Durasi Baca: 4 menit
Ikhtisar: Perubahan APBD Berau 2026 menaikkan pendapatan dan belanja, sementara pembiayaan turun di tengah penyesuaian fiskal.
Balikpapan TV - Hai Ces! Pemkab Berau dan DPRD Kabupaten Berau menyepakati perubahan KUA-PPAS 2026 di Tanjung Redeb, dengan pendapatan dan belanja naik serta pembiayaan turun karena penyesuaian fiskal dan kebutuhan prioritas daerah.
Di balik angka triliunan itu, pemerintah daerah menghadapi perubahan transfer, kebutuhan karhutla, dan waktu pelaksanaan yang makin sempit hingga akhir tahun.
Pendapatan Berau Bertambah Hampir Rp950 Miliar
Perubahan KUA-PPAS disepakati dalam rapat paripurna DPRD Berau pada Selasa malam, 29 September 2026.
Pendapatan daerah kemudian ditetapkan Rp3,674 triliun, naik Rp949,557 miliar dari APBD murni Rp2,724 triliun.
Kenaikan tersebut terutama berasal dari pendapatan transfer yang mencapai sekitar Rp3,171 triliun.
Nilai transfer itu bertambah sekitar Rp914 miliar dibandingkan anggaran awal Rp2,257 triliun.
Perubahan tersebut berkaitan dengan penyesuaian kebijakan fiskal, termasuk dana transfer pemerintah pusat dan perkembangan kondisi sepanjang 2026.
Belanja Naik, Kebutuhan Wajib Jadi Prioritas
Belanja daerah dalam perubahan APBD ditetapkan Rp3,946 triliun, bertambah Rp533,829 miliar dari APBD murni.
Komposisinya mencakup belanja operasi Rp2,244 triliun dan belanja modal Rp1,401 triliun.
Belanja tidak terduga dialokasikan sekitar Rp23 miliar, sedangkan belanja transfer mencapai Rp277 miliar.
Arah belanja juga mencakup kekurangan gaji dan tunjangan kepala daerah, DPRD, ASN, serta TPP ASN.
Pelayanan dasar menjadi bagian lain yang mendapat perhatian, mencakup pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, jaminan sosial, dan penanggulangan kemiskinan.
Baca Juga: Bus Sekolah hingga Trans Berau, Sri Juniarsih Bawa Usulan ke Pusat Demi Pelayanan Publik di Berau
Mengapa Pemerintah Berau Sampai Bergerilya ke Kementerian?
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas mengungkap adanya tekanan fiskal yang harus ditangani menjelang perubahan anggaran 2026.
Ia menyebut dirinya berada sekitar satu minggu di sejumlah kementerian untuk mencari dukungan menutup kekurangan anggaran.
“Kurang lebih satu minggu saya berada dan bergerilya di beberapa kementerian itu semata-mata untuk menutupi segala kekurangan anggaran yang kita miliki.”
Pernyataan tersebut disampaikan Sri Juniarsih di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Berau pada 30 September 2026.
Selain perubahan transfer, pemerintah daerah juga menghadapi kebutuhan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla.
Anggaran penanganan karhutla diperkuat melalui bantuan Presiden Republik Indonesia, menurut keterangan Pemkab Berau.
Pembiayaan Turun Rp415,7 Miliar
Sisi pembiayaan menjadi bagian penting dalam perubahan struktur APBD Berau tahun ini.
Pembiayaan daerah ditetapkan Rp272,644 miliar, turun sekitar Rp415,728 miliar dari APBD murni Rp688,372 miliar.
Data pemerintah daerah menunjukkan defisit sekitar Rp272 miliar kemudian ditutup melalui SiLPA Tahun Anggaran 2025.
Perubahan ini membuat struktur anggaran Berau bergerak pada dua sisi sekaligus: pendapatan meningkat, sementara sumber pembiayaan dari SiLPA berkurang.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tambahan pendapatan belum berarti seluruh ruang fiskal dapat digunakan secara bebas.
Baca Juga: Marathon 4 Hari di Jakarta, Sri Juniarsih Mas Bawa Agenda Strategis Berau ke Lima Kementerian
Waktu Pelaksanaan Kini Jadi Persoalan Berikutnya
Perubahan APBD 2026 disepakati menjelang batas waktu yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2026.
Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 mencantumkan pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat 30 September.
Pemkab Berau juga menyebut waktu pelaksanaan program setelah perubahan APBD menjadi salah satu perhatian dalam pengelolaan anggaran.
Artinya, setelah angka disepakati, pekerjaan berikutnya adalah memastikan program berjalan dalam sisa waktu anggaran 2026.
Bagi masyarakat Berau, bagian yang paling mudah terlihat bukan sekadar perubahan angka APBD, melainkan layanan yang dibiayai melalui anggaran tersebut.
Pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, perlindungan sosial, pembayaran kewajiban daerah, serta penanganan karhutla menjadi beberapa area yang disebut pemerintah dalam prioritas perubahan.
Poin Penting
- Pendapatan daerah Berau 2026 berubah menjadi Rp3,674 triliun.
- Pendapatan naik Rp949,557 miliar dari APBD murni.
- Belanja daerah meningkat menjadi Rp3,946 triliun.
- Pembiayaan turun menjadi Rp272,644 miliar.
- Defisit sekitar Rp272 miliar ditutup melalui SiLPA 2025.
- Prioritas belanja mencakup gaji, TPP ASN, layanan dasar, karhutla, jaminan sosial, dan kewajiban belanja daerah.
Insight Redaksi
Perubahan APBD Berau kali ini bukan sekadar perpindahan angka dalam dokumen anggaran. Pendapatan bertambah, namun ruang fiskal juga dibebani kebutuhan wajib dan waktu pelaksanaan yang pendek. Di sinilah pengawasan publik penting: lihat bukan hanya berapa anggarannya, tetapi layanan apa yang benar-benar sampai ke masyarakat Berau.
Perubahan anggaran perlu dibaca bersama jadwal pelaksanaan program, supaya tambahan anggaran tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen. Bubuhan Berau tentu perlu melihat hasilnya di lapangan, bukan sekadar angka yang naik turun.
Kalau handak mengikuti perubahan anggaran daerah, lihat jua dampaknya pada layanan yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
Bagikan artikel ini ke bubuhan ikam supaya pembahasan soal APBD Berau kada berhenti di ruang rapat saja.
Dari angka APBD sampai dampaknya ke kehidupan warga, ikuti terus informasi daerah bersama Balikpapan TV, teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Kapan perubahan KUA-PPAS Berau 2026 disepakati?
Perubahan KUA-PPAS disepakati Pemkab Berau dan DPRD pada Selasa malam, 29 September 2026.
2. Berapa pendapatan daerah Berau setelah perubahan?
Pendapatan daerah ditetapkan sekitar Rp3,674 triliun, naik Rp949,557 miliar dari APBD murni.
3. Berapa belanja daerah setelah perubahan?
Belanja daerah ditetapkan Rp3,946 triliun, meningkat Rp533,829 miliar dibandingkan APBD murni.
4. Dari mana defisit pembiayaan ditutup?
Defisit sekitar Rp272 miliar ditutup melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA Tahun Anggaran 2025.
5. Apa saja kebutuhan yang menjadi prioritas?
Prioritas mencakup gaji dan TPP ASN, layanan dasar, karhutla, jaminan sosial, kemiskinan, serta pembayaran kewajiban belanja daerah.
Sumber Informasi: Artikel ini mengacu pada informasi resmi Pemerintah Kabupaten Berau mengenai penetapan APBD Perubahan 2026 serta laporan media lokal terkait pembahasan KUA-PPAS.
Editor : Arya Kusuma