Desil 9-10 dan BBM Subsidi: Mengapa Data Kesejahteraan Kini Bisa Diperdebatkan?

Durasi Baca: 8 menit

Ikhtisar: Desil menjadi sorotan karena rencana pembatasan BBM subsidi, sementara DTSEN memakai pemeringkatan sosial ekonomi nasional berbasis berbagai karakteristik keluarga Indonesia.

 

Balikpapan TV - Hai Ces! Rencana pemerintah membatasi pembelian BBM subsidi bagi desil 9 dan 10 membuat cara penentuan kesejahteraan kembali dipertanyakan. Polemik ini berkaitan dengan DTSEN dan akurasi pemeringkatan keluarga.

Di balik angka desil, ada metode statistik, data sosial ekonomi, dan posisi relatif keluarga dalam populasi nasional. Memahami cara kerjanya penting sebelum menilai apakah sebuah keluarga layak menerima atau kehilangan fasilitas subsidi.

Desil Bukan Sekadar Urutan Pendapatan Keluarga

Desil 1 sampai 10 bukan label pendapatan tetap. Posisi keluarga dapat berubah ketika kondisi ekonomi dan pemeringkatan berubah.

DTSEN dibangun dari integrasi DTKS, P3KE, Regsosek, data administratif, serta pembaruan kependudukan melalui Dukcapil. BPS menyebut DTSEN menjadi rujukan bersama pemerintah untuk berbagai program sosial ekonomi.

BPS menjelaskan desil dihitung memakai berbagai karakteristik sosial ekonomi melalui metode Proxy Means Test atau PMT. Karakteristik tersebut mencakup perumahan, air minum, energi memasak, aset, listrik, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan disabilitas.

Karena banyak indikator dipakai bersama, perubahan satu kondisi rumah tangga belum otomatis menggeser posisi desil. Perubahan tersebut harus masuk dalam proses pemutakhiran dan penghitungan kembali.

 Baca Juga: PLTS 100 GW Diburu dalam Tiga Tahun, Pembiayaan Jadi Penentu Investasi Energi

Mengapa Pengeluaran Per Kapita Menjadi Perdebatan?

Di sinilah kritik Arief Anshory Yusuf menjadi penting. Ia menyoroti keterbatasan data pengeluaran per kapita dalam DTSEN.

Menurut Arief, Susenas memiliki informasi pengeluaran per kapita, tetapi sifatnya sampel sehingga pemerintah memilih basis DTSEN. Pengeluaran per kapita sendiri merupakan total pengeluaran rumah tangga yang dibagi jumlah anggota keluarga.

Masalahnya muncul ketika indikator perkiraan digunakan untuk kebijakan yang berdampak langsung terhadap akses masyarakat. Perdebatan akhirnya menyentuh akurasi sasaran, bukan sekadar istilah desil.

BPS sendiri menjelaskan bahwa desil merupakan posisi relatif, sedangkan pengeluaran per kapita merupakan ukuran pengeluaran per orang. Keduanya memiliki fungsi berbeda dalam membaca kondisi ekonomi.

Contoh KIP-K Menunjukkan Pentingnya Pengujian Sasaran

Contoh KIP-K dalam paparan Arief menunjukkan ketidaktepatan sasaran dapat muncul ketika pemeringkatan dan penerima program digabungkan.

Susenas 2024 yang digunakan Arief mencakup sekitar 1,2 juta sampel untuk menggambarkan kondisi penduduk Indonesia. Analisis tersebut kemudian menghubungkan posisi desil dengan penerima KIP-K.

Analisis tersebut menemukan penerima KIP-K terbanyak berada pada desil 10, sementara sebagian desil 1 belum menerima bantuan. Angka itu bukan bukti seluruh desil keliru.

Namun, data tersebut menunjukkan pentingnya pengujian sasaran kebijakan. Sistem pemeringkatan perlu terus diperiksa ketika hasilnya digunakan untuk menentukan akses terhadap program publik.

Bagaimana Kondisinya Jika Dibaca dari Kaltim?

Di Kalimantan Timur, konteks kesejahteraan juga memiliki karakter tersendiri yang perlu dibaca bersama data nasional.

BPS mencatat kemiskinan Kaltim September 2025 sebesar 5,19 persen, dengan 202,04 ribu penduduk miskin. Angka tersebut menunjukkan masih ada kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian kebijakan sosial.

Garis kemiskinan pada periode tersebut mencapai Rp897.759 per kapita per bulan, menunjukkan kebutuhan ekonomi regional perlu diperhatikan. BPS juga mencatat Gini Ratio Kaltim sebesar 0,310 pada September 2025.

Artinya, kebijakan berbasis desil perlu mempertimbangkan dinamika ekonomi daerah ketika dampaknya menyentuh konsumsi rumah tangga. Data pengeluaran Kaltim sendiri tersedia melalui Susenas hingga tingkat kabupaten dan kota.

Desil Tinggi Belum Berarti Keluarga Punya Kekayaan Tertentu

Desil merupakan pemeringkatan relatif, bukan angka nominal pendapatan atau ukuran tunggal kesejahteraan keluarga.

BPS menegaskan, “Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi.”

Pernyataan itu membantu menjelaskan mengapa desil 10 belum otomatis berarti sebuah keluarga memiliki pendapatan atau kekayaan tertentu. Keluarga pada desil sama juga dapat mempunyai kondisi ekonomi berbeda.

Sebaliknya, keluarga pada desil sama dapat mempunyai kondisi ekonomi berbeda karena karakteristik sosial ekonomi mereka tidak identik. Pemeringkatan bekerja dengan menggabungkan berbagai indikator yang tersedia.

Data Bisa Diperbarui Ketika Kondisi Keluarga Berubah

Karena itu, penggunaan desil untuk pembatasan BBM subsidi membutuhkan aturan sasaran yang jelas dan mekanisme koreksi data. Pemerintah juga menyediakan jalur pembaruan ketika informasi keluarga belum sesuai.

Masyarakat yang merasa datanya keliru dapat mengajukan pembaruan melalui Cek Bansos, desa atau kelurahan, serta kanal BPS. Cek Bansos menyatakan desil bersifat dinamis dan dapat dihitung ulang secara berkala.

Pengajuan pembaruan belum berarti desil langsung berubah, karena data harus diproses dan dihitung kembali menggunakan metode yang berlaku. BPS juga menyediakan kanal Cek DTSEN untuk mendukung proses pembaruan.

Bagi rumah tangga di Kaltim, pemahaman ini penting ketika kebijakan subsidi mulai mengandalkan pemeringkatan sosial ekonomi. Data yang akurat menjadi kunci agar kebijakan menyentuh kelompok sasaran secara tepat.

Poin Penting

• Desil membagi keluarga ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan posisi kesejahteraan relatif.
• DTSEN memakai berbagai karakteristik sosial ekonomi melalui metode Proxy Means Test.
• Desil bukan angka nominal pendapatan, kekayaan, atau ukuran tunggal kesejahteraan.
• Pengeluaran per kapita menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan akurasi sasaran.
• Kaltim memiliki konteks ekonomi regional yang perlu dibaca bersama pemeringkatan nasional.
• Data keluarga dapat diperbarui melalui kanal resmi ketika kondisinya belum sesuai.
• Perubahan data belum otomatis mengubah desil karena diperlukan proses penghitungan ulang.

Insight Redaksi

Bagi Kaltim, perdebatan desil seharusnya mendorong kebijakan yang membaca kondisi keluarga secara dinamis. Angka nasional berguna, tetapi variasi pengeluaran daerah juga penting. Data BPS menunjukkan kemiskinan, garis kemiskinan, dan ketimpangan memiliki konteks lokal. Jadi, kebijakan subsidi jangan cuma bertumpu pada label desil. Yang penting, data dibenerkan, diuji, lalu dipakai secara adil jua.

Ikam bisa rutin cek data keluarga, terutama saat kondisi kerja, rumah, atau tanggungan berubah secara berkala.

Bagikan info ini ke kawalan ikam supaya makin banyak yang paham cara kerja desil dan pentingnya memperbarui data keluarga.

Dari BBM subsidi sampai data kesejahteraan, setiap perubahan punya dampak bagi rumah tangga sehari-hari. Ikuti terus Balikpapan TV, teman update setia, bukan sekadar info biasa!

FAQ

1. Apa arti desil 1 sampai 10?

Desil menunjukkan posisi relatif keluarga dalam pemeringkatan kesejahteraan. Desil 1 berada pada kelompok relatif paling rendah, sedangkan desil 10 paling tinggi.

2. Apakah desil sama dengan pendapatan keluarga?

Belum tentu. Desil dihitung dari berbagai karakteristik sosial ekonomi, bukan berdasarkan satu angka pendapatan.

3. Apakah desil bisa berubah?

Bisa. Posisi desil dapat berubah mengikuti pembaruan kondisi keluarga dan perubahan posisi relatif dibandingkan keluarga lainnya.

4. Di mana masyarakat dapat memeriksa desil?

Pemeriksaan dapat dilakukan melalui kanal resmi Cek Bansos Kemensos dan kanal Cek DTSEN BPS.

 

Editor : Arya Kusuma