Durasi Baca: 6 menit
Ikhtisar: Pemkot Bontang mulai mendorong penataan kabel bersama PLN dan Telkom, dari inventarisasi titik hingga rencana ducting terpadu.
Balikpapan TV - Hai Ces! Pemerintah Kota Bontang mulai mendorong penataan kabel listrik dan telekomunikasi setelah menyoroti kondisi utilitas yang mengganggu kerapian ruang publik dan keselamatan warga.
Persoalannya ternyata bukan sekadar kabel yang tampak semrawut dari jalan. Di balik tumpukan jaringan itu ada izin pemanfaatan ruang, operator, biaya, keselamatan, serta kebutuhan menjaga layanan listrik dan internet tetap berjalan.
Neni Minta PLN dan Telkom Ikut Bereskan Kabel Kota
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni menginstruksikan jajaran pemerintah daerah berkoordinasi dengan PLN dan Telkom untuk membenahi jaringan kabel yang dinilai mengganggu wajah kota.
Instruksi tersebut disampaikan setelah Neni meninjau sejumlah titik bersama jajaran terkait. Salah satu kawasan yang menjadi perhatian berada di depan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Bontang.
Neni menyebut koordinasi dengan kedua perusahaan dijadwalkan pada Kamis, 8 Oktober 2026.
“Ya, Kamis koordinasi dengan Telkom dan PLN,” kata Neni Moerniaeni, Wali Kota Bontang, Rabu (7/10/2026).
Ia menjelaskan, langkah tersebut berangkat dari hasil tinjauan lapangan Dinas Perhubungan. Karena persoalan kabel berkaitan dengan berbagai pemilik jaringan, penanganannya membutuhkan keterlibatan sejumlah perangkat daerah.
Sekretaris Daerah, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, serta OPD terkait diminta ikut mengawal proses tersebut.
“Ini setelah bunda instruksikan dari tinjauan lapangan Dishub,” ucap Neni.
Arah kebijakan itu menunjukkan perubahan penting. Pemkot tidak hanya melihat kabel sebagai elemen yang mengganggu pemandangan, tetapi mulai menempatkannya sebagai bagian dari pengelolaan infrastruktur ruang publik.
Baca Juga: Jalan S Parman Depan RSUD Bontang Dipadati Parkir, Ternyata ini Persoalannya
Kenapa Kabel Tidak Bisa Sekadar Dipotong?
Bagi warga, kabel yang menggantung atau bertumpuk mungkin terlihat sebagai persoalan sederhana. Namun, satu tiang dapat menampung jaringan milik sejumlah penyedia layanan dengan fungsi berbeda.
Ada kabel listrik, fiber optik, jaringan komunikasi, hingga jaringan yang mungkin sudah tidak digunakan.
Artinya, penertiban membutuhkan identifikasi terlebih dahulu. Kabel aktif harus dibedakan dari kabel yang sudah tidak berfungsi. Jaringan yang akan dipindahkan juga perlu memiliki jalur pengganti agar layanan masyarakat tidak terganggu.
Persoalan ini pernah disoroti Robertus Richard Laksana Lamania, Manager ULP PLN Bontang. Saat membahas rencana jaringan bawah tanah pada 2025, ia mengatakan pembangunan jaringan bawah tanah membutuhkan biaya besar dan jaringan udara masih digunakan karena pertimbangan efisiensi serta kemudahan perawatan.
“Selama keinginan Pemkot Bontang itu matang dan sesuai regulasi kami akan support,” ujar Robertus Richard Laksana Lamania, Manager ULP PLN Bontang.
Ia juga mengingatkan bahwa kabel yang berada di udara bukan hanya milik PLN. Provider telekomunikasi juga memiliki jaringan yang berada di sekitar infrastruktur kelistrikan.
Konteks ini membuat koordinasi PLN, Telkom, operator telekomunikasi dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dari penataan.
Masalahnya Sudah Terlihat di Ruang Publik
Perhatian Pemkot Bontang terhadap kabel semrawut bukan muncul dalam satu hari.
Pada September 2026, kondisi jaringan telekomunikasi di Jalan KS Tubun menjadi perhatian setelah sebuah tiang yang menampung banyak kabel dilaporkan nyaris roboh. Warga setempat mengkhawatirkan kabel jatuh ke badan jalan dan membahayakan pengguna jalan.
Kondisi serupa juga disoroti pada sejumlah kawasan lain. Pada 24 September, Neni menyatakan akan menyurati perusahaan telekomunikasi dan PLN agar pemasangan kabel tidak dilakukan sembarangan serta kabel yang sudah tidak digunakan dirapikan.
“Segera kami buatkan surat ke perusahaan telekomunikasi. Ini untuk menjaga estetika kota,” ucap Neni.
Pada titik tertentu, satu tiang disebut menampung puluhan kabel. Situasi semacam itu memperlihatkan bahwa persoalannya bukan sekadar soal tampilan kota, tetapi juga bagaimana jaringan utilitas berkembang tanpa satu sistem penataan yang terintegrasi.
Baca Juga: SMP 7 Bontang Pindah Bertahap ke Jalan Brokoli, Ini Fasilitas Barunya
September Sudah Ada Pembahasan Izin Fiber Optik
Ada fakta lain yang membuat perkembangan Oktober ini menarik.
Pada 16 September 2026, Pemerintah Kecamatan Bontang Selatan mencatat agenda Rapat Pembahasan Perizinan Pemanfaatan Jalan untuk Pemasangan Utilitas Kabel Fiber Optik. Rapat tersebut diselenggarakan BPKAD dan berlangsung di Ruang Rapat Lantai 1 BPKAD.
Agenda serupa juga tercatat di Kecamatan Bontang Barat pada tanggal yang sama.
Artinya, ketika Neni pada Oktober meminta koordinasi dengan PLN dan Telkom, persoalan utilitas kabel sebenarnya sudah masuk dalam pembahasan administratif pemerintah daerah.
Di sinilah pekerjaan rumahnya menjadi jelas: penataan kabel lama perlu berjalan beriringan dengan pengendalian pemasangan jaringan baru.
Kalau kabel lama dirapikan hari ini, lalu beberapa bulan kemudian muncul jaringan baru dengan jalur berbeda, persoalan serupa dapat kembali terjadi.
Bontang Sudah Membicarakan Ducting Sejak Awal 2026
Jauh sebelum instruksi terbaru, Pemkot Bontang sudah menyiapkan gagasan penataan kabel melalui sistem ducting.
Pada Februari 2026, Neni menyampaikan bahwa penataan dilakukan bertahap dan beberapa kawasan dipertimbangkan sebagai proyek awal, termasuk Loktuan, Berbas Tengah dan Berbas Pantai.
“Pelan-pelan kita lakukan. Contoh awalnya ducting sudah diterapkan di pedestrian depan Rudal. Penambahan pedestrian tahun ini di Jalan Pattimura juga akan menggunakan konsep yang sama,” kata Neni.
Neni juga menjelaskan bahwa satu jalur ducting dapat dirancang untuk digunakan bersama oleh sejumlah utilitas.
“Memang harus perencanaan dulu. Dalam satu box ducting itu nanti bisa digunakan bersama, misalnya Telkom dan utilitas lain.”
Konsep tersebut penting karena penataan kabel tidak cukup hanya memindahkan jaringan yang sudah ada. Pemerintah perlu menentukan ruang utilitas sejak awal agar pembangunan jalan, trotoar atau kawasan publik tidak kembali dibongkar ketika operator memasang jaringan baru.
Neni bahkan menyoroti persoalan yang sering terjadi setelah sebuah kawasan selesai ditata.
“Kadang kabel sudah ditanam rapi, tapi muncul galian baru. Itu yang harus diintegrasikan supaya tidak terulang. Ini harus direncanakan bersama.”
Dengan demikian, ducting dapat dipahami sebagai bagian dari perencanaan utilitas bersama, bukan sekadar tempat menyembunyikan kabel dari pandangan.
Baca Juga: Warga Api-Api Bontang Diminta Bayar Rp50 Ribu, PT Noorel Idea Tegaskan Jargas Gratis
Bandung Menunjukkan Kenapa Migrasi Kabel Butuh Sistem
Bontang bukan satu-satunya kota yang menghadapi persoalan ini.
Pemerintah Kota Bandung pada 2026 menjalankan program penurunan kabel utilitas udara dan menargetkan penataan pada 85 ruas jalan hingga akhir tahun. Program tersebut menggabungkan penataan ruang kota dengan pemindahan jaringan ke bawah tanah.
Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, menegaskan bahwa penataan harus mempertimbangkan layanan publik.
“Target kami pada Desember 2026 seluruh 85 ruas jalan sudah turun kabelnya. Ini merupakan bagian dari penataan kota agar lebih indah, aman, dan tertib.”
Pada tahap pelaksanaan, Pemkot Bandung juga menyiapkan sistem cadangan sebelum kabel udara dipotong. Farhan menekankan bahwa proses migrasi tidak boleh membuat konektivitas masyarakat terganggu.
Hal itu terlihat sejak pelaksanaan awal program. Asep Wawan Dharmawan, Direktur Utama PT Bandung Infra Investama, menjelaskan kesiapan fasilitas sebelum jaringan dipindahkan.
“Persiapan sudah kita lakukan, mulai dari memastikan perangkat pasif seperti manhole, handhole, jaringan utama hingga akses sudah tersedia dan siap digunakan.”
Bandung juga telah membangun infrastruktur jaringan utilitas bawah tanah pada sejumlah ruas dan mengembangkan konsep penggunaan fasilitas ducting bersama operator.
Bagi Bontang, pengalaman tersebut bukan berarti harus disalin mentah. Kondisi kota, anggaran, kepadatan kawasan, karakter tanah, risiko genangan, serta kebutuhan jaringan tentu berbeda.
Namun, ada satu pelajaran yang relevan: kabel udara sebaiknya tidak dipindahkan sebelum sistem penggantinya siap.
Dari Estetika Kota Menuju Tata Kelola Utilitas
Wajah kota tidak hanya dibentuk taman, trotoar, marka jalan atau bangunan. Infrastruktur yang berada di atas kepala warga juga ikut menentukan apakah sebuah kawasan terasa tertata.
Namun estetika hanya satu bagian.
Penataan kabel juga menyentuh:
- Keselamatan, terutama ketika kabel atau tiang berada dalam kondisi bermasalah.
- Keandalan layanan, karena jaringan listrik dan internet harus tetap berfungsi selama proses pemindahan.
- Pemanfaatan ruang publik, sebab pemasangan jaringan menggunakan ruang yang juga dibutuhkan pejalan kaki, kendaraan dan fasilitas kota.
- Efisiensi pembangunan, agar jalan atau trotoar tidak berulang kali dibongkar untuk pemasangan utilitas.
- Koordinasi operator, karena satu lokasi dapat digunakan beberapa penyedia jaringan.
- Perencanaan kota, terutama jika Bontang ingin membangun sistem utilitas bawah tanah secara bertahap.
Karena itu, langkah inventarisasi titik kabel menjadi penting sebelum bicara soal pemotongan atau pemindahan.
Pemerintah perlu mengetahui kabel mana yang aktif, siapa pemiliknya, lokasi mana yang paling berisiko, serta jalur mana yang dapat menjadi prioritas.
Apa yang Perlu Terjadi Setelah Koordinasi PLN dan Telkom?
Koordinasi 8 Oktober akan menjadi titik penting untuk melihat apakah instruksi tersebut bergerak menjadi program yang memiliki ukuran kerja jelas.
Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diketahui publik setelah pertemuan:
- Titik kabel mana yang menjadi prioritas.
- Jumlah jaringan dan tiang yang akan ditata.
- Pembagian kewenangan antara Pemkot, PLN, Telkom dan operator lain.
- Kabel mana yang masih aktif dan mana yang sudah tidak digunakan.
- Apakah ducting akan digunakan sebagai solusi pada lokasi tertentu.
- Jadwal pelaksanaan dan tahapan pekerjaannya.
- Skema pembiayaan penataan.
- Mekanisme agar pemasangan jaringan baru tidak kembali menghasilkan kabel semrawut.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena keberhasilan penataan bukan diukur dari berapa banyak kabel yang dipotong pada satu hari.
Ukuran yang lebih penting adalah apakah setelah ditata, kawasan tersebut memiliki sistem utilitas yang tertib dan tidak kembali penuh kabel dalam beberapa tahun berikutnya.
Poin Penting
- Pemkot Bontang mendorong koordinasi dengan PLN dan Telkom untuk menata kabel listrik serta telekomunikasi.
- Salah satu lokasi perhatian berada di sekitar depan BPKAD Bontang.
- Dishub menjadi bagian dari proses awal melalui hasil tinjauan lapangan.
- Pembahasan izin pemanfaatan jalan untuk utilitas fiber optik sudah tercatat pada September 2026.
- Pemkot telah membahas konsep ducting sejak awal 2026.
- Neni membuka peluang penggunaan ducting bersama untuk Telkom dan utilitas lain.
- Penataan kabel membutuhkan inventarisasi, kesiapan jaringan pengganti dan koordinasi pemilik utilitas.
- Bandung menunjukkan migrasi kabel ke bawah tanah membutuhkan infrastruktur pendukung dan sistem cadangan.
- Keberhasilan Bontang nantinya bukan hanya soal kota terlihat rapi, tetapi bagaimana utilitas dapat dikelola dalam satu perencanaan.
Insight Redaksi
Bontang sedang berhadapan dengan persoalan klasik kota berkembang: infrastruktur digital tumbuh cepat, sementara ruang utilitas belum selalu dirancang bersama. Kabel bukan sekadar pemandangan; ia cermin bagaimana kota mengatur ruangnya. Kalau perencanaan ducting benar-benar terintegrasi, Bontang punya peluang mengubah masalah kabel menjadi fondasi tata kota yang lebih tertib.
Mulai awasi titik kabel yang sudah dibenahi, sebab ukuran keberhasilannya terlihat saat jaringan baru tidak kembali semrawut.
Bagikan artikel ini ke bubuhan yang sering melintas di kawasan dengan kabel bertumpuk, supaya perhatian publik ikut mengawal penataannya.
Penataan kabel mungkin terlihat seperti pekerjaan kecil dari pinggir jalan. Padahal, dari sanalah kualitas ruang kota sering terasa setiap hari.
Dari kabel yang tertata, Bontang membangun ruang publik yang nyaman; Balikpapan TV teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Kenapa kabel Bontang perlu ditata?
Karena kabel yang tidak tertata dapat mengganggu estetika kota, menimbulkan persoalan keselamatan, serta menyulitkan pengelolaan ruang publik.
2. Apakah semua kabel akan dipindahkan ke bawah tanah?
Belum ada ketetapan bahwa seluruh kabel Bontang langsung dipindahkan ke bawah tanah. Pemkot masih mengembangkan penataan secara bertahap dan membahas lokasi yang sesuai.
3. Apa itu ducting?
Ducting merupakan jalur atau ruang khusus untuk menempatkan jaringan utilitas, sehingga kabel dapat ditata dan dikelola dalam sistem yang lebih terorganisasi.
4. Mengapa PLN dan Telkom perlu dilibatkan?
Karena jaringan utilitas memiliki pemilik dan fungsi berbeda. Penataan membutuhkan koordinasi agar pemindahan tidak merusak jaringan maupun mengganggu layanan masyarakat.
5. Apakah Bontang sudah memiliki contoh ducting?
Pemkot menyebut konsep ducting sudah diterapkan pada pedestrian depan Rudal dan direncanakan digunakan dalam pembangunan pedestrian tertentu.
Editor : Arya Kusuma