Durasi: 5 menit
Topik: Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 disertai catatan strategis pembangunan Balikpapan
Ikhtisar: Seluruh fraksi menyetujui Raperda LPJ APBD 2025, namun DPRD juga menitipkan sejumlah catatan penting mulai dari peningkatan PAD, air bersih, banjir hingga pendidikan.
Balikpapan TV - Hai Ces! Seluruh fraksi di DPRD Kota Balikpapan menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar Senin (20/7/2026). Meski sepakat, setiap fraksi tetap memberikan sejumlah masukan agar penyusunan anggaran daerah berikutnya semakin tepat sasaran.
Balikpapan sedang bergerak menghadapi tantangan baru sebagai gerbang Ibu Kota Nusantara. Banyak harapan yang ikut mengalir. Simak sampai tuntas, Ces!
Apa arti persetujuan Raperda LPJ APBD 2025 bagi Balikpapan?
Persetujuan seluruh fraksi menjadi tahapan penting dalam proses evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Melalui pembahasan ini, DPRD menilai bagaimana pemerintah daerah menjalankan program dan menggunakan anggaran yang telah disepakati sebelumnya.
Meski seluruh fraksi memberikan persetujuan, pembahasan tidak berhenti pada aspek administratif. DPRD juga menyampaikan berbagai evaluasi sebagai bahan perbaikan untuk penyusunan APBD pada tahun berikutnya.
Salah satu sorotan datang dari Fraksi NasDem yang menyampaikan sejumlah catatan mengenai pendapatan daerah, pelayanan publik hingga penataan kawasan perkotaan.
Anggota Fraksi NasDem, Vera Yulianti, menilai optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu terus diperkuat agar kemampuan fiskal Kota Balikpapan semakin meningkat.
Menurutnya, langkah tersebut dapat ditempuh melalui digitalisasi sistem penerimaan daerah, peningkatan pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan, serta memperluas basis pajak dan retribusi tanpa menambah beban masyarakat.
Selain mengoptimalkan PAD, pemerintah kota juga didorong memanfaatkan berbagai peluang pendanaan dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur hingga Otorita IKN sebagai bagian dari penguatan pembangunan daerah.
"Posisi strategis Balikpapan sebagai Beranda IKN harus mampu memberikan manfaat fiskal bagi pembangunan daerah," ujar Vera.
Mengapa air bersih dan banjir menjadi perhatian DPRD?
Fraksi NasDem menilai pelayanan dasar masyarakat masih menjadi pekerjaan besar yang harus segera dituntaskan pemerintah daerah.
Salah satunya adalah penyediaan air bersih yang hingga kini masih menjadi keluhan sebagian warga di beberapa kawasan.
Karena itu, pemerintah diminta mempercepat perluasan jaringan perpipaan, penambahan sambungan rumah baru serta memastikan distribusi air berlangsung lebih merata.
Persoalan lain yang juga mendapat perhatian adalah penanganan banjir.
Fraksi NasDem memahami bahwa penyelesaian banjir membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Namun langkah-langkah prioritas dinilai tetap harus dijalankan agar hasilnya segera dirasakan masyarakat.
Salah satu fokus yang diusulkan ialah percepatan pembebasan lahan serta normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal yang selama ini menjadi salah satu kawasan prioritas pengendalian banjir di Balikpapan.
Penanganan kawasan tersebut diharapkan mampu mengurangi dampak genangan ketika curah hujan tinggi.
Selain itu, fraksi juga mengingatkan agar belanja daerah diarahkan pada program-program yang benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Program pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial hingga penguatan ekonomi kerakyatan disebut sebagai sektor yang perlu menjadi prioritas penggunaan anggaran.
Fraksi NasDem juga meminta pemerintah mampu menekan besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) melalui perencanaan yang matang serta percepatan pelaksanaan kegiatan.
Baca Juga: Driver Ojol Balikpapan Kehilangan Waktu Cari Order karena Antrean Pertalite
Apa saja usulan untuk pendidikan dan UMKM Balikpapan?
Bidang pendidikan juga menjadi perhatian dalam pandangan akhir Fraksi NasDem.
Kapasitas sekolah negeri dinilai perlu segera ditingkatkan menyusul persoalan yang hampir setiap tahun muncul saat pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Pembangunan sekolah baru maupun ruang kelas baru dipandang menjadi kebutuhan, terutama di wilayah kelurahan hasil pemekaran yang mengalami pertumbuhan penduduk.
"Kami meminta prioritas alokasi anggaran untuk pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru di kelurahan hasil pemekaran. Butuh pemerataan fasilitas pendidikan agar semua mendapat akses yang mudah dan berkualitas," tegasnya.
Dengan penambahan fasilitas pendidikan, akses masyarakat terhadap sekolah negeri diharapkan semakin merata.
Di sisi lain, DPRD juga memberikan perhatian terhadap perkembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Pertumbuhan UMKM dinilai menjadi sinyal positif bagi aktivitas ekonomi daerah.
Namun meningkatnya jumlah pedagang di sejumlah ruas jalan maupun persimpangan mulai menimbulkan persoalan baru berupa kemacetan serta gangguan ketertiban lalu lintas.
Karena itu, pemerintah kota diharapkan mempercepat penataan lokasi usaha melalui relokasi menuju kawasan UMKM terpadu yang telah dipersiapkan.
Langkah tersebut dinilai mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan kenyamanan ruang kota.
Fraksi NasDem berharap berbagai catatan tersebut benar-benar menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan berikutnya.
"Kami berharap komitmen pemerintah kota tidak hanya tertuang dalam bentuk laporan, tetapi benar-benar terwujud dalam kebijakan program dan penganggaran yang terukur," pungkasnya.
Poin Penting:
- Seluruh fraksi DPRD Balikpapan menyetujui Raperda LPJ APBD Tahun Anggaran 2025.
- Fraksi NasDem meminta optimalisasi PAD melalui digitalisasi dan pengawasan penerimaan daerah.
- Pemerintah didorong memanfaatkan dukungan pendanaan dari pusat, Pemprov Kaltim, dan Otorita IKN.
- Air bersih, pengendalian banjir DAS Ampal, pendidikan, dan pelayanan publik menjadi prioritas.
- DPRD meminta pembangunan sekolah baru dan ruang kelas tambahan di wilayah pemekaran.
- Penataan lokasi UMKM dinilai penting untuk menjaga kelancaran lalu lintas dan kenyamanan kota.
Insight Redaksi: Posisi Balikpapan sebagai beranda IKN membuat tantangan pembangunan semakin kompleks. Persetujuan Raperda ini menunjukkan hubungan DPRD dan pemerintah kota bukan sekadar menyelesaikan kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi ruang evaluasi arah pembangunan. Catatan mengenai air bersih, banjir, pendidikan hingga UMKM memperlihatkan kebutuhan warga masih menjadi fokus utama. Ini penting. Kada cukup hanya laporan yang baik, hasilnya juga harus benar-benar terasa bagi masyarakat, Ces.
Langkah yang realistis sekarang ialah memastikan setiap catatan DPRD masuk dalam prioritas penyusunan APBD berikutnya agar manfaatnya cepat dirasakan warga. Bagikan jua artikel ini ke bubuhan ikam supaya makin banyak yang memahami arah pembangunan Balikpapan.
Selalu ikuti perkembangan kebijakan daerah dan isu pelayanan publik bersama Balikpapan TV, teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Mengapa seluruh fraksi menyetujui Raperda LPJ APBD 2025?
Karena hasil pembahasan dinilai dapat diterima, meski setiap fraksi tetap memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi.
2. Apa fokus utama catatan Fraksi NasDem?
Optimalisasi PAD, penyelesaian air bersih, pengendalian banjir, pemerataan pendidikan, serta penataan UMKM.
3. Mengapa Balikpapan didorong memanfaatkan dukungan Otorita IKN?
Karena posisi Balikpapan sebagai beranda IKN dinilai harus memberi manfaat fiskal bagi pembangunan daerah.
4. Apa harapan DPRD kepada Pemerintah Kota Balikpapan?
Agar seluruh rekomendasi tidak berhenti dalam laporan, tetapi diwujudkan melalui program dan penganggaran yang terukur.
Sumber Informasi: Artikel ini sudah tayang sebelumnya di Media Kaltim Post, dengan judul "DPRD Balikpapan Setujui Raperda LPJ APBD 2025, Fraksi NasDem Soroti Air Bersih hingga Banjir", oleh penulis Dina Angelina. Di-update kembali dengan angle dan style Balikpapantv.id.
Editor : Arya Kusuma