Durasi Baca: 4 menit
Ikhtisar: Komisi IV DPRD Balikpapan mendorong OPD mempercepat program prioritas dan penyerapan anggaran tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan.
Balikpapan TV - Hai Ces! Pelaksanaan program pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga pada seberapa cepat dan tepat anggaran tersebut diwujudkan menjadi program yang dirasakan masyarakat. Di Balikpapan, Komisi IV DPRD meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD mengoptimalkan pelaksanaan program prioritas hingga akhir tahun anggaran 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, menekankan agar OPD bekerja maksimal sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Dorongan tersebut berkaitan dengan penyerapan anggaran sekaligus pelaksanaan program yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Penyerapan Anggaran Balikpapan Baru Sekitar 70 Persen
Hingga September 2026, tingkat penyerapan anggaran Kota Balikpapan dalam laporan BTV disebut baru berada di kisaran 70 persen. Artinya, masih terdapat bagian anggaran yang belum terealisasi menjelang memasuki periode akhir tahun.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebagian program pemerintah daerah berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pekerjaan fisik dan pembangunan infrastruktur.
Bagi OPD, percepatan pelaksanaan program menjadi penting agar anggaran yang sudah dialokasikan tidak berhenti pada tahap perencanaan atau administrasi. Pelaksanaan di lapangan tetap perlu mengikuti jadwal, ketentuan pengadaan, serta standar kualitas pekerjaan.
Gasali mengatakan optimalisasi penyerapan anggaran juga menjadi salah satu ukuran dalam melihat kemampuan daerah mengelola keuangan.
“OPD harus bekerja maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyerapan anggaran harus dioptimalkan, karena ini berkaitan dengan pelaksanaan program prioritas dan juga menjadi bagian dari penilaian terhadap kemampuan daerah dalam mengelola anggaran.”
Mengapa Program Prioritas Perlu Dikebut?
Program prioritas daerah pada akhirnya berkaitan dengan layanan dan pembangunan yang diterima masyarakat. Karena itu, semakin dekat dengan akhir tahun anggaran, perhatian tidak hanya tertuju pada berapa besar anggaran yang sudah terserap, tetapi juga apa yang benar-benar sudah dikerjakan.
Dalam konteks pembangunan fisik, misalnya, penyerapan anggaran perlu berjalan beriringan dengan progres pekerjaan. Anggaran yang terealisasi tanpa kualitas pekerjaan yang memadai tidak akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Karena itu, dorongan Komisi IV tidak hanya menyangkut percepatan. OPD juga diminta tetap bekerja sesuai ketentuan hukum dan menjaga kualitas hasil program.
Komisi IV sendiri merupakan salah satu alat kelengkapan DPRD Balikpapan yang berhubungan dengan sejumlah urusan pelayanan publik. Gasali tercatat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan dalam sejumlah pemberitaan mengenai pengawasan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat.
Serapan Anggaran Bukan Sekadar Mengejar Persentase
Angka 70 persen memberikan gambaran mengenai posisi realisasi anggaran hingga September, tetapi persentase tersebut bukan satu-satunya ukuran keberhasilan program.
Ada pekerjaan yang masih membutuhkan waktu pelaksanaan, terutama kegiatan fisik. Karena itu, percepatan harus tetap memperhitungkan tahapan pekerjaan, kualitas, kepatuhan terhadap aturan, serta manfaat yang diterima masyarakat.
Posisi ini membuat OPD perlu memastikan program yang sudah masuk prioritas benar-benar bergerak sesuai target. Pengawasan DPRD kemudian menjadi bagian dari proses untuk melihat apakah pelaksanaan program berjalan sesuai rencana.
Di sisi lain, percepatan pada penghujung tahun juga perlu dilakukan secara terukur. Pekerjaan yang dipaksakan hanya demi mengejar angka penyerapan berisiko mengurangi ruang untuk memastikan kualitas apabila tahapan pelaksanaannya tidak dipersiapkan dengan baik.
Baca Juga: PLN Balikpapan Bantu Risca dengan Kaki Palsu, Dorong Perempuan Lebih Mandiri
Apa yang Diharapkan DPRD dari OPD?
Pesan Komisi IV berpusat pada dua hal: mempercepat realisasi program prioritas dan tetap menjaga kualitas pelaksanaannya.
OPD diminta menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing sehingga anggaran yang sudah dialokasikan dapat memberikan hasil nyata. Dalam proses tersebut, koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD tetap menjadi bagian penting untuk mengawal program yang menyentuh kepentingan masyarakat.
Bagi warga Balikpapan, perkembangan penyerapan anggaran pada akhirnya lebih mudah dilihat dari hasil program di lapangan. Infrastruktur yang selesai, layanan publik yang berjalan, serta program pemerintah yang benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat menjadi bagian yang lebih nyata dibanding sekadar angka dalam laporan keuangan.
Poin Penting
-
Penyerapan anggaran Kota Balikpapan hingga September 2026 dalam laporan BTV berada sekitar 70 persen.
-
Komisi IV DPRD meminta OPD bekerja maksimal sesuai tugas dan fungsi.
-
Percepatan diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas pemerintah daerah.
-
Pekerjaan fisik dan pembangunan infrastruktur menjadi bagian yang mendapat perhatian.
-
Percepatan anggaran tetap diminta mengikuti ketentuan hukum dan menjaga kualitas pekerjaan.
-
Penyerapan anggaran perlu dilihat bersama dengan hasil program dan manfaatnya bagi masyarakat.
Insight Redaksi
Angka penyerapan sekitar 70 persen menunjukkan masih ada ruang realisasi anggaran pada periode akhir 2026. Tantangannya bukan sekadar mengejar persentase, melainkan memastikan anggaran yang direalisasikan benar-benar berubah menjadi program dan pekerjaan yang selesai, berkualitas, serta dapat dimanfaatkan masyarakat.
Karena itu, percepatan dan pengawasan perlu berjalan bersamaan. Semakin dekat dengan akhir tahun anggaran, perhatian publik tidak hanya tertuju pada berapa persen anggaran yang terserap, tetapi juga pada apa yang berhasil diwujudkan dari anggaran tersebut.
OPD perlu memastikan program prioritas bergerak sesuai tahapan dan aturan yang berlaku. Perkembangan pelaksanaan program dan hasil akhirnya menjadi hal yang penting untuk terus dipantau masyarakat Balikpapan.
Jika informasi ini terasa penting untuk mengetahui perkembangan pembangunan daerah, bagikan artikel ini kepada keluarga, rekan kerja, atau warga Balikpapan lainnya. Balikpapan TV, teman update setia, bukan sekadar berita biasa.
FAQ
Berapa penyerapan anggaran Balikpapan hingga September 2026?
Dalam laporan BTV, penyerapan anggaran Kota Balikpapan hingga September 2026 tercatat sekitar 70 persen.
Apa yang didorong Komisi IV DPRD Balikpapan?
Komisi IV mendorong seluruh OPD bekerja maksimal sesuai tugas dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan program prioritas daerah.
Mengapa penyerapan anggaran menjadi perhatian?
Penyerapan anggaran berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah daerah dan kemampuan daerah merealisasikan anggaran yang telah dialokasikan.
Apakah percepatan berarti pekerjaan harus dilakukan tanpa memperhatikan aturan?
Tidak. DPRD meminta percepatan tetap dilakukan sesuai ketentuan hukum dan dengan menjaga kualitas pekerjaan.
Siapa Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan?
Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan adalah Gasali.
Sumber Informasi
Kanal YouTube: BTV / Balikpapan TV
Judul Video: KOMISI IV DPRD BALIKPAPAN DORONG OPD DUKUNG PROGRAM PRIORITAS
Editor : Arya Kusuma