Ikhtisar: Petugas Damkar Bontang menghadapi risiko tinggi, Pemkot menyiapkan perhatian khusus berupa nutrisi atau insentif.
Balikpapan TV - Hai Ces! Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mempertimbangkan insentif bagi petugas Damkar yang menghadapi risiko tinggi saat menjalankan tugas di lapangan.
Bukan cuma soal memadamkan api. Petugas juga berhadapan dengan asap, panas, dan situasi berbahaya, sehingga perhatian terhadap keselamatan dan kesejahteraan mereka ikut dibahas.
Baca Juga: Pro RT Plus Bontang Kini Rp20 Juta per RT, Neni Minta Dana Tak Habis untuk Seremonial
Risiko Kerja Damkar Tak Bisa Dianggap Biasa
Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang bekerja dalam kondisi yang berbeda dari pekerjaan kantor pada umumnya.
Saat kebakaran terjadi, mereka harus masuk ke situasi yang penuh risiko, termasuk paparan asap dan panas ketika melakukan penanganan maupun penyelamatan.
Neni menyebut kondisi tersebut menjadi alasan pemerintah daerah mempertimbangkan bentuk perhatian khusus bagi personel Damkar.
“Iya, memang salah satunya sama seperti perawat yang ada high risk-nya. Nanti kita akan berikan, karena mereka ada asap, menghirup asap, mata juga. Wajarlah kalau kita berikan mungkin dengan nutrisi,” kata Neni.
Bentuk perhatian itu belum dipastikan hanya berupa insentif. Tambahan nutrisi juga disebut sebagai salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan.
Insentif Masih Dikaji agar Sesuai APBD
Pemkot Bontang belum menentukan besaran maupun mekanisme pemberian insentif tersebut.
Neni mengatakan pembahasannya perlu dilakukan bersama bagian anggaran dan bagian hukum. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap bentuk belanja untuk petugas Damkar memiliki dasar yang sesuai aturan.
Langkah ini juga menjadi penting karena regulasi Kemendagri memang mengakomodasi pemenuhan tunjangan risiko tinggi serta BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah dalam pedoman penyusunan APBD.
Artinya, perhatian terhadap risiko kerja petugas Damkar tidak hanya berkaitan dengan penghargaan atas pekerjaan mereka, tetapi juga harus ditempatkan dalam kerangka aturan dan kemampuan keuangan daerah.
Mayoritas Petugas Damkar Bontang Berstatus Outsourcing
Persoalan lain yang ikut disorot Neni adalah status kepegawaian personel Damkar Bontang.
Menurutnya, mayoritas petugas Damkar saat ini berstatus outsourcing. Kondisi tersebut menjadi bagian dari pembahasan ketika pemerintah sebelumnya mengusulkan mereka masuk dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
Namun, usulan tersebut belum dapat direalisasikan karena terkendala ketentuan masa kerja.
“Damkarnya ini sekarang kebanyakan outsourcing. Karena kemarin kita memasukkan PPPK paruh waktu tidak bisa. Kita usulkan pun ditolak,” ujarnya.
Status kepegawaian ini membuat pembahasan kesejahteraan petugas Damkar tidak berhenti pada soal tambahan penghasilan. Ada pula persoalan mengenai bentuk perlindungan dan skema kerja yang dapat diterapkan pemerintah daerah.
Baca Juga: Mediasi Demo PLN Bontang Berlangsung Tertutup, Jurnalis Diminta Menunggu di Luar
Neni Tak Mau Salah Membelanjakan APBD
Untuk saat ini, belum ada angka pasti mengenai berapa besar insentif atau tambahan perhatian yang akan diberikan kepada petugas Damkar Bontang.
Pemkot masih harus membicarakan skema tersebut bersama bagian anggaran dan bagian hukum.
“Kita bicarakan dengan anggaran, dengan bagian hukum, karena kita juga tidak mau salah dalam membelanjakan APBD,” pungkas Neni.
Bagi petugas yang setiap saat harus siap ketika terjadi kebakaran maupun keadaan darurat, pembahasan ini pada akhirnya bukan sekadar soal tambahan penghasilan. Perlindungan kerja dan kepastian mekanisme pemberian manfaat juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah terhadap mereka.
Poin Penting
- Pemkot Bontang mempertimbangkan perhatian khusus bagi petugas Damkar.
- Risiko kerja yang disorot meliputi paparan asap, panas, dan kondisi berbahaya.
- Bentuk perhatian dapat berupa tambahan nutrisi maupun insentif tertentu.
- Besaran dan mekanisme insentif belum ditetapkan.
- Mayoritas petugas Damkar Bontang disebut masih berstatus outsourcing.
- Pembahasan akan melibatkan bagian anggaran dan bagian hukum Pemkot Bontang.
Insight Redaksi
Risiko kerja Damkar bukan hanya terlihat ketika api berkobar. Perlindungan setelah dan sebelum petugas turun ke lapangan juga perlu masuk hitungan. Bagi Bontang, pembahasan insentif ini menunjukkan bahwa keselamatan petugas harus berjalan beriringan dengan disiplin pengelolaan APBD.
Kalau skemanya sudah matang, yang paling penting bukan sekadar nominalnya, tetapi kepastian bahwa petugas yang menghadapi risiko tinggi benar-benar mendapat perlindungan yang jelas.
Kalau pembahasannya berlanjut, warga Bontang tentu patut mengikuti seperti apa bentuk insentif dan perlindungan yang akhirnya diputuskan pemerintah.
Yuk, bagikan artikel ini ke rekan atau keluarga yang ingin tahu perkembangan kebijakan untuk petugas Damkar Bontang.
Soal keselamatan petugas dan pelayanan publik, terus pantau kabar terbaru hanya di Balikpapan TV, teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Mengapa petugas Damkar Bontang dipertimbangkan mendapat insentif?
Karena mereka menghadapi risiko kerja seperti paparan asap, panas, dan kondisi berbahaya saat bertugas.
2. Apakah besaran insentif sudah ditentukan?
Belum. Pemkot Bontang masih mengkaji bentuk dan mekanisme pemberiannya.
3. Selain insentif, apa bentuk perhatian yang dipertimbangkan?
Neni menyebut tambahan nutrisi sebagai salah satu bentuk perhatian yang dapat diberikan.
4. Bagaimana status kepegawaian mayoritas petugas Damkar Bontang?
Menurut Neni, mayoritas petugas Damkar Bontang saat ini berstatus outsourcing.
5. Mengapa insentif belum langsung diberikan?
Pemkot masih perlu memastikan dasar hukum dan menyesuaikan pemberian tersebut dengan kemampuan APBD.
Sumber Informasi : Bontang Post; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
