Durasi Baca: 6 Menit
Topik: Pembebasan lahan Segmen IV DAS Ampal diprioritaskan untuk mendukung pengendalian banjir Balikpapan
Ikhtisar: Pemerintah Kota Balikpapan memprioritaskan pembebasan lahan di kawasan hilir DAS Ampal sebagai tahapan penting sebelum pelebaran sungai dilakukan demi memperkuat pengendalian banjir secara bertahap.
Balikpapan TV - Hai Ces! Penanganan banjir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal memasuki tahapan penting. Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mengusulkan pembebasan lahan Segmen IV di kawasan Gang Mufakat, Kelurahan Damai Bahagia, menjadi prioritas pada 2027 agar proyek pelebaran sungai dapat segera berjalan.
Masalah banjir memang kada selesai hanya dengan satu proyek. Ada banyak tahapan yang saling berkaitan. Simak sampai tuntas, karena informasi ini berdampak langsung bagi warga Balikpapan, Ces!
Baca Juga: Baru Pertama Kali Urus e-KTP? Yuk Simak Syarat, Proses, dan Tips 2026 agar Cepat Selesai
Bagaimana pembebasan lahan menjadi kunci penanganan banjir DAS Ampal?
Kawasan hilir Sungai Ampal menjadi perhatian utama karena masih dipenuhi permukiman. Kondisi tersebut membuat ruang sungai belum memungkinkan untuk diperlebar sehingga kapasitas aliran air saat hujan deras masih terbatas.
Kepala DPU Kota Balikpapan, Rita, menjelaskan bahwa pembebasan lahan merupakan tahapan yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum pekerjaan fisik dimulai. "Yang menjadi prioritas berikutnya adalah pembebasan lahan di wilayah hilir, khususnya segmen empat. Setelah tahapan itu selesai, baru bisa dilanjutkan dengan pekerjaan fisik pelebaran sungai."
Segmen IV berada di kawasan Gang Mufakat, Kelurahan Damai Bahagia. Lokasi ini termasuk titik strategis dalam sistem pengendalian banjir karena berada di bagian hilir sungai.
Saat ini pemerintah masih menyusun justifikasi lapangan untuk menentukan kebutuhan lahan yang harus dibebaskan. Kajian awal kawasan tersebut telah tersedia sebagai dasar pelaksanaan program.
Mengapa proyek DAS Ampal tidak bisa diselesaikan sekaligus?
Penanganan DAS Ampal bukan pekerjaan kecil. Kawasan yang akan ditata membentang sekitar empat kilometer dari bagian hilir hingga hulu sungai.
Artinya, setiap segmen memiliki karakteristik berbeda, mulai dari kondisi permukiman, jaringan drainase, hingga kebutuhan konstruksi.
Selain faktor teknis, kebutuhan anggaran juga menjadi tantangan besar.
Pada perencanaan awal, nilai proyek diperkirakan mencapai sekitar Rp1,6 triliun. Namun setelah memperhitungkan perkembangan harga material dan biaya pelaksanaan, kebutuhan anggaran meningkat menjadi sekitar Rp2,1 triliun.
Rita mengatakan kenaikan tersebut membuat pekerjaan harus dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan pembiayaan pemerintah. "Kalau dihitung dengan kondisi harga sekarang memang kebutuhannya bertambah. Karena itu penanganannya tidak mungkin dilakukan sekaligus, tetapi harus bertahap sesuai kemampuan anggaran."
Pendekatan bertahap juga lazim diterapkan pada proyek pengendalian banjir berskala besar karena melibatkan pekerjaan konstruksi, pembebasan lahan, hingga koordinasi lintas instansi.
Baca Juga: Rumah Singgah ABK di Balikpapan Ditargetkan Beroperasi 9 Bulan Lagi, DPRD Terus Kawal
Apa saja pekerjaan yang tetap berjalan sambil menunggu pembebasan lahan?
Meski Segmen IV masih menunggu proses pengadaan lahan, DPU memastikan pekerjaan pengendalian banjir tidak berhenti.
Lokasi yang tidak memerlukan pembebasan lahan tetap menjadi sasaran pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat.
Beberapa kegiatan yang saat ini berjalan meliputi penanganan drainase sekunder di kawasan Inhutani dan Balikpapan Baru.
Pekerjaan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas saluran air sehingga mampu mengurangi genangan ketika curah hujan tinggi.
Di sisi lain, pembangunan Bendali Ampal Hulu juga telah dimulai oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV.
Keberadaan bendali atau bendungan pengendali berfungsi menahan debit air dari wilayah hulu sebelum mengalir ke kawasan perkotaan. Konsep ini menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir terpadu yang mengombinasikan pengelolaan di hulu, tengah, dan hilir sungai.
Dengan kata lain, penanganan banjir DAS Ampal tidak hanya mengandalkan pelebaran sungai, tetapi juga pengendalian limpasan air sejak dari kawasan atas.
Baca Juga: Macet di Balikpapan Banyak Dikeluhkan, DPRD Kaltim Sebut Ada Berkah Ekonomi
Bagaimana pembagian peran pemerintah dalam proyek pengendalian banjir?
Besarnya nilai proyek membuat pembiayaan tidak hanya berasal dari APBD Kota Balikpapan.
Menurut Rita, pelaksanaan program disesuaikan dengan kewenangan masing-masing instansi.
Sebagian pekerjaan menjadi tanggung jawab pemerintah kota, sementara beberapa proyek ditangani Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV yang berada di bawah pemerintah pusat.
Pemerintah Kota Balikpapan juga mengupayakan dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar percepatan penanganan banjir dapat berlangsung lebih optimal. "Ada pekerjaan yang ditangani Balai, ada yang menjadi kewenangan pemerintah kota, dan nanti kami juga mengupayakan dukungan dari pemerintah provinsi. Jadi sumber pembiayaannya disesuaikan dengan kewenangan masing-masing."
Kolaborasi seperti ini menjadi pola umum dalam pembangunan infrastruktur sumber daya air. Pemerintah pusat biasanya menangani infrastruktur sungai yang menjadi kewenangannya, sedangkan pemerintah daerah mengerjakan jaringan drainase kota serta infrastruktur pendukung lainnya.
Kapan Segmen IV DAS Ampal diperkirakan mulai ditangani?
DPU menargetkan pembebasan lahan Segmen IV menjadi prioritas pada 2027.
Meski demikian, Rita menegaskan proses tersebut masih harus melalui sejumlah tahapan administrasi dan teknis sehingga waktu penyelesaiannya belum dapat dipastikan.
Harapannya, dalam tiga tahun mendatang penanganan Segmen IV sudah dapat dirampungkan sehingga pelebaran sungai bisa berjalan sesuai rencana.
Tahapan pembebasan lahan sendiri biasanya mencakup identifikasi bidang tanah, verifikasi kepemilikan, penilaian oleh tim appraisal, musyawarah dengan pemilik lahan, hingga pembayaran ganti kerugian sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila seluruh proses berjalan lancar, pelebaran sungai di kawasan hilir diharapkan mampu meningkatkan kapasitas aliran dan mengurangi potensi banjir yang selama ini kerap terjadi saat hujan dengan intensitas tinggi.
Baca Juga: Jalur Reguler SPMB SMP Balikpapan Dibuka, Ini Peta Kuota dan Strateginya
Poin Penting:
- Pembebasan lahan Segmen IV DAS Ampal diusulkan menjadi prioritas penanganan banjir pada 2027.
- Lokasi prioritas berada di Gang Mufakat, Kelurahan Damai Bahagia.
- Pelebaran sungai baru dapat dilakukan setelah proses pembebasan lahan selesai.
- Nilai kebutuhan proyek pengendalian banjir meningkat dari sekitar Rp1,6 triliun menjadi Rp2,1 triliun.
- Penanganan DAS Ampal dilakukan bertahap dengan dukungan pemerintah kota, pemerintah pusat, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Drainase Inhutani, Balikpapan Baru, serta Bendali Ampal Hulu tetap berjalan sambil menunggu proses pengadaan lahan.
Insight Redaksi: Penanganan banjir kada cukup mengandalkan pengerukan sungai atau pembangunan drainase baru. Fakta pada proyek DAS Ampal menunjukkan pembebasan lahan justru menjadi simpul yang menentukan keberhasilan pembangunan berikutnya. Koordinasi antarlembaga harus benar-benar selaras agar tahapan tidak saling menunggu. Warga tentu berharap progresnya transparan dan konsisten. Kaitu pang yang penting, Ces. Bagikan artikel ini ke bubuhan ikam supaya makin banyak yang memahami kenapa prosesnya memerlukan waktu.
Ikuti terus perkembangan pembangunan Balikpapan dan kabar penting lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Mengapa pembebasan lahan Segmen IV menjadi prioritas?
Karena kawasan hilir masih dipenuhi permukiman sehingga pelebaran sungai belum dapat dilakukan.
2. Di mana lokasi Segmen IV DAS Ampal?
Segmen IV berada di kawasan Gang Mufakat, Kelurahan Damai Bahagia, Balikpapan.
3. Berapa kebutuhan anggaran terbaru proyek pengendalian banjir DAS Ampal?
Perkiraan kebutuhan anggaran meningkat menjadi sekitar Rp2,1 triliun.
4. Siapa yang membiayai proyek penanganan banjir DAS Ampal?
Pendanaannya berasal dari pemerintah kota, pemerintah pusat melalui BWS Kalimantan IV, serta diupayakan mendapat dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Sumber Informasi: Artikel ini sudah tayang sebelumnya di Media Balpos.com, dengan judul "Pembebasan Lahan Segmen IV DAS Ampal Diusulkan Jadi Prioritas Penanganan Banjir pada 2027", oleh penulis Mella Intan Thiarani. Di-update kembali dengan angle dan style balikpapantv.id.
