Durasi Baca: 6 menit
Ikhtisar: Antrean Pertalite di Balikpapan disorot bukan hanya karena kuota, tetapi juga dugaan penyalahgunaan dan pengawasan penyaluran BBM.
Balikpapan TV - Hai Ces! Antrean kendaraan di sejumlah SPBU Balikpapan kembali menjadi perhatian setelah Wali Kota Rahmad Mas’ud menyebut penyalahgunaan BBM bersubsidi sebagai salah satu persoalan utama di lapangan.
Yang bikin persoalan ini menarik, kuota Pertalite memang terus turun, tetapi pemerintah menilai tambahan pasokan saja belum tentu membuat antrean hilang. Lalu, apa yang sedang disiapkan?
Mengapa antrean Pertalite di Balikpapan belum selesai?
Bagi masyarakat yang datang ke SPBU, panjangnya antrean tentu terasa sebagai persoalan pasokan. Namun, Pemerintah Kota Balikpapan melihat masalahnya tidak sesederhana jumlah BBM yang tersedia.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyebut penyalahgunaan BBM bersubsidi sebagai faktor yang ikut memperbesar persoalan penyaluran.
“Penyebab yang lebih utama adalah banyaknya penyalahgunaan minyak subsidi yang tidak pada peruntukannya,” kata Rahmad, Kamis (10/9/2026).
Pernyataan tersebut muncul ketika kuota Pertalite Balikpapan dalam beberapa tahun terakhir memang mengalami penurunan cukup besar.
Kuota Pertalite Balikpapan turun dalam tiga tahun
Data Pemkot Balikpapan menunjukkan jarak antara kebutuhan yang diusulkan dengan kuota Pertalite yang disetujui semakin lebar.
Pada 2024, Pemkot mengusulkan 153.821 kiloliter (KL) Pertalite dan mendapat persetujuan 136.815 KL.
Setahun kemudian, usulan naik menjadi 160.945 KL. Namun, kuota yang disetujui justru turun menjadi 88.796 KL.
Kondisinya berlanjut pada 2026. Usulan Pemkot mencapai 177.039 KL, sedangkan kuota yang disetujui hanya 51.868 KL.
Artinya, kuota yang disetujui pada 2026 hanya sekitar 29 persen dari usulan Pemkot. Dibandingkan kuota 2024, alokasi Pertalite 2026 juga turun sekitar 62 persen.
Penurunan tersebut membuat persoalan antrean tidak bisa dilepaskan dari kebijakan kuota. Tetapi Pemkot menilai ada persoalan lain yang juga harus dibenahi, yakni bagaimana BBM bersubsidi tersebut benar-benar sampai kepada pengguna yang berhak.
Baca Juga: Komisi II DPRD Balikpapan Dorong Kuota Biosolar Truk Lintas Kota Naik Jadi 200 Liter
Mengapa penambahan kuota saja dinilai belum cukup?
Rahmad mengatakan penetapan kuota Pertalite merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemkot Balikpapan telah beberapa kali mengajukan tambahan kuota kepada Direktorat Jenderal Migas.
Namun, menurutnya, tambahan kuota tidak otomatis menyelesaikan antrean apabila penyimpangan penyaluran masih terjadi.
Salah satu hal yang disebut Rahmad adalah keberadaan kendaraan yang dinilai tidak sebanding antara aktivitas operasional dengan frekuensi mengisi BBM bersubsidi.
“Saya mendapat informasi mengenai fenomena yang berkembang, angkot yang jumlah jalannya kurang, tetapi mengantre setiap hari. Itu kan juga dipertanyakan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena BBM bersubsidi pada dasarnya ditujukan untuk masyarakat dan kelompok pengguna yang memenuhi ketentuan. Ketika distribusinya tidak tepat sasaran, pasokan yang tersedia berpotensi tidak sepenuhnya dinikmati pengguna yang membutuhkan.
Apa langkah yang disiapkan Pemkot Balikpapan?
Pemkot tidak hanya mendorong penambahan kuota. Pemerintah kota juga menyiapkan pengawasan penyaluran BBM melalui pembentukan Satgas Penyaluran BBM.
Satgas tersebut nantinya melibatkan sejumlah unsur, termasuk Pertamina dan kepolisian. Pemkot akan lebih berfokus pada pengaturan kelancaran lalu lintas dan kenyamanan kendaraan di sekitar SPBU.
Untuk dugaan penyimpangan yang masuk ranah hukum, penanganannya akan diarahkan kepada aparat penegak hukum serta pihak yang memiliki kewenangan dalam penyaluran BBM.
“Kalau sudah ada penyimpangan, itu kita arahkan ke ranah hukum. Dalam waktu dekat, Satgas Penyaluran BBM akan terbentuk yang melibatkan beberapa unsur, termasuk Pertamina,” ungkap Rahmad.
Langkah pengawasan ini berjalan seiring dengan pembahasan penambahan titik layanan Pertalite di Balikpapan. Pada Agustus 2026, BPH Migas bersama Pemkot Balikpapan dan Pertamina Patra Niaga membahas pengembangan titik penyaluran Pertalite untuk mengurai antrean, terutama bagi kendaraan roda dua.
BPH Migas juga mengecek kesiapan sejumlah SPBU di Balikpapan Timur untuk ditingkatkan pelayanannya sebagai titik penyaluran Pertalite bagi pengguna sepeda motor.
Jadi, persoalannya kuota atau penyalahgunaan?
Data yang ada menunjukkan keduanya menjadi bagian dari persoalan, tetapi berada pada sisi yang berbeda.
Kuota Pertalite Balikpapan memang mengalami penurunan tajam. Pada saat yang sama, pemerintah kota menilai pengawasan penyaluran juga harus diperkuat agar BBM bersubsidi tidak keluar dari peruntukannya.
Karena itu, penyelesaian antrean tidak hanya bergantung pada seberapa besar tambahan kuota yang bisa diperoleh Balikpapan. Distribusi, titik layanan, pola penggunaan, serta pengawasan juga ikut menentukan apakah BBM sampai kepada masyarakat secara lebih merata.
BPH Migas sendiri telah membahas penambahan titik penyaluran sebagai salah satu cara mengurangi konsentrasi permintaan di SPBU tertentu.
Bagi warga, hasil akhirnya tetap sama: antrean harus lebih terkendali dan BBM bersubsidi tersedia bagi pengguna yang memang berhak.
Baca Juga: Galeri Arsip Balikpapan Dibuka, Materi Sejarah Diganti Tiap 1-2 Bulan
Poin Penting
- Kuota Pertalite Balikpapan turun dari 136.815 KL pada 2024 menjadi 51.868 KL pada 2026.
- Usulan kuota Pertalite Pemkot Balikpapan 2026 mencapai 177.039 KL.
- Pemkot menilai penyalahgunaan BBM bersubsidi ikut memperparah persoalan antrean.
- Satgas Penyaluran BBM akan melibatkan Pemkot, Pertamina, kepolisian, dan unsur terkait.
- BPH Migas bersama Pemkot dan Pertamina membahas penambahan titik layanan Pertalite.
- Pengawasan distribusi menjadi bagian penting selain upaya mendapatkan tambahan kuota.
Insight Redaksi
Antrean Pertalite di Balikpapan memperlihatkan bahwa persoalan BBM bersubsidi bukan sekadar menghitung jumlah stok. Ketika kuota turun dan permintaan terkonsentrasi di titik tertentu, distribusi menjadi lebih rentan menimbulkan antrean. Di sisi lain, pengawasan menentukan apakah BBM bersubsidi benar-benar diterima pengguna yang membutuhkan. Karena itu, tambahan kuota, pemerataan titik layanan, dan penindakan terhadap penyimpangan harus berjalan beriringan.
Kalau antrean masih panjang, warga tentu tidak hanya membutuhkan penjelasan mengenai kuota. Yang paling terasa adalah kepastian bahwa BBM tersedia dan sistem penyalurannya berjalan adil.
Bagikan artikel ini ke keluarga atau teman yang setiap hari bergantung pada kendaraan dan perlu tahu perkembangan penyaluran Pertalite di Balikpapan.
Kalau urusan BBM masih bikin penasaran, terus pantau perkembangan kebijakan dan antrean SPBU di Balikpapan hanya di Balikpapan TV, teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Berapa kuota Pertalite Balikpapan pada 2026?
Kuota Pertalite yang disetujui untuk Balikpapan pada 2026 sebesar 51.868 kiloliter.
2. Berapa usulan Pertalite dari Pemkot Balikpapan pada 2026?
Pemkot Balikpapan mengusulkan alokasi Pertalite sebesar 177.039 kiloliter untuk 2026.
3. Mengapa Pemkot menyoroti penyalahgunaan BBM bersubsidi?
Pemkot menilai penyalahgunaan dapat membuat distribusi BBM tidak tepat sasaran dan ikut memperbesar persoalan antrean.
4. Apa langkah Pemkot untuk mengawasi penyaluran BBM?
Pemkot akan membentuk Satgas Penyaluran BBM dengan melibatkan sejumlah unsur, termasuk Pertamina dan kepolisian.
5. Apakah ada rencana menambah titik layanan Pertalite?
Ada. BPH Migas, Pemkot Balikpapan, dan Pertamina Patra Niaga telah membahas penambahan titik penyaluran Pertalite untuk mengurai antrean.
Sumber Informasi
Media Kaltim Post, dengan judul “Bukan Cuma Kuota, Wali Kota Balikpapan Sebut Penyalahgunaan BBM Picu Antrean SPBU”, oleh Dina Angelina. Di-update kembali dengan angle dan style Balikpapantv.id.
