BalikpapanTv.id-Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membicarakan polemik pemberian konsesi tambang ormas keagamaan dalam pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada Senin (10/6). Lahadalia menyebut Jokowi menanyakan soal Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
’’Saya sudah menjelaskan bahwa dalam rangka sosialisasi terhadap PP. Saya juga melakukan (sosialisasi) dengan beberapa kelompok organisasi, termasuk PBNU,’’ ucapnya.
Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa tidak semua organisasi keagamaan menerima konsesi tambang dari pemerintah dan bahwa pemerintah memberikan IUPK dengan syarat yang harus dipenuhi.
Kepada mereka yang menolak, Bahlil berdalih bahwa itu karena PP masih baru dan bahwa menerima atau tidak tergantung pada organisasi masing-masing. Menurutnya, tujuan bagi-bagi pengelolaan tambang itu baik dan ia optimistis mendapat respons positif.
’’Dia (organisasi keagamaan) harus punya badan usaha. Lalu, IUP tidak bisa dipindahtangankan dan badan usaha itu sebagiannya harus milik koperasi,’’ tuturnya.
Menurut Bahlil, PBNU adalah ormas pertama yang mengajukan IUPK untuk pengelolaan tambang. Namun, masih banyak organisasi keagamaan lain yang tertarik, namun Bahlil belum bisa mengumumkan secara terbuka nama-nama organisasinya.
Saat ini pemerintah sedang menunggu usulan dari organisasi keagamaan untuk mengelola tambang dan akan menawarkan IUPK pada mereka.
’’Baru NU yang datang, kami ajak komunikasi. Yang lainnya belum. Karena kita juga belum jemput bola, kan,’’ tuturnya.
Editor : Cakra AgungSumber : kaltimpost.jawapos.com