Sertifikasi 3 Juta Rumah MBR Dikebut, Kaltim Perlu Perhatikan Data dan Legalitas

Durasi Baca: 8 menit

Ikhtisar: Sertifikasi tanah MBR dipercepat melalui PTSL dan lintas sektoral, menyasar jutaan bidang untuk memperkuat akses hunian layak nasional.

 

Balikpapan TV - Hai Ces! Kementerian ATR/BPN menyiapkan dua jalur sertifikasi tanah untuk mendukung target tiga juta rumah MBR pada 2026-2027, melalui PTSL dan sertifikasi lintas sektoral.

Target tersebut menjadi penting karena persoalan perumahan bukan hanya soal membangun unit baru. Kepastian legalitas tanah juga menentukan akses pembiayaan, perlindungan aset, serta keberlanjutan hunian masyarakat berpenghasilan rendah.

Dua jalur sertifikasi disiapkan untuk mengejar target tiga juta rumah

Kementerian ATR/BPN menggunakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL sebagai salah satu jalur utama.

Program yang berjalan sejak 2017 itu dirancang mendaftarkan bidang tanah secara sistematis, termasuk tanah yang berada di desa dan kecamatan.

Jalur kedua menyasar tanah yang sudah berdiri rumah, tetapi belum tercakup dalam pelaksanaan PTSL. Skema ini disebut sertifikasi lintas sektoral.

Menurut Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Asnaedi, kedua jalur tersebut diharapkan membantu memperluas cakupan sertifikasi bagi MBR.

“Berkaitan dengan MBR di beberapa tempat, saya pikir kriteria harus tepat. Dari Menteri Perumahan juga sudah menyampaikan terkait dengan ukuran-ukuran baik formal, pekerja formal maupun informal,” kata Asnaedi.

Pembagian dua jalur tersebut penting karena kondisi kepemilikan tanah masyarakat tidak selalu seragam. Sebagian bidang dapat masuk sistematis, sementara lainnya membutuhkan mekanisme khusus karena sudah dihuni tetapi belum terdata.

 Baca Juga: PLTS 100 GW Diburu dalam Tiga Tahun, Pembiayaan Jadi Penentu Investasi Energi

Angka 157.693 bidang menunjukkan persoalannya bukan sekadar membangun rumah

Hasil integrasi data BPS dan ATR/BPN menunjukkan sebanyak 157.693 sertifikat hak atas tanah telah terkonfirmasi masuk kategori MBR.

Angka tersebut memperlihatkan adanya kelompok masyarakat yang sudah memiliki rumah atau tanah, tetapi masih membutuhkan intervensi kebijakan perumahan.

Data BPS 2026 juga menunjukkan persoalan perumahan memiliki dua dimensi berbeda. Backlog kepemilikan rumah mencapai 12,39 persen atau sekitar 9,29 juta rumah tangga.

Sementara backlog kelayakhunian mencapai 24,03 persen atau sekitar 18,01 juta rumah tangga. Backlog kelayakhunian menggambarkan rumah milik sendiri yang belum memenuhi kriteria rumah layak huni.

Indikator Perumahan	2025	2026	Perubahan
Backlog kepemilikan	13,00%	12,39%	-0,61 poin
Perkiraan rumah tangga backlog kepemilikan	9,64 juta	9,29 juta	Turun sekitar 350 ribu
Backlog kelayakhunian	25,33%	24,03%	-1,30 poin
Perkiraan rumah tangga backlog kelayakhunian	18,77 juta	18,01 juta	Turun sekitar 760 ribu

Data tersebut menunjukkan tantangan perumahan tidak berhenti setelah seseorang memiliki rumah. Legalitas, kualitas bangunan, luas hunian, air minum, dan sanitasi ikut menentukan kondisi perumahan.

BPS mencatat akses rumah layak huni secara nasional meningkat dari 68,40 persen pada 2025 menjadi 70,30 persen pada 2026.

Mengapa data desil menjadi penting bagi penerima MBR?

Ketepatan penerima menjadi bagian krusial karena program sertifikasi gratis membutuhkan penyaringan masyarakat berdasarkan kriteria yang jelas.

Asnaedi menyebut indikator desil yang disediakan BPS dapat menjadi pedoman dalam menentukan kelompok masyarakat yang memenuhi persyaratan.

Pendekatan berbasis data membantu pemerintah mengurangi risiko bantuan salah sasaran. Data BPS untuk Program 3 Juta Rumah juga telah dipilah berdasarkan desil kesejahteraan hingga tingkat kabupaten dan kota.

Dalam praktiknya, hal tersebut membuat koordinasi antarlembaga menjadi semakin penting. ATR/BPN menangani aspek pertanahan, sementara data kesejahteraan dan kondisi rumah membutuhkan dukungan statistik serta pemerintah daerah.

Ketepatan data penerima sertifikasi gratis membantu pemerintah memastikan bantuan tepat sasaran berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat [BTV:AI]

Sertifikat bukan sekadar dokumen administrasi

Bagi keluarga MBR, sertifikat tanah memberikan kepastian hukum terhadap aset yang dimiliki. Dampaknya bisa berkaitan dengan perlindungan kepemilikan hingga peluang menggunakan aset secara lebih aman.

Namun, sertifikasi tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan perumahan. Rumah yang sudah memiliki legalitas tanah tetap membutuhkan kualitas bangunan dan fasilitas dasar yang memadai.

BPS mencatat pada 2026 akses sanitasi layak nasional mencapai 86,73 persen, masih menjadi komponen terendah dibandingkan indikator kelayakan lainnya.

Artinya, kebijakan perumahan perlu melihat rumah sebagai satu ekosistem. Sertifikat, bangunan, sanitasi, air minum, dan akses pembiayaan saling menentukan kualitas hunian.

Apa artinya bagi masyarakat Kalimantan Timur?

Kalimantan Timur memiliki konteks perumahan yang menarik karena pertumbuhan kawasan perkotaan berjalan berdampingan dengan perkembangan pusat ekonomi baru.

Data BPS menunjukkan persentase rumah tangga dengan akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Kaltim mencapai 75,82 persen pada 2023.

Pada tahun yang sama, sekitar 75,14 persen rumah tangga Kaltim tercatat menempati rumah milik sendiri. Persentase kontrak atau sewa berada di angka 10,41 persen.

Data tersebut memberikan gambaran bahwa persoalan perumahan Kaltim bukan hanya mengejar jumlah kepemilikan. Kualitas hunian dan kepastian administrasi tetap menjadi bagian penting.

Bagi Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, hingga kawasan penyangga IKN, perkembangan perumahan dapat berkaitan dengan mobilitas pekerja dan kebutuhan hunian.

Namun, angka nasional 157.693 bidang belum dapat digunakan untuk menyimpulkan jumlah penerima yang berada di Kaltim. Data provinsi tersebut belum tersedia dalam informasi yang digunakan dalam artikel ini.

Target tiga juta bidang membutuhkan kecepatan sekaligus ketepatan

Pemerintah menargetkan sertifikasi gratis tiga juta bidang tanah MBR pada 2026-2027. Rinciannya, satu juta bidang ditargetkan selesai pada 2026 dan dua juta bidang pada 2027.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp672,9 miliar melalui Anggaran Belanja Tambahan untuk mendukung sertifikasi tiga juta bidang tersebut.

Komponen	Target
Sertifikasi 2026	1 juta bidang
Sertifikasi 2027	2 juta bidang
Total 2026-2027	3 juta bidang
Anggaran tambahan	Rp672,9 miliar
Bidang terkonfirmasi kategori MBR	157.693 bidang

Jika dibandingkan secara sederhana, 157.693 bidang yang telah terkonfirmasi setara sekitar 5,26 persen dari target tiga juta bidang.

Perhitungan itu bukan berarti 157.693 bidang merupakan seluruh realisasi program sertifikasi. Angka tersebut menggambarkan bidang yang telah teridentifikasi melalui integrasi data sebagai kategori MBR.

Perbedaan definisi tersebut penting agar pembaca tidak menganggap angka identifikasi sebagai capaian akhir program. Dalam kebijakan publik, definisi indikator menentukan cara sebuah target dibaca.

Poin Penting

• ATR/BPN menyiapkan PTSL dan sertifikasi lintas sektoral untuk mendukung target tiga juta rumah MBR.
• Target sertifikasi gratis mencapai tiga juta bidang tanah pada 2026-2027.
• Target 2026 sebesar satu juta bidang, sedangkan 2027 mencapai dua juta bidang.
• Sebanyak 157.693 sertifikat telah terkonfirmasi masuk kategori MBR melalui integrasi data.
• BPS mencatat backlog kepemilikan rumah 2026 sekitar 9,29 juta rumah tangga.
• Backlog kelayakhunian 2026 mencapai sekitar 18,01 juta rumah tangga.
• Kaltim memiliki tingkat akses hunian layak dan terjangkau sebesar 75,82 persen pada 2023.

Insight Redaksi

Program tiga juta bidang ini menunjukkan satu hal penting: krisis perumahan tidak selalu berarti kekurangan bangunan. Sebagian keluarga sudah punya rumah, tetapi legalitas atau kualitasnya belum memadai. Di Kaltim, pertumbuhan kawasan ekonomi membuat ketepatan data makin penting. Kada cukup sekadar mengejar angka; tanah, rumah, pekerjaan, dan kemampuan membayar harus dibaca sebagai satu ekosistem agar kebijakan benar-benar terasa manfaatnya.

Yang perlu diperkuat adalah pemadanan data penerima hingga tingkat daerah, terutama kawasan dengan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan hunian yang cepat.

Bagikan info ini ke kawalan ikam supaya makin banyak yang paham bahwa urusan rumah bukan cuma soal bangunan.

Mau mengikuti perubahan kebijakan ekonomi, properti, dan kehidupan masyarakat Kaltim tanpa ketinggalan konteks pentingnya? Pantau terus Balikpapan TV teman update setia, bukan sekadar info biasa!

FAQ

1. Apa dua skema sertifikasi tanah untuk MBR?

Dua skema tersebut adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL dan sertifikasi lintas sektoral.

2. Berapa target sertifikasi tanah MBR?

Targetnya tiga juta bidang tanah pada 2026-2027, dengan satu juta bidang pada 2026 dan dua juta bidang pada 2027.

3. Apa itu backlog kepemilikan rumah?

Backlog kepemilikan menunjukkan rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri dan tidak mempunyai rumah di tempat lain.

4. Apa itu backlog kelayakhunian?

Backlog kelayakhunian menunjukkan rumah tangga yang memiliki rumah sendiri tetapi rumahnya belum memenuhi kriteria layak huni.

5. Apakah 157.693 bidang merupakan seluruh target sertifikasi?

Bukan. Angka tersebut merupakan bidang yang telah terkonfirmasi masuk kategori MBR melalui integrasi data, bukan keseluruhan target program.

 

Editor : Arya Kusuma