Durasi Baca: 5 menit
Topik: DPRD Balikpapan mendorong pengelolaan mandiri proyek depo kontainer Kilometer 13 oleh pemerintah kota
Ikhtisar: Artikel ini membahas dorongan DPRD Balikpapan agar proyek depo kontainer dikelola pemerintah kota, perkembangan pembangunan, estimasi anggaran, serta potensi kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Balikpapan TV - Hai Ces! DPRD Balikpapan meminta Pemerintah Kota Balikpapan mengelola sendiri proyek depo kontainer Km 13 senilai Rp175 miliar agar aset strategis tersebut tetap berada di bawah kendali daerah.
Proyek ini menarik perhatian karena dinilai menyimpan potensi besar bagi pendapatan daerah. Simak sampai akhir, siapa tahu ada sisi yang selama ini kada banyak diperhatikan, Ces!
Baca Juga: Listrik Padam Bergilir di Balikpapan Hari Ini, Berikut Wilayah Terdampak dan Penyebab Gangguan PLTGU
Apa alasan DPRD Balikpapan meminta proyek depo kontainer dikelola sendiri?
Komisi III DPRD Balikpapan menilai proyek depo kontainer di Kilometer 13 merupakan aset strategis yang sebaiknya tetap berada dalam pengelolaan Pemerintah Kota Balikpapan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Yusri, menegaskan agar proyek tersebut tidak beralih ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, pengelolaan mandiri akan memberikan manfaat ekonomi langsung bagi daerah. "Jangan sampai proyek strategis ini diambil alih oleh pemerintah provinsi."
Bagi DPRD, penguasaan aset sejak awal menjadi bagian penting agar manfaat ekonomi yang dihasilkan nantinya tetap kembali ke kas daerah.
Mengapa anggaran Rp175 miliar dinilai masih realistis?
Dinas Perhubungan memperkirakan kebutuhan anggaran untuk menyelesaikan pembangunan depo kontainer mencapai sekitar Rp175 miliar.
Menurut Yusri, nilai tersebut masih memungkinkan dibiayai melalui APBD Kota Balikpapan. Ia bahkan membandingkannya dengan pembangunan Stadion Batakan yang menelan anggaran jauh lebih besar. "Masa untuk anggaran Rp175 miliar saja tidak mampu. Pemkot Balikpapan harus bisa mengeksekusi ini secara mandiri."
Pernyataan itu menjadi penegasan bahwa DPRD melihat kemampuan fiskal daerah masih memiliki peluang untuk mendukung penyelesaian proyek tersebut.
Seberapa besar potensi ekonomi depo kontainer Km 13?
Komisi III DPRD memproyeksikan depo kontainer mampu memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah beroperasi penuh.
Angka yang diperkirakan mencapai sekitar Rp100 miliar per tahun. Nilai tersebut menjadi salah satu alasan utama DPRD mendorong agar pengelolaannya tetap berada di bawah Pemerintah Kota Balikpapan.
Selain menjadi fasilitas pendukung kendaraan berat, proyek ini juga dipandang memiliki nilai ekonomi jangka panjang bagi daerah.
Baca Juga: Geliat Ekonomi Syariah Dorong Kemandirian UMKM Balikpapan Lewat Target Transaksi Miliaran Rupiah.
Bagaimana perkembangan pembangunan depo kontainer saat ini?
Pembangunan depo kontainer bukanlah program baru. Yusri menjelaskan bahwa usulan tersebut sudah muncul sejak lama sebagai solusi untuk menampung kendaraan berat di Kota Balikpapan.
Namun, realisasinya sempat berjalan lambat hingga akhirnya progres pembangunan kembali menunjukkan perkembangan positif.
Saat ini proses pematangan lahan sudah berlangsung. Dinas Perhubungan menyebut progres pekerjaan telah mencapai sekitar 80 persen dan diperkirakan selesai dalam waktu sekitar lima minggu.
Komisi III juga menyatakan akan terus mengawal penyelesaian proyek agar berjalan sesuai rencana.
Apa langkah berikutnya yang akan dilakukan DPRD?
Untuk memastikan kelanjutan proyek berjalan sesuai target, Komisi III telah menjadwalkan rapat koordinasi lintas sektor.
Rapat tersebut akan melibatkan Bappeda Litbang serta seluruh Asisten Sekretariat Daerah Kota Balikpapan. Fokus pembahasan mencakup kelanjutan pembangunan sekaligus rincian kebutuhan anggaran.
Langkah ini diharapkan menjadi dasar pengambilan keputusan berikutnya mengenai penyelesaian proyek depo kontainer Km 13.
Baca Juga: 3 Kunci Utama UMKM Balikpapan Tembus Pasar Nasional Lewat Produk Halal.
Poin Penting:
- Pemerintah Kota Balikpapan didorong mengelola sendiri proyek depo kontainer Km 13.
- DPRD meminta proyek strategis tersebut tidak dialihkan ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- Estimasi anggaran penyelesaian proyek mencapai sekitar Rp175 miliar.
- DPRD memperkirakan depo kontainer berpotensi menyumbang hingga Rp100 miliar per tahun bagi PAD.
- Progres pematangan lahan telah mencapai sekitar 80 persen menurut Dinas Perhubungan.
- Komisi III akan menggelar rapat koordinasi bersama Bappeda Litbang dan jajaran pemerintah kota.
Insight redaksi: Pengelolaan aset strategis sering menjadi penentu manfaat ekonomi yang diterima daerah. Dalam konteks Balikpapan, dorongan DPRD menunjukkan perhatian agar potensi pendapatan dari depo kontainer tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga memberi dampak langsung terhadap kas daerah. Diskusi berikutnya akan menarik dicermati, sebab keputusan pengelolaan bisa menentukan arah manfaat jangka panjang. Pahamlah, Ces, pembangunan bukan sekadar berdiri, tetapi juga soal siapa yang mengelola hasilnya.
Bagikan jua artikel ini ke bubuhan ikam agar makin banyak yang mengikuti perkembangan proyek strategis di Balikpapan.
Update terus informasi penting seputar Balikpapan hanya di Balikpapan TV, teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ
1. Mengapa DPRD Balikpapan meminta proyek depo kontainer dikelola Pemkot?
Agar aset strategis dan manfaat ekonominya tetap berada di bawah Pemerintah Kota Balikpapan.
2. Berapa estimasi anggaran penyelesaian depo kontainer Km 13?
Sekitar Rp175 miliar berdasarkan perhitungan Dinas Perhubungan.
3. Berapa potensi PAD dari depo kontainer?
Komisi III DPRD memproyeksikan hingga Rp100 miliar per tahun saat beroperasi penuh.
4. Bagaimana progres pembangunan saat ini?
Pematangan lahan telah mencapai sekitar 80 persen dan diperkirakan selesai sekitar lima minggu.
Sumber Informasi: Artikel ini sudah tayang sebelumnya di Media Kaltim Post, dengan judul DPRD Balikpapan Desak Pemkot Kelola Mandiri Proyek Depo Kontainer Km 13 Senilai Rp175 Miliar, oleh penulis Dina Angelina. Di-update kembali dengan angle dan style balikpapantv.id.