Durasi Baca: 6 Menit
Ikhtisar: Bupati Berau Sri Juniarsih mendorong penguatan aturan daerah untuk mengawasi kapal dari luar daerah yang masuk ke perairan Berau. Langkah ini menyusul adanya kapal yang masuk tanpa koordinasi dan diduga merusak terumbu karang setelah melempar jangkar di kawasan perairan. Pemkab Berau ingin pengawasan, pendampingan, dan perlindungan ekosistem laut diperkuat.
Balikpapan TV – Hai Ces! Pemerintah Kabupaten Berau mulai mendorong langkah lebih serius untuk melindungi kawasan laut dan terumbu karang. Bupati Berau Sri Juniarsih meminta adanya penguatan regulasi yang mengatur aktivitas kapal dari luar daerah ketika memasuki perairan Berau.
Gagasan tersebut muncul setelah adanya kapal dari luar daerah yang masuk ke perairan Berau tanpa terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kapal tersebut kemudian diduga melempar jangkar di kawasan terumbu karang dan menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut.
Bagi Berau, persoalan ini bukan sekadar soal aktivitas kapal. Terumbu karang merupakan bagian penting dari kekayaan laut sekaligus salah satu daya tarik utama wisata bahari di daerah tersebut.
Pemkab Dorong Aturan untuk Kapal dari Luar
Bupati Berau Sri Juniarsih menilai diperlukan aturan yang lebih kuat untuk mengatur kapal dari luar daerah yang memasuki wilayah perairan Berau.
Regulasi tersebut nantinya diharapkan dapat memastikan setiap kapal yang masuk mengetahui ketentuan yang berlaku di wilayah perairan Berau.
Pemerintah daerah juga ingin kapal yang datang tidak melakukan aktivitas secara sembarangan, terutama di kawasan yang memiliki ekosistem laut yang harus dilindungi.
Menurut Sri, pemerintah daerah memahami karakteristik wilayah perairannya sendiri. Karena itu, koordinasi sejak awal dinilai penting agar kapal yang datang dapat memperoleh informasi dan pendampingan mengenai kawasan yang aman untuk beraktivitas.
Tidak Sekadar Membatasi Kapal
Bupati Berau menegaskan bahwa pengaturan tersebut bukan semata-mata untuk membatasi kapal dari luar daerah.
Justru, aturan diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan kepada kapal yang masuk.
Dengan adanya koordinasi, operator kapal dapat mengetahui wilayah yang diperbolehkan untuk melakukan aktivitas, termasuk lokasi yang aman untuk tambat atau menjatuhkan jangkar.
Langkah ini penting agar kegiatan kapal tetap bisa berjalan tanpa mengorbankan ekosistem laut.
Terumbu Karang Jadi Perhatian
Terumbu karang menjadi salah satu aset penting bagi Berau, terutama dalam pengembangan wisata bahari.
Kawasan seperti Derawan dan Maratua memiliki daya tarik bawah laut yang menjadi bagian dari kekuatan pariwisata daerah.
Karena itu, kerusakan terumbu karang dapat memberikan dampak yang lebih luas. Bukan hanya terhadap lingkungan, tetapi juga terhadap sektor pariwisata dan masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya dari kawasan tersebut.
Jangan Sampai Pariwisata Merusak Alam
Pengembangan pariwisata membutuhkan keseimbangan antara peningkatan kunjungan dan kemampuan lingkungan untuk menanggung aktivitas tersebut.
Jika aktivitas wisata tidak dikendalikan, kawasan yang menjadi daya tarik wisata justru berpotensi mengalami kerusakan.
Bupati Berau juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan agar kekayaan laut dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dan generasi berikutnya.
Koordinasi dengan DPRD dan Aparat Diperkuat
Untuk memperkuat regulasi, Pemkab Berau berencana melakukan koordinasi dengan DPRD Berau serta unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan aturan yang tidak hanya mengatur aktivitas kapal, tetapi juga memiliki mekanisme pengawasan yang dapat diterapkan di lapangan.
Dengan keterlibatan berbagai unsur, pengawasan terhadap aktivitas kapal di wilayah perairan Berau diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
Forkopimda dan Forkopimcam Ikut Didorong
Selain unsur pemerintah kabupaten dan aparat penegak hukum, koordinasi juga diharapkan dapat melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah maupun Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
Keterlibatan unsur di tingkat kecamatan penting karena wilayah pesisir dan kawasan wisata berada dekat dengan masyarakat setempat.
Masyarakat juga dapat menjadi bagian dari sistem pengawasan dengan memberikan informasi apabila menemukan aktivitas yang berpotensi mengganggu lingkungan.
Baca Juga: Jalan Syarifuddin Yoes Ambles Diperbaiki Rp9,5 Miliar, Progres Kini Capai 60 Persen
Insiden Kapal di Maratua Jadi Perhatian
Sebelumnya, insiden kapal wisata jenis Live on Board atau LOB yang kandas di perairan Maratua mendapat perhatian dari jajaran legislatif Berau.
Insiden tersebut diduga menyebabkan kerusakan terumbu karang.
Wakil Ketua II DPRD Berau Sumadi menilai persoalan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari sisi hukum. Apabila terbukti ada kelalaian yang menyebabkan kerusakan, pemulihan lingkungan juga harus menjadi bagian dari tanggung jawab pihak yang menyebabkan kerusakan.
Pemulihan Lingkungan Ikut Ditekankan
Menurut Sumadi, kerusakan ekosistem laut tidak seharusnya berhenti pada proses penegakan hukum.
Upaya rehabilitasi maupun kompensasi terhadap kerusakan lingkungan juga perlu menjadi perhatian.
Artinya, ketika terjadi kerusakan, fokusnya bukan hanya mencari siapa yang bertanggung jawab, tetapi juga bagaimana kawasan yang terdampak dapat dipulihkan.
Kapal Wisata Perlu Berkoordinasi
Sumadi juga menyoroti pentingnya koordinasi bagi kapal wisata yang memasuki kawasan perairan Berau.
Meskipun izin pelayaran diterbitkan pemerintah pusat, operator kapal dinilai tetap perlu melibatkan unsur pemerintah dan aparat di daerah ketika memasuki kawasan wisata bahari.
Koordinasi tersebut dapat membantu operator kapal memperoleh informasi mengenai kondisi perairan dan jalur yang aman.
Libatkan Masyarakat Lokal
Keterlibatan masyarakat lokal juga dinilai penting.
Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan pesisir memiliki pengetahuan mengenai kondisi wilayah dan dapat membantu memberikan informasi mengenai kawasan yang perlu dihindari.
Dengan melibatkan masyarakat lokal, aktivitas kapal dapat lebih terarah dan potensi kesalahan dalam memilih lokasi tambat atau menjatuhkan jangkar dapat diminimalkan.
Pengawasan Tidak Boleh Berhenti di Aturan
Membuat Perda menjadi salah satu langkah awal.
Namun, aturan tersebut nantinya perlu diikuti dengan pengawasan dan penerapan yang konsisten.
Tanpa pengawasan, regulasi berisiko hanya menjadi dokumen administratif tanpa memberikan dampak nyata terhadap perlindungan lingkungan.
Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan mekanisme koordinasi, pendampingan, dan pengawasan dapat berjalan setelah aturan diberlakukan.
Edukasi Operator Kapal Juga Penting
Pengawasan tidak harus selalu dilakukan melalui pendekatan penindakan.
Edukasi kepada operator kapal juga menjadi bagian penting agar mereka memahami kondisi wilayah perairan Berau.
Informasi mengenai kawasan terumbu karang, lokasi tambat yang aman, serta kawasan yang harus dihindari dapat membantu mencegah kerusakan sebelum terjadi.
Pendekatan tersebut juga sejalan dengan gagasan bahwa perlindungan lingkungan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
Baca Juga: Rumah Kecil Terasa Sempit? Ini 5 Ide Baru Menatanya agar Terlihat Lebih Luas, Rapi, dan Nyaman
Menjaga Laut Berarti Menjaga Pariwisata
Berau memiliki potensi besar dalam wisata bahari.
Keindahan laut dan ekosistem bawah laut menjadi salah satu alasan wisatawan datang ke kawasan tersebut.
Namun, potensi tersebut tidak akan bertahan apabila lingkungan yang menjadi daya tariknya mengalami kerusakan.
Karena itu, menjaga terumbu karang bukan hanya urusan lingkungan, tetapi juga bagian dari menjaga masa depan pariwisata dan ekonomi masyarakat.
Jangan Kejar Wisata Jangka Pendek
Pengembangan pariwisata harus memperhatikan daya dukung lingkungan.
Jika jumlah aktivitas meningkat tanpa pengawasan yang memadai, tekanan terhadap ekosistem juga dapat meningkat.
Pemerintah daerah perlu memastikan pertumbuhan wisata tetap berjalan beriringan dengan perlindungan alam.
Dengan begitu, wisata bahari Berau dapat terus berkembang tanpa mengorbankan aset lingkungan yang menjadi fondasinya.
Poin Penting
- Bupati Berau Sri Juniarsih mendorong penguatan aturan mengenai kapal dari luar daerah yang masuk ke perairan Berau.
- Gagasan tersebut muncul setelah adanya kapal dari luar daerah yang masuk tanpa koordinasi dan diduga merusak terumbu karang setelah melempar jangkar.
- Pemkab Berau berencana berkoordinasi dengan DPRD, TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk memperkuat regulasi.
- Aturan diharapkan tidak hanya mengatur izin, tetapi juga memungkinkan adanya pendampingan bagi kapal yang masuk.
- DPRD Berau menilai pemulihan lingkungan harus menjadi perhatian apabila kerusakan terbukti terjadi akibat kelalaian.
- Koordinasi dengan pemerintah dan aparat setempat serta keterlibatan masyarakat lokal dinilai penting.
- Perlindungan terumbu karang berkaitan erat dengan keberlanjutan wisata bahari Berau.
Insight Redaksi
Terumbu karang bukan cuma pemandangan indah di bawah laut, Ces. Buat Berau, ini juga bagian dari aset pariwisata dan sumber ekonomi masyarakat. Jadi kalau rusak, dampaknya bisa panjang.
Rencana memperkuat aturan kapal luar patut dikawal, tapi jangan sampai berhenti di Perda saja. Pengawasan di lapangan, edukasi operator kapal, sampai pelibatan masyarakat lokal juga harus jalan.
Yang paling penting, kapal yang datang ke Berau tahu betul mana kawasan yang aman dan mana yang harus dijaga. Pariwisata boleh berkembang, tapi jangan sampai alam yang menjadi daya tariknya malah rusak karena aktivitas wisata.
Jaga terumbu karang hari ini, jaga pariwisata Berau untuk generasi berikutnya. Balikpapan TV bakal terus mengawal kabar lingkungan dan pariwisata Kaltim, Ces!
FAQ
1. Mengapa Pemkab Berau ingin memperkuat aturan kapal luar?
Karena terdapat kejadian kapal dari luar daerah yang masuk ke perairan Berau tanpa koordinasi dan diduga menyebabkan kerusakan terumbu karang.
2. Apakah aturan tersebut bertujuan melarang kapal dari luar?
Tidak. Pengaturan ditujukan untuk memastikan kapal yang masuk dapat berkoordinasi dan mendapat pendampingan agar aktivitasnya tidak merusak lingkungan.
3. Siapa yang akan dilibatkan dalam penyusunan aturan?
Pemkab Berau akan berkoordinasi dengan DPRD serta unsur TNI, Polri, dan Kejaksaan.
4. Mengapa terumbu karang perlu dilindungi?
Terumbu karang merupakan bagian penting dari ekosistem laut sekaligus menjadi daya tarik wisata bahari Berau.
5. Apa yang perlu dilakukan jika terjadi kerusakan?
Selain proses hukum jika ditemukan pelanggaran, pemulihan atau rehabilitasi lingkungan juga perlu menjadi perhatian.
Sumber Informasi: Artikel ini sudah tayang sebelumnya di Media "BerauPost", dengan judul "Cegah Terumbu Karang Rusak, Bupati Berau Dorong Perda Pengawasan Kapal Luar",oleh penulis Nurismi. Di-update kembali dengan angle dan style balikpapantv.id.
Editor : Arya Kusuma
Sumber : BERAU POST