Durasi Baca: 4 menit
Ikhtisar: Tambahan Pertalite 1.250 KL dan lima SPBU baru ditujukan mengurai antrean warga hingga akhir 2026.
Balikpapan TV - Hai Ces! Antrean kendaraan untuk mendapatkan Pertalite di Balikpapan mendapat tambahan ruang layanan. Kuota Pertalite bersubsidi disetujui bertambah 1.250 kiloliter (KL) hingga akhir Desember 2026, sekaligus diikuti penambahan lima SPBU penyalur.
Tambahan tersebut merupakan hasil pertemuan DPRD Balikpapan dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta pada 11 September 2026. Permohonan itu diajukan setelah kuota yang tersedia dinilai belum sebanding dengan kebutuhan penyaluran di lapangan.
Tambah Kuota, Tapi Berapa Besar Ruang yang Bertambah?
Pemerintah Kota Balikpapan sebelumnya mengajukan kebutuhan Pertalite sekitar 177.039 KL untuk 2026. Dari angka tersebut, realisasi awal yang diterima Balikpapan sekitar 51.868 KL.
Dengan tambahan 1.250 KL, total alokasi menjadi sekitar 53.118 KL. Tambahan tersebut setara sekitar 2,4 persen dari kuota awal 51.868 KL dan membuat alokasi berjalan berada di sekitar 30 persen dari angka pengajuan 177.039 KL.
Bagi masyarakat, angka tambahan itu tidak berdiri sendiri. Penyalurannya akan berkaitan langsung dengan kapasitas SPBU dan pola antrean kendaraan yang terjadi setiap hari.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono mengatakan tambahan kuota tersebut diperuntukkan memenuhi kebutuhan sampai akhir Desember dan masih akan dievaluasi.
“Kemarin kami memperjuangkan dapat tambahan 1.250 KL. Tentunya itu untuk sampai akhir Desember dan nanti bisa dievaluasi lagi.”
Lima SPBU Disiapkan untuk Memecah Antrean
Persetujuan tambahan kuota juga disertai penambahan lima titik SPBU yang menyalurkan Pertalite bersubsidi.
Dua SPBU tambahan telah mulai beroperasi. Sementara tiga SPBU lainnya ditargetkan mulai melayani masyarakat paling lambat 17 September 2026.
Skema ini menjadi bagian penting karena persoalan Pertalite di Balikpapan bukan hanya menyangkut jumlah BBM, tetapi juga titik tempat masyarakat mendapatkannya.
Jika pasokan bertambah tanpa distribusi yang lebih tersebar, kendaraan tetap berpotensi terkonsentrasi di SPBU tertentu. Karena itu, lima titik tambahan tersebut diharapkan membantu membagi arus kendaraan dan mengurangi kepadatan antrean.
Baca Juga: Balikpapan Siapkan Satgas Kavling Ilegal, Lindungi Konsumen
Kuota Masih Bisa Dievaluasi
Tambahan 1.250 KL belum menjadi angka yang sepenuhnya final untuk kebutuhan hingga penghujung tahun. DPRD Balikpapan menyebut penyaluran akan dievaluasi berdasarkan kondisi di lapangan.
Artinya, panjang antrean dan kebutuhan aktual di SPBU akan menjadi bagian penting dalam melihat apakah tambahan kuota tersebut mencukupi.
Di saat yang sama, DPRD juga mengusulkan tambahan kuota Biosolar. Keputusan mengenai usulan tersebut dijadwalkan dibahas melalui rapat BPH Migas pada akhir September 2026.
Solusi Jangka Panjang Tak Cukup dengan Menambah Kuota
Untuk mengurangi persoalan antrean dalam jangka panjang, DPRD Balikpapan juga mendorong pemanfaatan aset lahan milik Pemerintah Kota untuk pembangunan SPBU baru.
Skemanya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan investor dan Perusahaan Daerah. Gagasan tersebut diarahkan untuk menambah infrastruktur penyaluran BBM sehingga kebutuhan masyarakat tidak hanya bergantung pada penambahan kuota.
Dengan begitu, persoalan distribusi Pertalite tidak berhenti pada tambahan volume. Ketersediaan titik penyalur, pengawasan, serta evaluasi kebutuhan juga menjadi bagian dari penyelesaiannya.
Poin Penting
-
Balikpapan mendapat tambahan kuota Pertalite sebesar 1.250 KL hingga akhir Desember 2026.
-
Kuota awal yang terealisasi sekitar 51.868 KL, sehingga total setelah tambahan menjadi sekitar 53.118 KL.
-
Pemerintah Kota sebelumnya mengajukan kebutuhan sekitar 177.039 KL.
-
Lima SPBU disiapkan sebagai titik tambahan penyaluran Pertalite bersubsidi.
-
Dua SPBU sudah beroperasi, sementara tiga lainnya ditargetkan beroperasi paling lambat 17 September 2026.
-
Kuota tambahan masih dapat dievaluasi berdasarkan kebutuhan dan kondisi antrean.
-
DPRD juga mengusulkan tambahan kuota Biosolar.
-
Pemanfaatan aset lahan Pemkot untuk pembangunan SPBU didorong sebagai solusi jangka panjang.
Insight Redaksi
Tambahan 1.250 KL memberi ruang distribusi baru, tetapi skalanya tetap kecil dibanding usulan 177.039 KL. Artinya, ukuran keberhasilan kebijakan ini bukan hanya tambahan volume, melainkan apakah lima titik penyalur benar-benar membagi arus kendaraan dan apakah evaluasi BPH Migas mengikuti kebutuhan lapangan. Di Balikpapan, antrean menjadi indikator penting efektivitasnya hingga akhir tahun nanti.
Yang perlu diperhatikan warga bukan hanya angka kuota, tetapi juga perubahan pelayanan di SPBU setelah titik tambahan berjalan. Informasi mengenai lokasi dan jam layanan akan menjadi semakin penting agar masyarakat tidak berkumpul di titik yang sama.
Kalau antrean masih panjang, catat titiknya dan ikuti informasi resmi penyalur agar evaluasi distribusi punya gambaran kondisi lapangan yang lebih jelas.
Kalau informasi ini berguna, bagikan ke keluarga atau teman yang setiap hari bergantung pada Pertalite di Balikpapan.
Pantau terus perubahan layanan BBM dan kabar Balikpapan hanya di Balikpapan TV. Balikpapan TV teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Berapa tambahan kuota Pertalite untuk Balikpapan?
BPH Migas menyetujui tambahan kuota Pertalite sebesar 1.250 KL untuk kebutuhan hingga akhir Desember 2026.
2. Berapa kuota Pertalite Balikpapan setelah tambahan?
Dari alokasi awal sekitar 51.868 KL, tambahan 1.250 KL membuat totalnya menjadi sekitar 53.118 KL.
3. Mengapa lima SPBU tambahan disiapkan?
Penambahan titik penyaluran ditujukan untuk membantu membagi arus kendaraan dan mengurangi antrean di SPBU yang selama ini menjadi titik kepadatan.
4. Kapan seluruh SPBU tambahan ditargetkan beroperasi?
Dua SPBU sudah mulai beroperasi, sedangkan tiga lainnya ditargetkan beroperasi paling lambat 17 September 2026.
5. Apakah kuota Pertalite masih bisa bertambah?
Tambahan 1.250 KL masih akan dievaluasi berdasarkan kebutuhan dan kondisi penyaluran di lapangan.
6. Bagaimana dengan Biosolar?
DPRD Balikpapan juga mengusulkan tambahan kuota Biosolar. Keputusannya dijadwalkan dibahas dalam rapat BPH Migas pada akhir September 2026.
7. Apa solusi jangka panjang yang didorong DPRD?
DPRD mendorong pemanfaatan aset lahan milik Pemkot untuk pembangunan SPBU melalui skema kerja sama dengan investor dan Perusahaan Daerah.
Editor : Arya Kusuma