Durasi Baca: 4 menit
Ikhtisar: Pemkab Berau membawa kebutuhan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata ke pemerintah pusat untuk mencari dukungan pembangunan.
Balikpapan TV - Hai Ces! Pemkab Berau menemui Kemenkeu di Jakarta untuk membahas dukungan pembangunan, terutama kebutuhan layanan dasar dan infrastruktur daerah.
Bukan cuma soal anggaran. Pertemuan ini menyentuh kebutuhan yang langsung berkaitan dengan kehidupan warga, dari pendidikan sampai pariwisata. Nah, bagian inilah yang menarik disimak.
Kebutuhan Berau Dibawa Langsung ke Pemerintah Pusat
Bupati Berau Sri Juniarsih Mas bersama jajaran Pemkab Berau melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Pertemuan tersebut mempertemukan kebutuhan pembangunan Kabupaten Berau dengan pemerintah pusat. Sri Juniarsih menyampaikan kondisi daerah sekaligus potensi yang dimiliki Berau agar kebutuhan pembangunan dapat dipahami secara utuh.
Dalam audiensi itu, rombongan Pemkab Berau diterima Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti dan Direktur Dana Transfer Umum Sandy Firdaus.
Sri Juniarsih hadir bersama Sekretaris Daerah Berau Muhammad Said, Kepala BPKAD Sapransyah, Kepala Bapenda Djupiansyah Ganie, serta Kepala Bapperida Endah Ernany Triariani.
Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan hingga Pariwisata Ikut Dibahas
Kebutuhan yang dibawa Pemkab Berau tidak berhenti pada persoalan fiskal. Sri Juniarsih menyebut sejumlah sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat turut disampaikan dalam pertemuan tersebut.
“kami menyampaikan apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Berau. Mulai dari wisata dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, termasuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan, semuanya kami sampaikan,” ujar Sri Juniarsih.
Artinya, pembahasan dukungan pembangunan ditempatkan dalam konteks kebutuhan daerah yang cukup luas. Infrastruktur dibutuhkan untuk menunjang aktivitas masyarakat, sementara pendidikan dan kesehatan berkaitan langsung dengan layanan dasar.
Pariwisata juga masuk dalam pembahasan karena Berau memiliki potensi yang ingin dioptimalkan. Pemerintah daerah sebelumnya juga menempatkan penguatan pendapatan asli daerah dan digitalisasi transaksi keuangan sebagai bagian dari strategi menghadapi dinamika fiskal.
Baca Juga: Berau Cari Ruang Fiskal, Potensi Derawan hingga Perikanan Jadi Andalan
Ada Solusi yang Diharapkan Segera Ditindaklanjuti
Setelah pertemuan berlangsung, Sri Juniarsih menyampaikan bahwa Pemkab Berau memperoleh sejumlah solusi dari komunikasi bersama jajaran Kementerian Keuangan.
Ia berharap hasil audiensi tersebut tidak berhenti sebagai pembahasan, tetapi dapat segera ditindaklanjuti sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
“Alhamdulillah kami mendapatkan solusi. Mudah-mudahan solusi ini bisa menjadi kabar baik untuk masyarakat Kabupaten Berau dan dapat dirasakan sesegera mungkin oleh masyarakat di Kabupaten Berau,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa agenda berikutnya berada pada tahap tindak lanjut atas solusi yang dibahas. Detail bentuk dukungan atau nilai anggaran dari pertemuan tersebut belum disampaikan sampai dengan info ini terbit
Kapasitas Anggaran Jadi Bagian Penting Pembicaraan
Kebutuhan pembangunan Berau berlangsung bersamaan dengan kondisi fiskal daerah yang perlu dikelola secara cermat.
Dalam APBD 2026 yang disahkan pada akhir 2025, Kabupaten Berau menetapkan anggaran sebesar Rp3,42 triliun. Dokumen tersebut juga mencatat rencana pendapatan dari pendapatan asli daerah sebesar Rp450 miliar dan transfer pusat serta antardaerah sebesar Rp2,27 triliun.
Hal tersebut menjelaskan mengapa hubungan fiskal dengan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan Berau.
Pemkab Berau sebelumnya juga menyatakan penguatan PAD dan digitalisasi transaksi keuangan sebagai strategi menghadapi tantangan fiskal. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan dan layanan masyarakat hingga tingkat kampung.
Dengan kebutuhan pembangunan yang mencakup banyak sektor, ruang fiskal daerah menjadi salah satu faktor yang menentukan seberapa luas program dapat dijalankan.
Baca Juga: Kolaborasi Berau Bersama Kemendagri, Kejar Dukungan Untuk Pariwisata dan Konektivitas
Komunikasi Pusat dan Daerah Berlanjut
Sri Juniarsih menegaskan Pemkab Berau akan melanjutkan komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan daerah.
Bagi masyarakat, bagian penting dari agenda ini berada pada hasil akhirnya: apakah kebutuhan yang sudah disampaikan dapat berujung pada dukungan konkret, program yang berjalan, serta layanan publik yang dirasakan di lapangan.
Pemkab Berau menyatakan dukungan pemerintah pusat dibutuhkan untuk mengoptimalkan potensi daerah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat ketika kemampuan anggaran daerah memiliki keterbatasan.
Poin Penting
- Bupati Berau Sri Juniarsih Mas bertemu jajaran Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta pada 22 September 2026.
- Pembahasan mencakup infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan kebutuhan pembangunan lainnya.
- Pemkab Berau menyampaikan kondisi serta kebutuhan masyarakat secara langsung kepada pemerintah pusat.
- Sri Juniarsih menyebut terdapat sejumlah solusi yang diharapkan segera ditindaklanjuti.
- Pemkab Berau akan melanjutkan komunikasi dengan pemerintah pusat terkait kebutuhan pembangunan daerah.
- APBD Berau 2026 ditetapkan sebesar Rp3,42 triliun dengan rencana transfer pusat dan antardaerah Rp2,27 triliun.
Insight Redaksi
Pertemuan Berau dengan pemerintah pusat menunjukkan satu hal penting: kebutuhan pembangunan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan kapasitas fiskal. Ketika ruang anggaran terbatas, komunikasi lintas pemerintahan menjadi bagian dari strategi pembangunan. Bagi warga Berau, ukuran akhirnya sederhana: apakah pembahasan tersebut berubah menjadi layanan dan infrastruktur yang terasa nyata. Ini yang perlu dipantau.
Pemkab Berau perlu memastikan tindak lanjut hasil pertemuan punya sasaran jelas, terutama untuk layanan dasar dan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga. Jangan sampai pembahasan berhenti di meja rapat, nah.
Bagikan artikel ini ke bubuhan yang ingin mengikuti perkembangan pembangunan Berau dan kebijakan pemerintah pusat.
Informasi soal dukungan pembangunan bisa berubah mengikuti keputusan dan tindak lanjut berikutnya. Balikpapan TV akan terus menghadirkan kabar terbaru dari Kalimantan Timur dengan konteks yang mudah dipahami. Balikpapan TV teman update setia, bukan sekadar info biasa, pantau terus perkembangan Berau bersama kami!
FAQ
1. Kapan Bupati Berau bertemu jajaran Kementerian Keuangan?
Audiensi berlangsung di Jakarta pada Selasa, 22 September 2026.
2. Apa saja kebutuhan yang dibahas?
Kebutuhan yang disampaikan mencakup infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pariwisata, serta kebutuhan pembangunan lainnya.
3. Siapa pejabat Kementerian Keuangan yang menerima rombongan?
Rombongan diterima Plt. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nufransa Wira Sakti dan Direktur Dana Transfer Umum Sandy Firdaus.
4. Apakah sudah ada nilai bantuan atau anggaran yang disepakati?
Belum ada nilai dukungan anggaran yang disebutkan dalam keterangan audiensi tersebut.
5. Apa langkah Pemkab Berau setelah pertemuan?
Pemkab Berau menyatakan akan melanjutkan komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat untuk menindaklanjuti kebutuhan pembangunan.
Editor : Arya Kusuma