Setahun Purbaya Jadi Menkeu, Ekonomi Tumbuh tapi Risiko Fiskal Perlu Diawasi

Durasi Baca: 8 menit

Ikhtisar: Setahun Purbaya diwarnai stimulus agresif, kredit meningkat, pertumbuhan membaik, tetapi konsumsi dan ruang fiskal masih menjadi perhatian.

 

Balikpapan TV - Hai Ces! Setahun Purbaya Yudhi Sadewa memimpin Kementerian Keuangan diwarnai kebijakan fiskal agresif untuk mempercepat ekonomi, dari likuiditas perbankan hingga belanja negara.

Langkah tersebut memang menghasilkan sejumlah pergerakan positif, tetapi pertanyaan besarnya kini bukan sekadar ekonomi tumbuh atau tidak.

Yang lebih penting, apakah pertumbuhan tersebut sudah terasa kuat di masyarakat dan mampu menghasilkan penerimaan negara yang lebih sehat?

Setahun Purbaya, Strategi Fiskal Bergeser Lebih Agresif

Purbaya resmi menjabat Menteri Keuangan sejak 8 September 2025 setelah menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam setahun pertama, salah satu kebijakan paling menonjol adalah menempatkan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke lima bank BUMN.

Dana tersebut sebelumnya berada di Bank Indonesia sebagai bagian dari saldo anggaran lebih pemerintah.

Purbaya menilai dana tersebut akan memberikan dampak ekonomi lebih besar jika mengalir melalui perbankan.

Secara teori, likuiditas tambahan memberi ruang kepada bank untuk menyalurkan kredit kepada dunia usaha.

Jika kredit digunakan untuk ekspansi, perusahaan dapat meningkatkan produksi, investasi, sekaligus membuka lapangan kerja.

Namun, likuiditas saja belum cukup.

Dunia usaha tetap harus memiliki permintaan kredit dan keyakinan untuk melakukan ekspansi.

Karena itu, pemerintah juga menghidupkan kembali satuan tugas debottlenecking untuk menyelesaikan hambatan kegiatan usaha.

Hingga 31 Agustus 2026, satuan tugas tersebut menerima 177 aduan dengan 135 kasus diklaim telah selesai.

Kombinasi kebijakan tersebut menunjukkan perubahan pendekatan fiskal.

Pemerintah tidak hanya berusaha menjaga stabilitas anggaran, tetapi aktif mendorong transmisi kebijakan menuju sektor riil.

 Baca Juga: Brent Naik ke US$97,73, Risiko Pasokan Minyak Global Kembali Jadi Sorotan

Kredit Naik, tetapi Seberapa Besar Dampaknya ke Ekonomi?

Data pertumbuhan kredit memberikan salah satu gambaran mengenai perubahan kondisi likuiditas.

Pertumbuhan kredit perbankan meningkat dari 7,74% pada November 2025 menjadi 13,58% pada Juli 2026.

Artinya, terdapat kenaikan 5,84 poin persentase dalam periode tersebut.

Indikator	Periode Awal	Periode Terbaru	Perubahan
Pertumbuhan kredit	7,74%	13,58%	+5,84 poin persentase
Pertumbuhan ekonomi	5,04%	5,29%	+0,25 poin persentase
Konsumsi pemerintah	21,81%	15,97%	-5,84 poin persentase
Outlook defisit APBN 2026	—	2,85% PDB	Proyeksi

Data tersebut menunjukkan kredit tumbuh jauh lebih cepat dibandingkan perubahan pertumbuhan ekonomi.

Namun, korelasi tersebut belum otomatis membuktikan bahwa penempatan dana pemerintah menjadi satu-satunya penyebab.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan bahwa banyak faktor turut memengaruhi ekonomi.

Menurutnya, kebijakan Bank Indonesia dan kondisi ekonomi global juga ikut bekerja dalam periode tersebut.

Dengan kata lain, kenaikan kredit merupakan sinyal positif, tetapi dampaknya terhadap ekonomi perlu dilihat melalui investasi, produksi, pekerjaan, dan pendapatan.

Ini penting karena tujuan akhir kebijakan bukan sekadar membuat angka kredit terlihat tinggi.

Yang dicari adalah transmisi nyata menuju kegiatan ekonomi masyarakat.

 Pertumbuhan Ekonomi Membaik, Tetapi Mesin Konsumsi Belum Sepenuhnya Kuat

Pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak dari 5,04% pada kuartal III 2025 menjadi 5,39% pada kuartal IV.

Angka tersebut kembali naik menjadi 5,61% pada kuartal I 2026 sebelum turun menjadi 5,29% pada kuartal II.

Artinya, momentum pertumbuhan memang sempat menguat, tetapi belum membentuk tren kenaikan tanpa gangguan.

Pada kuartal II 2026, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06%, lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29%.

Sebaliknya, konsumsi pemerintah melonjak 15,97% secara tahunan.

Badan Pusat Statistik mencatat konsumsi pemerintah menjadi salah satu komponen dengan pertumbuhan tertinggi pada periode tersebut.

Kondisi ini menghasilkan pertanyaan penting mengenai kualitas pertumbuhan.

Jika belanja pemerintah menjadi pendorong besar, pertumbuhan memang dapat terjaga dalam jangka pendek.

Namun, ekonomi membutuhkan konsumsi masyarakat dan aktivitas sektor swasta yang cukup kuat agar momentum tersebut berkelanjutan.

LPEM FEB UI bahkan menghitung bahwa tanpa komponen belanja pemerintah, pertumbuhan ekonomi kuartal II 2026 berada di sekitar 4,52%.

Perhitungan tersebut tidak berarti pertumbuhan aktual harus diabaikan.

Sebaliknya, angka itu memperlihatkan besarnya peran pemerintah dalam membentuk pertumbuhan pada periode tersebut.

Belanja Negara Menjadi Motor, Tetapi Defisit Harus Dijaga

Pemerintah memang memiliki alasan untuk menggunakan APBN sebagai penggerak ekonomi.

Kementerian Keuangan mencatat belanja negara semester I 2026 mencapai Rp1.656 triliun atau 43,1% dari pagu.

Pada periode sama, pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau 46,3% dari target.

Pendapatan tersebut tumbuh 21,4% secara tahunan, sedangkan belanja meningkat 17,8%.

Hasilnya, defisit APBN semester I 2026 tercatat Rp196,5 triliun atau 0,76% terhadap PDB.

Untuk keseluruhan 2026, pemerintah memproyeksikan pendapatan Rp3.208,1 triliun dan belanja Rp3.942,4 triliun.

Outlook defisit diperkirakan mencapai Rp734,3 triliun atau 2,85% terhadap PDB.

Angka tersebut masih berada di bawah batas 3% terhadap PDB dan dinilai pemerintah tetap terkendali.

Namun, disiplin fiskal bukan hanya perkara apakah defisit masih berada di bawah batas tertentu.

Yang juga perlu dilihat adalah kualitas belanja dan kemampuan penerimaan negara membiayai kebutuhan tersebut.

Semakin besar peran APBN dalam menopang pertumbuhan, semakin penting memastikan belanja menghasilkan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

Di sinilah tantangan Purbaya memasuki tahun kedua.

Mengapa Pertumbuhan Belum Otomatis Berarti Daya Beli Pulih?

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29% memang menunjukkan aktivitas ekonomi tetap berjalan.

Tetapi angka makro tersebut tidak otomatis menggambarkan kondisi setiap rumah tangga.

Konsumsi rumah tangga yang tumbuh 5,06% masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi masyarakat belum sepenuhnya mengikuti dorongan belanja pemerintah.

Bagi pekerja dan pelaku usaha, ukuran keberhasilan kebijakan akhirnya bukan hanya pertumbuhan PDB.

Mereka membutuhkan permintaan yang lebih kuat, penjualan yang meningkat, investasi baru, serta peluang pekerjaan yang lebih luas.

Karena itu, kebijakan likuiditas dan percepatan belanja perlu diteruskan menuju sektor yang menghasilkan aktivitas produktif.

Tanpa transmisi tersebut, stimulus berisiko hanya memperbesar aktivitas pemerintah tanpa menciptakan fondasi pertumbuhan swasta yang cukup kuat.

Purbaya sendiri kini optimistis ekonomi dapat bergerak mendekati pertumbuhan 6%.

Pada 8 September 2026, ia menyatakan ekonomi nasional sudah siap bergerak menuju level tersebut setelah satu tahun kebijakan dijalankan.

Optimisme itu merupakan target kebijakan, bukan hasil yang sudah terealisasi.

Karena itu, pembaca perlu membedakan antara proyeksi, target pemerintah, dan data pertumbuhan yang telah dicatat.

Tahun Kedua Akan Menentukan Apakah Eksperimen Fiskal Berhasil

Purbaya menyebut tahun pertamanya sebagai semacam eksperimen untuk mengetahui kebijakan mana yang efektif.

Ia mengatakan, “Kita sudah ngerti sekarang” setelah melewati berbagai pengujian kebijakan selama setahun.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah menganggap fase awal sebagai periode pembelajaran sebelum kebijakan diperkuat.

Namun, fase pembuktian justru menjadi semakin penting setelah tahun pertama berakhir.

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai stimulus harus menghasilkan investasi, lapangan kerja, dan penerimaan negara yang lebih kuat.

Syaratnya, hasil tersebut tidak boleh dibayar dengan peningkatan risiko fiskal yang semakin besar.

Pandangan serupa disampaikan Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M. Rizal Taufikurahman.

Ia mengingatkan agar kebijakan agresif tidak menimbulkan kewajiban pemerintah yang baru terasa beberapa tahun mendatang.

Risiko seperti subsidi, penjaminan, pembiayaan BUMN, dan kewajiban kontinjensi perlu diperhatikan secara ketat.

Artinya, keberhasilan kebijakan fiskal tidak cukup diukur dari seberapa besar pemerintah mampu membelanjakan anggaran.

Pertanyaan berikutnya adalah berapa nilai tambah yang dihasilkan dari setiap rupiah belanja tersebut.

Transfer Daerah Ikut Menjadi Bagian dari Perdebatan

Kebijakan fiskal nasional juga memiliki konsekuensi bagi pemerintah daerah.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menilai sebagian kebijakan Purbaya memiliki implikasi terhadap transfer ke daerah.

Menurutnya, perekonomian daerah belum optimal dan peningkatan transfer perlu dipertimbangkan.

Isu tersebut penting karena aktivitas ekonomi nasional tidak hanya berlangsung di Jakarta atau pusat pemerintahan.

Daerah membutuhkan ruang fiskal untuk membiayai layanan publik, infrastruktur, serta kegiatan ekonomi masyarakat.

Bagi daerah seperti Kalimantan Timur, kualitas hubungan antara belanja pusat dan daerah juga menjadi bagian penting dalam melihat dampak kebijakan fiskal.

Namun, besaran dampak spesifik terhadap Kalimantan Timur membutuhkan data transfer dan realisasi APBD daerah yang terpisah.

Karena itu, isu transfer daerah sebaiknya tidak disederhanakan hanya sebagai persoalan jumlah anggaran.

Yang lebih penting adalah bagaimana dana tersebut berubah menjadi aktivitas ekonomi produktif dan manfaat publik.

Jadi, Apa Hasil Satu Tahun Purbaya?

Jika hanya melihat indikator pertumbuhan, terdapat sejumlah perkembangan positif selama periode tersebut.

Pertumbuhan kredit meningkat, pertumbuhan ekonomi sempat menguat, dan konsumsi pemerintah memberikan dorongan besar terhadap PDB.

Namun, indikator tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa seluruh tujuan kebijakan telah tercapai.

Konsumsi rumah tangga masih menunjukkan kekuatan yang lebih terbatas dibandingkan konsumsi pemerintah.

Selain itu, outlook defisit 2026 sebesar 2,85% PDB memperlihatkan ruang fiskal tetap perlu dikelola hati-hati.

Pemerintah sendiri menegaskan APBN 2026 tetap diarahkan untuk menjaga pertumbuhan sekaligus mempertahankan kesehatan fiskal.

Dengan begitu, penilaian terhadap tahun pertama Purbaya sebaiknya tidak berada pada dua kutub sederhana.

Bukan sekadar berhasil karena ekonomi tumbuh, tetapi juga bukan gagal hanya karena defisit melebar.

Ukuran yang lebih relevan adalah apakah stimulus tersebut mampu menghasilkan pertumbuhan swasta, investasi, pekerjaan, dan penerimaan negara.

Jika indikator tersebut mulai menguat, kebijakan agresif dapat menunjukkan hasil yang lebih berkelanjutan.

Jika tidak, pemerintah harus menghadapi pertanyaan mengenai efektivitas biaya fiskal yang telah dikeluarkan.

Poin Penting

• Purbaya telah menjabat Menteri Keuangan selama satu tahun sejak 8 September 2025.
• Pemerintah menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah ke lima bank BUMN.
• Pertumbuhan kredit naik dari 7,74% pada November 2025 menjadi 13,58% pada Juli 2026.
• Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,29% pada kuartal II 2026.
• Konsumsi pemerintah tumbuh 15,97%, sedangkan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,06%.
• Outlook defisit APBN 2026 diproyeksikan 2,85% terhadap PDB.
• Tantangan berikutnya adalah memastikan stimulus menghasilkan investasi, pekerjaan, dan penerimaan.

Insight Redaksi

Setahun Purbaya memperlihatkan satu hal penting: angka pertumbuhan belum otomatis berarti ekonomi sudah terasa kuat. Kredit memang melaju dan APBN aktif bekerja, tetapi kualitas pertumbuhan perlu diuji melalui investasi, pekerjaan, konsumsi, serta penerimaan. Kalau mesin swasta belum ikut ngacir, pemerintah harus hati-hati agar stimulus tidak berubah menjadi beban fiskal jangka panjang.

Jangan cuma lihat ekonomi tumbuh; cek juga siapa yang menikmati pertumbuhannya dan dari mana mesinnya bergerak.

Kalau artikel ini berguna, bagikan ke teman kerja, pelaku usaha, atau keluarga supaya obrolan soal ekonomi makin berbobot.

Mau terus update membaca arah ekonomi, kebijakan APBN, dan dampaknya ke kehidupan sehari-hari? Pantau Balikpapan TV teman update setia, bukan sekadar info biasa!

FAQ

1. Berapa dana pemerintah yang ditempatkan ke bank BUMN?

Pemerintah menempatkan Rp200 triliun dana pemerintah ke lima bank BUMN untuk memperkuat likuiditas.

2. Apakah kenaikan kredit membuktikan kebijakan Purbaya berhasil?

Belum sepenuhnya. Kredit meningkat, tetapi dampaknya terhadap ekonomi juga dipengaruhi kebijakan moneter dan kondisi global.

3. Mengapa konsumsi pemerintah menjadi perhatian?

Konsumsi pemerintah tumbuh 15,97% pada kuartal II 2026, jauh di atas pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,06%.

4. Berapa proyeksi defisit APBN 2026?

Kementerian Keuangan memproyeksikan defisit APBN 2026 sebesar Rp734,3 triliun atau 2,85% terhadap PDB.

5. Apa tantangan Purbaya pada tahun kedua?

Tantangannya adalah membuktikan stimulus mampu menghasilkan investasi, pekerjaan, konsumsi, dan penerimaan negara tanpa memperbesar risiko fiskal.

 

Editor : Arya Kusuma