Ikhtisar: Anggaran Pro RT Plus Bontang menyusut menjadi Rp20 juta per RT, diarahkan untuk aset dan kebutuhan lingkungan yang berkelanjutan.
Balikpapan TV - Hai Ces! Kalau biasanya dana RT bisa digunakan untuk berbagai kegiatan lingkungan, kini pengurus RT di Bontang diminta lebih selektif menentukan belanja. Anggaran Program Pro RT Plus menyusut hingga Rp20 juta per RT di tengah ruang fiskal daerah yang terbatas.
Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni meminta dana tersebut tidak habis untuk kegiatan seremonial. Pengurus RT justru didorong memilih kebutuhan yang manfaatnya bisa dirasakan warga dalam jangka panjang.
Salah satu contohnya adalah membeli tenda dan kursi yang dapat digunakan bergantian untuk kegiatan masyarakat.
Baca Juga: Fraksi ADB Soroti Modal Bankaltimtara Rp133 Miliar, DPRD Bontang Diminta Bentuk Pansus
Rp20 Juta, Jangan Sampai Habis untuk Kegiatan Sesaat
Neni menyebut keterbatasan anggaran bukan berarti RT tidak lagi memiliki ruang untuk menyelesaikan persoalan sosial, ekonomi, maupun lingkungan.
“Memang enggak ada uangnya, tapi tetap kita memberikan ruang buat RT menyelesaikan permasalahan sosial, ekonomi, dan lingkungan,” ungkap Neni.
Karena dananya terbatas, ia meminta belanja RT diarahkan pada kebutuhan yang memiliki masa pakai panjang dan tercatat sebagai inventaris lingkungan.
“Kalau perlengkapan buat RT, misalkan kursi, tenda. Itu tahan sampai puluhan tahun dan terinventarisasi sebagai aset,” bebernya.
Bagi warga, pola seperti ini membuat manfaat anggaran tidak berhenti ketika sebuah kegiatan selesai. Perlengkapan yang dibeli dapat kembali digunakan untuk berbagai kegiatan lingkungan di kemudian hari.
Urban Farming Ikut Dievaluasi
Perubahan arah belanja tersebut juga berkaitan dengan evaluasi terhadap sejumlah program Pro RT pada tahun-tahun sebelumnya.
Neni menyoroti program pertanian perkotaan atau urban farming yang pernah menggunakan bantuan bibit ternak di kawasan permukiman padat.
Menurut dia, program tersebut belum memberikan hasil berkelanjutan seperti yang diharapkan.
“Kalau kayak ternak-ternak itu baru urban farming. Mana ada yang jadi urban farming selama ini, enggak ada. Habis saja uangnya,” kata Neni.
Karena itu, pemerintah kota ingin usulan kegiatan RT ke depan lebih terukur dan benar-benar memiliki manfaat yang bisa bertahan lebih lama.
Inspektorat Diminta Masuk Sejak Perencanaan
Pengawasan juga diperketat. Neni meminta Inspektorat melakukan asesmen sejak tahap perencanaan agar penggunaan dana Pro RT tidak menimbulkan persoalan dalam pertanggungjawaban.
“Saya minta Inspektorat dari awal sudah mengasesmen. Supaya betul-betul dana Pro RT itu manfaatnya dirasakan oleh masyarakat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Artinya, pengurus RT tidak hanya perlu memikirkan kegiatan apa yang ingin dilakukan, tetapi juga memastikan usulan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tenda, Kursi hingga Infrastruktur Minor
Selain pengadaan inventaris seperti tenda dan kursi, dana Rp20 juta per RT masih dapat digunakan untuk perbaikan infrastruktur lingkungan berskala kecil.
Namun, penggunaannya tetap harus mengikuti petunjuk teknis.
Neni mengingatkan pengurus RT agar tidak memaksakan kegiatan yang tidak masuk dalam ketentuan.
“Kalau enggak masuk, jangan dilakukan,” tandasnya.
Kebijakan ini sejalan dengan kondisi fiskal Bontang yang sedang menghadapi tekanan anggaran. Dalam penyesuaian APBD 2026, Pemkot Bontang juga melakukan penyesuaian sejumlah belanja modal untuk menjaga stabilitas fiskal daerah.
Baca Juga: Pemadaman Tiap Hari Jadi Sorotan, DPRD Bontang Minta Sistem Backup Listrik Dikaji
Bagaimana Nasib Pro RT Plus pada 2027?
Untuk tahun anggaran 2027, kelanjutan besaran maupun skema Pro RT Plus belum dapat dipastikan.
Neni mengatakan keputusan tersebut akan mengikuti kondisi penerimaan daerah dan ruang fiskal yang tersedia.
“Disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan ruang fiskal yang ada. Enggak bisa dipaksakan juga,” pungkasnya.
Bagi pengurus RT, perubahan ini membuat perencanaan menjadi semakin penting. Dengan dana yang lebih terbatas, setiap usulan perlu dipastikan benar-benar dibutuhkan warga, sesuai aturan, dan sebisa mungkin memberikan manfaat yang tidak berhenti setelah satu kegiatan selesai.
Poin Penting
- Anggaran Pro RT Plus disebut menyusut menjadi Rp20 juta per RT.
- Neni meminta kegiatan seremonial tidak menjadi prioritas.
- Pengadaan tenda dan kursi diarahkan sebagai contoh belanja aset yang dapat digunakan berulang.
- Perbaikan infrastruktur lingkungan berskala minor tetap dimungkinkan sesuai petunjuk teknis.
- Inspektorat diminta melakukan asesmen sejak tahap perencanaan.
- Program urban farming pada periode sebelumnya menjadi bagian dari evaluasi.
- Besaran dan kelanjutan Pro RT Plus pada 2027 masih bergantung pada kondisi fiskal Bontang.
Insight Redaksi
Ketika ruang fiskal menyempit, tantangannya bukan hanya soal berapa besar dana yang tersedia, tetapi bagaimana dana tersebut meninggalkan manfaat yang bisa digunakan warga lebih lama.
Bagi RT, perubahan pola belanja ini membuat kebutuhan lingkungan dan kepatuhan terhadap aturan harus berjalan beriringan.
Kalau ada usulan yang tidak sesuai petunjuk teknis, pesan Neni cukup jelas: jangan dipaksakan.
Jangan lewatkan informasi lokal lainnya dari BTV. Bagikan artikel ini kepada pengurus RT atau warga yang perlu mengetahui perubahan arah penggunaan dana Pro RT Plus.
Dan kalau ingin tahu bagaimana kebijakan anggaran daerah berdampak langsung ke lingkungan tempat tinggal, tetap bersama Balikpapan TV. Teman update setia, bukan sekadar berita biasa.
FAQ
1. Berapa anggaran Pro RT Plus yang disebutkan untuk setiap RT?
Anggaran yang disebut dalam informasi ini sebesar Rp20 juta per RT.
2. Untuk apa dana tersebut diarahkan?
Dana diarahkan untuk kebutuhan yang memberikan manfaat berkelanjutan, seperti pengadaan tenda dan kursi serta perbaikan infrastruktur lingkungan berskala minor sesuai ketentuan.
3. Apakah kegiatan seremonial dilarang seluruhnya?
Neni meminta pengurus RT menghentikan atau tidak memprioritaskan kegiatan seremonial dan mengarahkan anggaran pada kebutuhan yang memiliki manfaat lebih berkelanjutan.
4. Apakah Pro RT Plus akan tetap berlanjut pada 2027?
Kelanjutannya belum dipastikan dan akan disesuaikan dengan kondisi penerimaan serta ruang fiskal daerah.
5. Mengapa Inspektorat dilibatkan?
Inspektorat diminta melakukan asesmen sejak tahap perencanaan agar penggunaan dana sesuai ketentuan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.
Sumber Informasi: Bontang Post
