Upah Minimum Kurir Australia Naik, Apa Dampaknya bagi Ojol Indonesia?

Durasi Baca: 8 menit

Ikhtisar: Australia memperkuat perlindungan kurir digital, sementara Indonesia menghadapi tantangan menetapkan pendapatan bersih dan jaminan sosial pengemudi.

 

Balikpapan TV - Hai Ces! Australia memperkuat perlindungan pekerja kurir berbasis aplikasi melalui standar minimum, sementara Indonesia masih mencari formula yang adil bagi pengemudi ojol.

Kebijakan ini menarik perhatian karena persoalannya dekat dengan keseharian pekerja platform: pendapatan, biaya operasional, perlindungan kecelakaan, hingga kepastian hubungan dengan aplikator.

Australia Mulai Menetapkan Standar Minimum Kurir Digital

Fair Work Commission (FWC) Australia mengembangkan mekanisme standar minimum bagi pekerja yang dikategorikan sebagai employee-like workers pada platform digital. Ruang lingkupnya mencakup layanan pengantaran makanan, minuman, dan bahan makanan melalui platform digital.

Perkembangan terbaru pada Agustus 2026 menempatkan standar pendapatan minimum sebagai salah satu instrumen perlindungan. Laporan terbaru menyebut tarif awal berada pada kisaran AUD31,30 hingga AUD32 per jam, tergantung jenis kendaraan.

Standar tersebut juga dirancang agar pekerja memperoleh jaring pengaman ketika pendapatan dari pekerjaan pengantaran berada di bawah batas yang ditentukan.

Bagi pekerja gig, konsep ini penting karena pendapatan tidak selalu mengikuti jumlah waktu yang dicurahkan untuk bekerja.

 Baca Juga: Bea Masuk 0% Belum Berlaku, Industri Plastik Minta Kepastian

Perlindungan Tidak Hanya Berhenti pada Pendapatan

Kerangka Australia juga mencakup sejumlah aspek lain, seperti asuransi, penyelesaian sengketa, pencatatan, konsultasi, dan hak mengambil waktu tidak bekerja.

Laporan The Guardian menyebut platform pengantaran juga diwajibkan menyediakan asuransi kecelakaan pribadi dengan tingkat perlindungan minimum yang wajar.

Dengan begitu, persoalan pekerja gig tidak hanya dilihat dari nominal tarif.

Mengapa Kebijakan Australia Relevan bagi Indonesia?

Indonesia menghadapi persoalan yang hampir serupa, meskipun struktur pasar, tarif, daya beli, dan biaya operasionalnya berbeda.

Pemerintah telah menetapkan pembatasan komisi aplikator transportasi online menjadi maksimal 8 persen. Skema tersebut berarti porsi pendapatan pengemudi secara prinsip menjadi sedikitnya 92 persen.

Namun, komisi rendah belum otomatis berarti pendapatan bersih tinggi.

Pengemudi masih menghadapi pengeluaran untuk bahan bakar, perawatan kendaraan, penyusutan, pulsa, serta waktu yang digunakan untuk menunggu pesanan.

Karena itu, ukuran kesejahteraan pengemudi tidak cukup hanya menghitung berapa persen pendapatan yang masuk ke aplikasi.

 Skema 92:8 Masih Memerlukan Aturan Teknis

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal sebelumnya menilai implementasi pembagian 92 persen untuk pengemudi dan 8 persen bagi aplikator membutuhkan aturan teknis yang lebih rinci.

DPR juga mencatat adanya persoalan penyesuaian tarif yang dapat memengaruhi pendapatan sebagian pengemudi setelah skema tersebut diterapkan.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan perlu melihat seluruh rantai pendapatan.

Tarif perjalanan, jumlah pesanan, promosi, insentif, komisi, waktu tunggu, dan biaya kendaraan saling memengaruhi hasil akhir yang diterima pengemudi.

DPR Sedang Mendorong Payung Hukum Pekerja Gig

Perdebatan mengenai perlindungan pekerja gig di Indonesia juga bergerak ke ranah legislasi.

Badan Legislasi DPR melibatkan komunitas pengemudi online dalam pembahasan RUU yang berkaitan dengan pekerja lepas, platform digital, dan perlindungan pekerja ekonomi gig.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda juga mendorong regulasi khusus karena karakter pekerjaan gig berbeda dari hubungan kerja konvensional.

Isu yang dibahas tidak hanya mengenai tarif.

Kejelasan status, batas pendapatan bersih, transparansi algoritma, jaminan sosial, serta mekanisme penyelesaian sengketa menjadi bagian penting dalam perdebatan tersebut.

Apa yang Bisa Dipelajari Indonesia dari Australia?

Indonesia tidak harus menyalin nominal Australia karena kondisi ekonominya berbeda.

Yang lebih relevan adalah mengambil prinsipnya: pekerja platform tetap membutuhkan standar perlindungan yang terukur, meskipun hubungan kerjanya mempertahankan fleksibilitas.

Model tersebut dapat mempertemukan dua kepentingan.

Di satu sisi, pengemudi membutuhkan pendapatan yang layak dan perlindungan sosial. Di sisi lain, platform perlu mempertahankan keberlanjutan bisnis serta layanan yang terjangkau bagi masyarakat.

Pendapatan Bersih Menjadi Ukuran yang Lebih Penting

Perdebatan tentang komisi sering berhenti pada angka persentase.

Padahal, pengemudi lebih membutuhkan kepastian mengenai uang yang benar-benar tersisa setelah seluruh biaya kerja dibayarkan.

Sebagai ilustrasi, pengemudi yang memperoleh bagian pendapatan tinggi tetapi mengeluarkan biaya kendaraan besar belum tentu memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik.

Karena itu, kebijakan ke depan perlu memperhitungkan pendapatan bersih, bukan sekadar pendapatan kotor.

Perlindungan Sosial Tidak Bisa Dikesampingkan

DPR telah mendorong penguatan jaminan sosial bagi pengemudi online, termasuk perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam konteks ekonomi gig, perlindungan kecelakaan kerja menjadi sangat relevan karena aktivitas pengemudi berlangsung langsung di jalan.

Jaminan sosial juga dapat mengurangi beban finansial ketika pengemudi mengalami kecelakaan atau kehilangan kemampuan bekerja.

Ini bagian yang tidak bisa dihitung hanya melalui komisi aplikasi.

Indonesia Perlu Menemukan Formula yang Sesuai Kondisi Lokal

Australia memberikan contoh bahwa fleksibilitas kerja dapat berjalan berdampingan dengan standar perlindungan.

Namun, Indonesia memiliki karakter ekonomi dan struktur tarif yang berbeda sehingga formula kebijakannya perlu disusun sendiri.

Regulasi yang terlalu sederhana berisiko hanya memindahkan persoalan dari aplikator kepada konsumen melalui kenaikan biaya layanan.

Sebaliknya, regulasi yang terlalu longgar dapat membuat risiko ekonomi semakin banyak ditanggung pengemudi.

Kuncinya adalah mencari titik tengah yang terukur.

Poin Penting

• Australia mengembangkan standar minimum bagi pekerja pengantaran berbasis platform digital.
• Tarif minimum yang diberitakan untuk pekerja pengantaran berada sekitar AUD31,30 hingga AUD32 per jam berdasarkan jenis kendaraan.
• Perlindungan Australia mencakup aspek pendapatan, asuransi, sengketa, dan sejumlah standar kerja lainnya.
• Indonesia menerapkan skema komisi maksimal 8 persen bagi aplikator transportasi online.
• DPR sedang mendorong regulasi yang memberikan kepastian lebih kuat bagi pekerja ekonomi gig.
• Pendapatan bersih setelah biaya operasional menjadi indikator penting untuk menilai kesejahteraan pengemudi.

Insight Redaksi

Australia menunjukkan satu hal penting: fleksibilitas kerja kada berarti risiko ekonomi harus sepenuhnya ditanggung pekerja. Indonesia punya ruang membuat model sendiri, tetapi ukuran akhirnya harus sederhana: berapa rupiah yang benar-benar tersisa di tangan pengemudi. Itu pangkal persoalannya, Ces.

Pemerintah dan DPR perlu menghitung pendapatan bersih pengemudi bersama biaya operasional, bukan hanya mengatur persentase komisi aplikator.

Bagikan artikel ini ke kawalan ikam supaya pembahasan soal masa depan ojol kada berhenti di angka komisi saja.

Mau memahami perubahan ekonomi digital dan dampaknya bagi pekerja? Ikuti terus info terbaru hanya di Balikpapan TV teman update setia, bukan sekadar info biasa!

FAQ

1. Berapa standar minimum kurir di Australia?

Standar yang diberitakan berada pada kisaran AUD31,30 hingga AUD32 per jam, bergantung jenis kendaraan.

2. Apakah standar Australia berlaku untuk semua pekerja?

Ruang lingkupnya ditujukan kepada pekerja employee-like yang melakukan pengantaran tertentu melalui platform digital.

3. Apakah Indonesia akan menerapkan upah minimum per jam untuk ojol?

Sumber yang digunakan belum menunjukkan adanya ketetapan Indonesia yang menyamakan skema pendapatan ojol dengan tarif minimum per jam Australia.

4. Mengapa komisi 8 persen belum cukup?

Karena pendapatan pengemudi juga dipengaruhi jumlah pesanan, tarif, waktu tunggu, insentif, serta biaya operasional kendaraan.

5. Apa yang sedang dibahas DPR terkait pekerja gig?

Pembahasannya mencakup kejelasan status, pendapatan bersih, transparansi algoritma, jaminan sosial, serta penyelesaian sengketa.

 

Editor : Arya Kusuma