Topik: Komisi III DPRD Balikpapan dorong lelang selektif tekan SILPA anggaran
Durasi Baca: 4 menit
Baca Ringkas 30 Detik: Komisi III DPRD Kota Balikpapan menyoroti pentingnya selektivitas dalam proses lelang oleh OPD. Ketelitian saat verifikasi dinilai krusial agar program berjalan tepat sasaran dan tidak menyisakan anggaran berlebih. Penguatan pengawasan, pemanfaatan sistem elektronik, serta kehati-hatian memilih mitra kerja jadi kunci agar pembangunan benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Scroll Kebawah Lanjut Baca Selengkapnya, Ces!...
Balikpapan TV - Hai Cess! Komisi III DPRD Kota Balikpapan angkat suara soal proses lelang proyek pemerintah yang dinilai masih perlu diperketat. Fokusnya jelas, OPD diminta kada asal pilih mitra kerja dan harus lebih teliti sejak tahap awal agar program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran sekaligus menekan SILPA di akhir tahun.
Jangan lewatkan pembahasan ini sampai habis, karena di balik proses lelang yang terlihat teknis, ada dampak besar ke hasil pembangunan kota yang dirasakan langsung bubuhan masyarakat.
Baca Juga: Warga Balikpapan Temukan Proyektil Aktif Saat Gali Makam
Kenapa proses lelang jadi sorotan DPRD Balikpapan?
Isu utama yang diangkat adalah efektivitas penggunaan anggaran. Komisi III melihat masih ada potensi pemborosan atau program yang kada maksimal karena proses pemilihan pihak ketiga kurang selektif. Nah, dari sinilah muncul dorongan agar OPD lebih cermat sejak tahap verifikasi.
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Wahyulloh, menegaskan bahwa keputusan dalam proses lelang harus rasional dan tepat. Ia menyampaikan, “OPD harus berani mengambil keputusan yang masuk akal dalam proses verifikasi lelang, sehingga program yang dijalankan benar-benar berkualitas dan bermanfaat.”
Kalimat itu singkat, tapi maknanya dalam. Artinya, kada cukup sekadar lolos administrasi, tapi harus benar-benar dipastikan hasil akhirnya terasa di lapangan.
Apa kaitannya dengan SILPA yang sering muncul tiap tahun?
SILPA atau sisa anggaran jadi perhatian karena sering dianggap sebagai tanda program yang tidak berjalan maksimal. DPRD melihat bahwa salah satu penyebabnya bisa berasal dari proses lelang yang kurang optimal.
Ketika pemilihan kontraktor atau konsultan kada tepat, efeknya bisa panjang. Program tertunda, kualitas pekerjaan menurun, bahkan ada yang tidak selesai sesuai target waktu. Nah, di sinilah pentingnya selektivitas sejak awal.
Dengan proses verifikasi yang ketat, peluang terjadinya SILPA bisa ditekan. Anggaran yang sudah direncanakan bisa benar-benar terserap sesuai tujuan. Jadi, kada sekadar habis di atas kertas pang, tapi nyata di lapangan.
Bagaimana peran LKPP dalam pengadaan ini?
Pengadaan barang dan jasa melalui LKPP juga ikut disorot, terutama yang berkaitan dengan pokok pikiran dewan. DPRD meminta agar proses ini dikawal lebih serius.
Tujuannya sederhana, memastikan tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan maupun dalam memilih mitra kerja. Karena kalau dari awal sudah keliru, efeknya bisa ke mana-mana.
Pengawasan ketat di sini bukan berarti memperlambat proses, tapi justru untuk memastikan semuanya berjalan sesuai aturan dan kebutuhan. Jadi bukan asal jalan, tapi benar-benar terarah, pahamlah ikam.
Baca Juga: Sidang Perdana Kasus Solar Puluhan Miliar di Balikpapan, Buka Dugaan Perbuatan Terdakwa
Seberapa penting verifikasi konsultan dan kontraktor?
Verifikasi bukan sekadar formalitas. DPRD menekankan bahwa tahap ini menentukan kualitas hasil akhir proyek. Kalau di tahap ini sudah selektif, kemungkinan besar hasilnya juga maksimal.
Konsultan dan kontraktor yang dipilih harus benar-benar punya kapasitas. Bukan hanya lengkap dokumen, tapi juga mampu mengeksekusi program dengan baik di lapangan.
Tujuannya jelas, agar program pemerintah tidak hanya terlihat rapi secara administrasi, tapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena ujungnya, masyarakat juga yang merasakan hasilnya.
Apa peran SPBE dalam mendukung transparansi pengadaan?
DPRD juga mendorong penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam proses pengadaan. Ini bukan sekadar tren digital, tapi langkah konkret menuju transparansi.
Dengan SPBE, seluruh proses bisa dipantau secara real-time. Artinya, pengawasan jadi lebih mudah dan potensi penyimpangan bisa ditekan sejak awal.
Langkah ini juga sejalan dengan konsep Smart Parliament 2026. Harapannya, kerja sama dengan pihak ketiga jadi lebih terbuka dan akuntabel. Kada ada lagi yang samar-samar dalam prosesnya, semua jelas dan bisa dipantau.
Poin Penting:
- OPD diminta lebih selektif dalam proses lelang dan pemilihan pihak ketiga
- Verifikasi lelang jadi kunci kualitas program pemerintah
- SILPA bisa ditekan jika proses pengadaan berjalan optimal
- LKPP perlu pengawasan ketat terutama terkait pokir dewan
- SPBE didorong untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
Insight: Dorongan DPRD ini bukan sekadar teknis pengadaan, tapi menyentuh akar efektivitas pembangunan kota. Ketelitian di awal menentukan hasil akhir. Balikpapan lagi diarahkan ke sistem yang terbuka dan terukur. Nah, ini penting pang, karena ke depan transparansi jadi standar, bukan pilihan. Pahamlah ikam, kalau dari awal sudah rapi, hasilnya pasti terasa jua di masyarakat.
Bagikan artikel ini ke bubuhan ikam supaya makin banyak yang paham bagaimana proses anggaran kota dijaga dengan serius, nah itu sudah!
Biar kada ketinggalan update penting soal kebijakan kota dan pembangunan Balikpapan, stay terus di sini, Balikpapan Tv teman update setia, bukan sekadar info biasa!
FAQ:
1. Kenapa DPRD menyoroti proses lelang OPD?
Karena proses lelang menentukan kualitas program dan penggunaan anggaran agar tepat sasaran.
2. Apa itu SILPA dalam konteks ini?
SILPA adalah sisa anggaran yang tidak terpakai di akhir tahun anggaran.
3. Mengapa verifikasi lelang dianggap penting?
Karena tahap ini menentukan apakah pihak ketiga yang dipilih benar-benar mampu menjalankan program dengan baik.
4. Apa manfaat penerapan SPBE dalam pengadaan?
SPBE membuat proses lebih transparan, mudah dipantau, dan mengurangi potensi kesalahan.
Editor : Arya Kusuma