Durasi Baca: 5 Menit
Ikhtisar: Rahmad Mas’ud meminta OPD memperkuat pengawasan internal dan memanfaatkan pendampingan hukum agar program pembangunan berjalan sesuai aturan.
Balikpapan TV - Hai Ces! Pemerintah Kota Balikpapan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memperkuat pengawasan sejak perencanaan hingga pelaksanaan program, terutama proyek fisik dan pengadaan barang atau jasa.
Langkah ini diarahkan untuk mencegah persoalan hukum dan administrasi sebelum muncul di lapangan. Karena itu, OPD juga diminta tidak ragu berkonsultasi dengan Inspektorat, Sekretaris Daerah, hingga Kejaksaan, Ces!
Mengapa Rahmad Mas’ud meminta OPD lebih aktif mengawasi program?
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menekankan bahwa pengawasan tidak seharusnya baru dilakukan setelah sebuah program menghadapi persoalan. Perangkat daerah diminta membangun pengendalian sejak program disusun, anggaran dirancang, hingga kegiatan dilaksanakan.
Pesan tersebut disampaikan Rahmad dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dan Penganugerahan Wali Kota Awards Bidang Pengawasan Tahun 2026 di Aula Balai Kota Balikpapan, Senin (14/9/2026).
Menurut Rahmad, dinamika persoalan daerah membutuhkan tata kelola pemerintahan dan administrasi yang tertib. OPD juga tidak perlu bekerja sendiri ketika menghadapi keputusan yang memiliki risiko tinggi.
"Jika ada OPD yang ragu, silakan bertanya kepada Sekretaris Daerah dan Inspektorat. Kalau masih ragu lagi, kita juga sudah terbuka bekerja sama dengan Kejaksaan untuk pendampingan. Semua dilakukan agar jangan sampai terjadi pelanggaran aturan," tegas Rahmad.
Pesan tersebut menempatkan pengawasan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan, bukan sekadar pemeriksaan setelah kegiatan selesai.
Pendampingan hukum dibuka untuk mencegah persoalan sejak awal
Bagi OPD, pengadaan proyek fisik menjadi salah satu area yang membutuhkan kehati-hatian. Kesalahan administrasi, ketidaktepatan prosedur, atau keputusan yang tidak memiliki dasar kuat dapat berkembang menjadi persoalan ketika kegiatan sudah berjalan.
Karena itu, Rahmad membuka ruang bagi perangkat daerah untuk meminta pendampingan ketika terdapat keraguan. Jalurnya dimulai dari konsultasi dengan Sekretaris Daerah dan Inspektorat, kemudian dapat dilanjutkan melalui kerja sama dengan Kejaksaan.
Pendekatan tersebut sejalan dengan arah Rakorwas 2026 yang menempatkan pengawasan sebagai instrumen untuk mengelola risiko, memperbaiki tata kelola, serta mendorong kinerja pemerintahan.
Pemerintah Kota Balikpapan juga menekankan bahwa fungsi pengawasan tidak berhenti pada pemeriksaan dokumen. Hasil pengawasan harus menjadi bahan perbaikan agar persoalan serupa tidak berulang.
Inspektorat diminta menjadi mitra OPD, bukan sekadar pemeriksa
Rahmad meminta perangkat daerah melihat Inspektorat sebagai counseling partner atau mitra konsultasi. Peran ini dibutuhkan ketika OPD menyusun program strategis, menentukan alokasi anggaran, maupun menghadapi keputusan dengan tingkat risiko tinggi.
Dengan pola tersebut, konsultasi dapat dilakukan sebelum persoalan berkembang. OPD juga memiliki ruang untuk menguji apakah langkah yang disiapkan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Secara prinsip, pengendalian internal pemerintah memang dirancang sebagai proses yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai. Sistem tersebut mencakup lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.
Artinya, pengawasan bukan hanya tanggung jawab Inspektorat. Setiap perangkat daerah memiliki peran dalam mengenali risiko dan memastikan kegiatan berjalan sesuai tujuan.
Baca Juga: Kebakaran Lahan di Batakan Permai Balikpapan Dikendalikan Brimob Sebelum Meluas
Apa yang harus dilakukan OPD sebelum masalah muncul?
Rahmad mendorong setiap perangkat daerah membangun manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara mandiri. OPD tidak diminta menunggu sampai Inspektorat menemukan persoalan baru melakukan perbaikan.
"Hasil pengawasan ini harus menjadi umpan balik untuk perbaikan OPD secara berkala," ujarnya.
Dalam praktiknya, pendekatan tersebut membuat proses pengawasan lebih dekat dengan perencanaan kerja sehari-hari. Risiko program dapat dikenali sejak awal, sementara keputusan yang berpotensi menimbulkan persoalan dapat dikonsultasikan sebelum kegiatan berjalan terlalu jauh.
Pemerintah Kota Balikpapan juga menegaskan arah pengawasan yang lebih berdampak. Pada Rakorwas 2026, pengawasan ditempatkan bukan sekadar sebagai kegiatan administratif, tetapi sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas tata kelola dan kinerja pemerintahan.
Dinas Kesehatan menjadi penerima penghargaan terbaik
Penguatan pengawasan tersebut turut disertai pemberian Wali Kota Awards Bidang Pengawasan Tahun 2026. Penghargaan diberikan kepada perangkat daerah dan aparatur yang dinilai memiliki komitmen terhadap sistem pengendalian internal, kepatuhan, serta tindak lanjut hasil pengawasan.
Untuk kategori perangkat daerah dengan pagu anggaran di atas Rp100 miliar, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan meraih Terbaik I. Posisi berikutnya ditempati Dinas Lingkungan Hidup sebagai Terbaik II dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Terbaik III.
Penilaian penghargaan 2026 juga dikaitkan dengan sejumlah indikator kinerja pemerintahan, termasuk SAKIP, Indeks Persepsi Antikorupsi, dan SPIP Terintegrasi.
Pada tahun yang sama, nilai SAKIP Pemerintah Kota Balikpapan dilaporkan meningkat menjadi predikat BB. Sebanyak enam OPD memperoleh predikat A, 26 OPD mendapatkan BB, dan dua OPD memperoleh B.
Capaian tersebut memberi konteks bahwa pengawasan yang ditekankan Pemkot Balikpapan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga bagaimana program pemerintah dapat dikelola dengan ukuran kinerja yang lebih jelas.
Baca Juga: Balikpapan Siapkan Dua Raperda Baru, dari Bencana hingga Ketertiban Warga
Pengawasan akhirnya harus berdampak pada pelayanan publik
Bagi masyarakat, pengawasan internal mungkin terdengar seperti urusan administrasi pemerintahan. Namun, kualitas pengawasan menentukan bagaimana anggaran publik diterjemahkan menjadi program dan pelayanan.
Jika risiko dapat dikenali sejak perencanaan, peluang terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan dapat ditekan. Sebaliknya, pengawasan yang hanya dilakukan setelah masalah muncul membuat ruang perbaikan menjadi lebih sempit.
Karena itu, pesan Rahmad kepada OPD memiliki dua sisi. Perangkat daerah diminta lebih mandiri dalam mengendalikan risiko, tetapi juga diberi ruang untuk meminta pendampingan ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan kepastian hukum.
Pola ini membuat pengawasan tidak berhenti sebagai mekanisme mencari kesalahan. Tujuan akhirnya adalah memastikan program pemerintah berjalan sesuai aturan, anggaran digunakan secara bertanggung jawab, dan pembangunan tetap memberi manfaat bagi masyarakat Balikpapan.
Poin Penting:
- Rahmad Mas’ud meminta OPD memperkuat pengawasan internal sejak tahap perencanaan.
- Pendampingan dapat dikonsultasikan melalui Sekda dan Inspektorat, termasuk kerja sama dengan Kejaksaan.
- Proyek fisik dan pengadaan menjadi bagian yang mendapat perhatian khusus.
- OPD diminta membangun manajemen risiko tanpa menunggu temuan Inspektorat.
- Dinas Kesehatan meraih Terbaik I Wali Kota Awards Bidang Pengawasan 2026 untuk kategori pagu di atas Rp100 miliar.
Insight Redaksi
Pengawasan internal akan lebih bermakna jika bekerja sebelum masalah terjadi. Ketika OPD terbiasa mengenali risiko, berkonsultasi, dan memperbaiki proses sejak awal, pengawasan tidak lagi dipandang sebagai pemeriksaan yang menunggu kesalahan.
Pola ini penting karena setiap program pemerintah berkaitan dengan penggunaan anggaran publik dan pelayanan yang langsung dirasakan masyarakat. Penguatan pengawasan akhirnya bukan hanya soal kepatuhan birokrasi, tetapi juga menjaga agar pembangunan berjalan dengan arah yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Pengelolaan program pemerintah memang tidak selalu bebas dari risiko. Karena itu, ruang konsultasi dengan Inspektorat maupun pendampingan hukum dapat dimanfaatkan ketika OPD menghadapi keputusan yang membutuhkan kehati-hatian. Dengan pengawasan yang berjalan sejak awal, persoalan dapat ditangani sebelum berkembang menjadi hambatan yang lebih besar.
Kalau informasi tata kelola pemerintahan seperti ini terasa penting, bagikan artikel ini agar lebih banyak warga Balikpapan memahami bagaimana anggaran dan program publik dikawal dari dalam pemerintahan.
Pengawasan yang kuat bukan sekadar mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap langkah pembangunan punya dasar yang jelas.
Selalu ikuti info terkini hanya di Balikpapantv.id, teman update setia, bukan sekadar info biasa.
FAQ
1. Apa yang diminta Rahmad Mas’ud kepada OPD?
Rahmad meminta OPD memperkuat pengawasan internal dan manajemen risiko sejak perencanaan program hingga pelaksanaan kegiatan.
2. Kapan OPD dapat meminta pendampingan?
OPD dapat berkonsultasi ketika menghadapi keraguan, terutama dalam penyusunan program, alokasi anggaran, pengadaan, proyek fisik, dan keputusan yang memiliki risiko tinggi.
3. Siapa yang dapat menjadi tempat konsultasi OPD?
Rahmad menyebut Sekretaris Daerah dan Inspektorat sebagai jalur konsultasi. Pemkot Balikpapan juga terbuka bekerja sama dengan Kejaksaan untuk pendampingan.
4. Apa penghargaan tertinggi untuk OPD dengan pagu di atas Rp100 miliar?
Dinas Kesehatan Kota Balikpapan meraih Terbaik I, disusul Dinas Lingkungan Hidup sebagai Terbaik II dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Terbaik III.
5. Mengapa pengawasan internal penting bagi masyarakat?
Pengawasan membantu memastikan program dan anggaran pemerintah dijalankan sesuai aturan, risiko dikendalikan, serta kegiatan pembangunan dapat memberi manfaat kepada masyarakat.
Sumber Informasi
Media Kaltim Post, dengan judul “Tekankan Pengawasan Internal, Rahmad Mas’ud Buka Opsi Pendampingan Kejaksaan untuk OPD”, oleh Dina Angelina. Di-update kembali dengan angle dan style balikpapantv.id.
