Durasi Baca: 5 menit
Ikhtisar: DLH Balikpapan meraih Terbaik II pengawasan 2026, sementara Pemkot mendorong pengawasan menjadi budaya kerja OPD.
Balikpapan TV - Hai Ces! Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Balikpapan meraih Predikat Terbaik II Wali Kota Award Bidang Pengawasan 2026 untuk perangkat daerah dengan pagu anggaran di atas Rp100 miliar.
Penghargaan itu bukan hanya soal posisi dalam penilaian OPD. Pemkot Balikpapan ingin pengawasan masuk ke setiap tahapan kerja, mulai dari merancang program sampai memastikan anggaran digunakan sesuai rencana. Ces!
DLH Balikpapan Raih Terbaik II Kategori Pagu di Atas Rp100 Miliar
DLH Balikpapan menerima penghargaan tersebut dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) sekaligus Wali Kota Award Bidang Pengawasan 2026 di Balai Kota Balikpapan, Senin, 14 September 2026.
Penghargaan diserahkan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud kepada Kepala DLH Balikpapan Sudirman Djayaleksana. Dalam kategori perangkat daerah dengan pagu anggaran di atas Rp100 miliar, DLH berada di posisi Terbaik II.
Kategori tersebut menempatkan Dinas Kesehatan sebagai Terbaik I dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Terbaik III.
Bagi DLH, penghargaan ini berkaitan langsung dengan upaya memperkuat pengelolaan program dan anggaran. Sebab, pekerjaan dinas yang menangani lingkungan hidup bersentuhan dengan berbagai kebutuhan pelayanan publik di kota.
Baca Juga: Siswa SD IT Al Auliya 2 Belajar Mangrove Langsung di Kawasan Pesisir Balikpapan
Mengapa Pengawasan Tidak Cukup Dilakukan Setelah Program Berjalan?
Rahmad Mas’ud menekankan pengawasan tidak semestinya baru dilakukan setelah program selesai atau ketika persoalan muncul.
Menurutnya, pengawasan harus melekat sejak perencanaan hingga pelaksanaan program dan anggaran. Dengan pola tersebut, setiap OPD memiliki ruang untuk mengantisipasi persoalan lebih awal sekaligus memastikan pekerjaan tetap berada dalam koridor perencanaan dan aturan.
“Rakorwas ini bertujuan mendorong tata kelola pengawasan menjadi budaya kerja internal OPD, taat terhadap perencanaan program dan anggaran,” ujar Rahmad.
Dorongan tersebut membuat pengawasan tidak hanya dipahami sebagai pemeriksaan administratif. Pengawasan juga menjadi bagian dari proses kerja sehari-hari agar program pemerintah dapat dievaluasi dan diperbaiki ketika ditemukan kekurangan.
Inspektorat Diminta Lebih Aktif Mendampingi OPD
Dalam Rakorwas 2026, Rahmad juga meminta Inspektorat mengambil peran lebih luas sebagai mitra konsultasi bagi OPD.
Pendampingan itu diarahkan terutama pada penyusunan program strategis, perancangan alokasi anggaran, hingga pengambilan keputusan yang memiliki risiko tinggi.
“Inspektorat harus menjadi konseling partner saat menyusun program strategis, merancang alokasi anggaran, dan menghadapi keputusan berisiko tinggi,” katanya.
Posisi Inspektorat sebagai mitra konsultasi membuat pengawasan dapat ditempatkan lebih awal dalam siklus pemerintahan. OPD tidak hanya berhadapan dengan pemeriksaan ketika pekerjaan sudah berjalan, tetapi dapat memperoleh masukan sejak proses perencanaan.
Pola tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga program pembangunan tetap konsisten dengan target dan aturan yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Polsek Balikpapan Utara Edukasi Pelajar MTsN 1 soal Bullying dan Medsos
Apa Saja yang Dinilai dalam Pengawasan OPD?
Penghargaan Bidang Pengawasan 2026 tidak hanya melihat tertib administrasi.
Dalam penilaian yang disampaikan Pemkot Balikpapan, sejumlah indikator turut digunakan untuk melihat kualitas tata kelola perangkat daerah.
Di antaranya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks Persepsi Antikorupsi (IPAK), serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi.
Artinya, penghargaan tersebut berkaitan dengan bagaimana OPD mengelola kinerja, menjaga integritas, sekaligus membangun sistem pengendalian internal.
Bagi pelayanan publik, sistem seperti ini penting karena kualitas program pemerintah tidak hanya ditentukan oleh hasil akhirnya. Proses perencanaan, penggunaan anggaran, pengendalian risiko, hingga evaluasi juga menjadi bagian dari tata kelola.
DLH Jadikan Penghargaan sebagai Dorongan Perbaikan
Kepala DLH Balikpapan Sudirman Djayaleksana menyebut penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi jajaran DLH untuk meningkatkan kinerja dan memperkuat pengawasan internal.
“Apresiasi ini menjadi motivasi bagi seluruh jajaran DLH untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat pengawasan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas,” kata Sudirman.
Ia menilai penghargaan tersebut bukan sekadar capaian institusi. Bagi jajaran DLH, capaian itu menjadi pengingat untuk menjaga komitmen dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
DLH juga mengaitkan penguatan tata kelola dengan agenda lingkungan Kota Balikpapan. Pelaksanaan program lingkungan membutuhkan pengelolaan yang terukur agar target kebersihan, penghijauan, dan keberlanjutan kota dapat berjalan beriringan dengan akuntabilitas pemerintahan.
Poin Penting:
- DLH Balikpapan meraih Terbaik II Wali Kota Award Bidang Pengawasan 2026.
- Penghargaan diberikan untuk kategori perangkat daerah dengan pagu anggaran di atas Rp100 miliar.
- Dinas Kesehatan menjadi Terbaik I dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Terbaik III.
- Rahmad Mas’ud mendorong pengawasan menjadi budaya kerja internal OPD.
- Inspektorat diminta berperan sebagai mitra konsultasi dalam program strategis dan keputusan berisiko tinggi.
- Penilaian mencakup SAKIP, IPAK, dan SPIP Terintegrasi.
Insight Redaksi
Bagi Balikpapan, penghargaan pengawasan punya arti lebih luas ketika diterjemahkan menjadi kebiasaan kerja. Pengawasan sejak perencanaan dapat membantu OPD mengenali risiko sebelum program berjalan terlalu jauh. Untuk DLH, prinsip tersebut penting karena pekerjaan lingkungan berhubungan langsung dengan kualitas ruang hidup warga. Penghargaan menjadi catatan capaian, tetapi konsistensi pengawasan dalam pekerjaan sehari-hari yang menentukan manfaatnya bagi pelayanan publik.
Kalau informasi ini terasa berguna, bagikan artikel ini kepada rekan atau keluarga yang ingin mengikuti perkembangan pemerintahan dan lingkungan Balikpapan.
Karena kabar Balikpapan bukan sekadar berita biasa. Ada kebijakan, pekerjaan, dan keputusan yang ikut membentuk kehidupan kota setiap hari. Tetap update bersama Balikpapan TV, Ces!
FAQ
1. Apa penghargaan yang diterima DLH Balikpapan?
DLH Balikpapan meraih Predikat Terbaik II Wali Kota Award Bidang Pengawasan 2026 kategori perangkat daerah dengan pagu anggaran di atas Rp100 miliar.
2. Kapan penghargaan tersebut diberikan?
Penghargaan diserahkan pada Senin, 14 September 2026, dalam Rakorwas sekaligus Wali Kota Award Bidang Pengawasan 2026 di Balai Kota Balikpapan.
3. Siapa yang menerima penghargaan untuk DLH Balikpapan?
Penghargaan diserahkan Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud kepada Kepala DLH Balikpapan Sudirman Djayaleksana.
4. Apa yang dimaksud pengawasan sebagai budaya kerja?
Pengawasan sebagai budaya kerja berarti pengendalian dan evaluasi tidak hanya dilakukan setelah persoalan muncul, tetapi menjadi bagian dari proses sejak perencanaan hingga pelaksanaan program dan anggaran.
5. Apa indikator yang digunakan dalam penilaian?
Penilaian antara lain mencakup SAKIP, Indeks Persepsi Antikorupsi (IPAK), dan SPIP Terintegrasi.
Sumber Informasi
Media Balpos, dengan judul “DLH Balikpapan Raih Terbaik II Pengawasan 2026, Wali Kota Tekankan Pengawasan Harus Jadi Budaya Kerja”, oleh Roshan Fauzi, Amd, Balpos. Di-update kembali dengan angle dan style Balikpapantv.id.
