur disesuaikan dengan kondisi wilayah.

Dalam konteks ekonomi, langkah tersebut membantu pemerintah dan pelaku usaha memperhitungkan risiko sebelum modal dalam jumlah besar ditanamkan.

Ada Konsekuensi bagi Anggaran Pemerintah

Pembangunan infrastruktur tahan bencana juga berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara dan daerah.

Kerusakan akibat bencana dapat menciptakan kebutuhan belanja tambahan untuk rehabilitasi, rekonstruksi, maupun pemulihan layanan publik.

Semakin besar kerusakan, semakin besar pula kebutuhan sumber daya untuk mengembalikan kondisi infrastruktur seperti sebelumnya.

Karena itu, mitigasi sejak awal dapat dipandang sebagai bagian dari pengelolaan risiko fiskal. Pemerintah tidak hanya mengeluarkan anggaran untuk membangun aset, tetapi juga perlu mempertimbangkan kemampuan aset tersebut bertahan menghadapi risiko yang sudah diketahui.

Di sinilah standar teknis, tata ruang, dan desain adaptif memiliki hubungan langsung dengan keberlanjutan keuangan pembangunan.

Kaltim Juga Perlu Melihat Ketahanan Infrastruktur sebagai Bagian dari Ekonomi

Bagi pembaca di Kalimantan Timur, isu ini tidak berhenti pada kebijakan pemerintah pusat.

Pembangunan jalan, jembatan, kawasan permukiman, fasilitas publik, hingga infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi perlu mempertimbangkan karakter risiko masing-masing wilayah.

Konteksnya berbeda-beda. Wilayah pesisir memiliki risiko banjir rob dan perubahan muka air laut, sedangkan wilayah dengan karakter topografi dan hidrologi tertentu dapat menghadapi risiko banjir maupun longsor.

Karena itu, pendekatan satu desain untuk semua wilayah memiliki keterbatasan.

Yang lebih penting adalah memastikan standar pembangunan mampu menyesuaikan karakter risiko lokal tanpa mengurangi fungsi utama infrastruktur.

Apa Artinya bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha?

Bagi masyarakat, infrastruktur yang lebih tangguh berarti layanan dasar dan akses mobilitas memiliki peluang lebih besar untuk tetap berfungsi ketika bencana terjadi.

Bagi pelaku usaha, ketahanan infrastruktur berkaitan dengan kepastian distribusi, akses tenaga kerja, waktu pengiriman, dan kontinuitas kegiatan operasional.

Sementara bagi pemerintah, investasi ketahanan bencana dapat membantu mengurangi potensi biaya pemulihan yang muncul setelah kerusakan terjadi.

Dengan kata lain, manfaatnya tidak selalu terlihat ketika proyek selesai dibangun. Nilai ekonominya justru bisa terlihat ketika sebuah infrastruktur mampu tetap berfungsi pada saat kawasan menghadapi tekanan bencana.

Poin Penting

• AHY mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih kuat, tahan bencana, dan berkelanjutan.
• Indonesia menghadapi risiko hidrometeorologi sekaligus gempa dan erupsi karena kondisi geografisnya.
• Pantura Jawa menghadapi tekanan banjir rob yang berkaitan dengan kenaikan muka air laut dan penurunan tanah.
• Audit tata ruang dinilai penting agar pembangunan memperhitungkan risiko sejak tahap perencanaan.
• Infrastruktur yang tahan bencana berkaitan dengan biaya pemulihan, kelancaran distribusi, dan keberlanjutan aktivitas ekonomi.
• Kalimantan Timur juga menghadapi risiko bencana hidrometeorologi sehingga ketahanan infrastruktur relevan bagi pembangunan daerah.

Insight Redaksi

Infrastruktur tahan bencana sebaiknya tidak dipahami hanya sebagai tambahan spesifikasi konstruksi. Dalam perspektif ekonomi, ketahanan merupakan bagian dari perhitungan risiko investasi.

Proyek yang dibangun tanpa memperhitungkan risiko bencana berpotensi menghadapi biaya tambahan ketika terjadi kerusakan. Sebaliknya, perencanaan berbasis risiko membantu pemerintah memasukkan potensi gangguan tersebut sejak awal.

Bagi daerah yang sedang berkembang, pertimbangannya menjadi semakin penting karena infrastruktur baru akan menjadi penopang aktivitas masyarakat dan ekonomi dalam jangka panjang.

Karena itu, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dapat dilihat dari berapa banyak jalan, jembatan, atau fasilitas publik yang selesai dibangun, tetapi juga seberapa mampu aset tersebut menjalankan fungsinya ketika menghadapi tekanan bencana.

Bagi pembaca dan pelaku usaha di daerah, perkembangan standar infrastruktur ini layak diperhatikan karena kualitas konektivitas pada akhirnya ikut menentukan biaya, waktu, dan kepastian aktivitas ekonomi.

Kalau informasi ini terasa relevan, bagikan artikel ini agar semakin banyak pembaca memahami bahwa ketahanan infrastruktur juga berkaitan dengan ketahanan ekonomi.

Balikpapantv.id akan terus membawa info pembangunan dan ekonomi lebih dekat. Tetap bersama kami sebagai teman update setia, bukan sekadar berita biasa.

FAQ

1. Mengapa Indonesia membutuhkan infrastruktur tahan bencana?
Karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari banjir dan longsor hingga gempa bumi serta erupsi gunung api.

2. Apa yang didorong Kemenko IPK?
Kemenko IPK mendorong penguatan standar teknis, audit tata ruang terpadu, serta spesifikasi struktur yang menyesuaikan risiko gempa dan erupsi.

3. Apa kaitan infrastruktur dengan ekonomi?
Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu distribusi, mobilitas, kegiatan usaha, serta meningkatkan kebutuhan anggaran untuk pemulihan.

4. Mengapa tata ruang berkaitan dengan mitigasi bencana?
Karena lokasi dan pola pembangunan menentukan tingkat paparan suatu kawasan terhadap berbagai risiko bencana.

5. Apakah isu ini relevan bagi Kalimantan Timur?
Ya. Kalimantan Timur juga menghadapi risiko hidrometeorologi, sehingga ketahanan infrastruktur menjadi bagian penting dari pembangunan wilayah. BNPB mencatat banjir di Bontang pada 2025 berdampak terhadap ribuan warga dan lebih dari seribu rumah.

 

Editor : Arya Kusuma