Info Lokal InfoScope Gaya Hidup Infotainment Iptek Bisnis & UMKM Religi

Anggaran Rp14 Miliar untuk Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Balikpapan, Ini Penjelasan Teknis di Baliknya

Rizkiyan Akbar • Kamis, 23 April 2026 | 06:05 WIB
Kondisi terkini Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Balikpapan, Rabu (22 April 2026).
Kondisi terkini Rumah Jabatan Wakil Wali Kota Balikpapan, Rabu (22 April 2026).

 

Topik: Pembangunan ulang rumah jabatan Wakil Wali Kota Balikpapan mulai dibahas publik
Durasi Baca: 4 menit

 

Ikhtisar: Pemkot Balikpapan mulai proyek rumah jabatan Wakil Wali Kota Rp14 miliar setelah kajian teknis menemukan kerusakan struktur berat

Baca Ringkas 30 Detik: Proyek pembangunan ulang rumah jabatan Wakil Wali Kota Balikpapan mulai berjalan dengan anggaran Rp14 miliar dari APBD 2026. Keputusan ini muncul setelah kajian teknis menemukan kerusakan serius pada struktur bangunan lama, mulai dari patahan hingga masalah pencahayaan dan kesehatan. Meski ramai dibahas di media sosial, pemerintah menegaskan langkah ini sudah melalui analisis mendalam dan pertimbangan jangka panjang. Scroll Kebawah Lanjutkan Terus Baca Selengkapnya...

 

Balikpapan TV - Hai Cess! Pemerintah Kota Balikpapan resmi memulai pembangunan ulang rumah jabatan Wakil Wali Kota di Jalan ARS Muhammad dengan anggaran Rp14 miliar dari APBD 2026. Keputusan ini langsung jadi perhatian, apalagi saat isu pembangunan rumah jabatan di Kalimantan Timur lagi hangat dibicarakan.

Penasaran kenapa harus dibangun ulang, bukan sekadar renovasi biasa? Simak terus sampai habis, biar makin paham situasinya sampai tuntas Cess!

Baca Juga: Begini Respon Rudy Mas’ud Usai Aksi Demo 214 di Kantor Gubernur Kaltim

Apa yang membuat rumah jabatan ini harus dibongkar total?

Keputusan membangun ulang rumah jabatan bukan tanpa alasan. Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, menjelaskan bahwa kondisi bangunan lama sudah mengalami kerusakan cukup serius. Mulai dari struktur yang mengalami patahan, atap jebol, hingga dinding yang keropos dan lembab.

Masalahnya bukan cuma tampilan. Ada juga aspek kesehatan dan pencahayaan yang dinilai sudah Kada layak. Awalnya sempat terpikir cukup direnovasi. Tapi setelah dilihat lebih dalam oleh tim teknis, kondisinya ternyata tidak memungkinkan untuk perbaikan ringan saja. Nah, di titik itu keputusan mulai mengarah ke pembongkaran total.

Siapa yang menentukan keputusan pembangunan ini?

Bukan keputusan sepihak. Semua berawal dari kajian teknis yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Bappeda Litbang. Hasilnya kemudian dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. “Terutama melihat rumah jabatan ini masih layak atau tidak untuk ditempati,” ucap Bagus Susetyo.

Ia juga menegaskan bahwa dirinya sebagai pengguna akhir Kada masuk dalam penilaian teknis. Semua ditentukan oleh OPD terkait sesuai regulasi. Ada kategori kerusakan yang jadi acuan, mulai dari rusak ringan sampai rusak berat. Nah, hasil kajian menunjukkan kerusakan sudah masuk level yang serius.

Baca Juga: Harga Gas Melon di Balikpapan Naik, Warga dan Pelaku UMKM Mulai Tertekan Biaya Dapur

Kenapa renovasi tidak dipilih sebagai solusi?

Awalnya memang ada anggapan renovasi cukup. Tapi kondisi di lapangan berkata lain. Struktur bangunan yang sudah mengalami patahan membuat risiko ke depan jadi pertimbangan besar.

“Dengan beberapa struktur teknis yang terjadi, akhirnya ditetapkan oleh tim harus dibongkar dan dibangun kembali,” jelasnya.

Artinya, renovasi dianggap Kada efektif untuk jangka panjang. Kalau dipaksakan, bisa jadi biaya membengkak tanpa hasil maksimal. Jadi pilihan pembangunan ulang dinilai lebih aman dan efisien ke depan. Pahamlah ikam, daripada tambal sulam tapi masalah tetap muncul, nah itu sudah.

Bagaimana proses proyek ini berjalan?

Proyek ini sudah masuk tahap lelang melalui sistem INAPROC. Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pekerjaan Umum menetapkan pemenang, yaitu CV Putra Jaya Abadi.

Anggaran Rp14 miliar yang disiapkan bukan cuma untuk bangunan utama. Ada banyak komponen pekerjaan yang masuk dalam perencanaan. Mulai dari persiapan lahan, pekerjaan tanah, struktur beton, hingga sistem mekanikal, elektrikal, dan plumbing.

Semua ini jadi satu paket pekerjaan konstruksi yang dirancang untuk menghasilkan bangunan yang lebih layak, aman, dan sesuai standar.

Kenapa proyek ini ramai dibahas di media sosial?

Perbincangan publik muncul karena waktunya berdekatan dengan isu renovasi rumah jabatan gubernur Kalimantan Timur. Akhirnya, dua hal ini sering dibandingkan.

Pemerintah menegaskan bahwa proyek di Balikpapan berdiri berdasarkan kebutuhan teknis yang jelas. Bukan sekadar proyek biasa. Ada kajian mendalam yang jadi dasar utama.

Penegasan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan publik soal urgensi pembangunan. Jadi bukan asal bangun, tapi memang karena kondisi bangunan sebelumnya sudah Kada mendukung untuk digunakan lagi.

Poin Penting

1. Proyek pembangunan ulang rumah jabatan dimulai dengan anggaran Rp14 miliar dari APBD 2026.

2. Kerusakan bangunan lama meliputi patahan struktur, atap jebol, dan dinding lembab.

3. Kajian teknis dilakukan oleh Dinas PU dan Bappeda Litbang.

4. Keputusan diambil bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

5. Kontraktor pelaksana adalah CV Putra Jaya Abadi melalui proses lelang resmi.

Insight: Keputusan bongkar total sering terasa berat di awal, apalagi saat publik lagi sensitif soal anggaran. Tapi kalau kerusakan sudah masuk struktur inti, pilihan cepat justru bisa hemat jangka panjang. Ini bukan soal gaya, tapi fungsi dasar bangunan. Di kota pesisir seperti Balikpapan, kondisi lembab cepat makan material. Jadi langkah ini bisa dilihat sebagai pencegahan risiko yang lebih besar ke depan, kadapapa pang kalau dikaji dalam-dalam.

Bagikan artikel ini ke bubuhan ikam supaya makin banyak yang paham situasi sebenarnya Cess! Jangan sampai salah tangkap isu yang lagi beredar.

Ikuti terus update terbaru yang relevan dan membumi hanya di balikpapantv.id, biar Kada ketinggalan info penting seputar kota ini. Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, 'Bukan Sekadar Info Biasa!'

FAQ

1. Kenapa rumah jabatan Wakil Wali Kota harus dibangun ulang?

Karena hasil kajian teknis menemukan kerusakan struktur serius seperti patahan, atap jebol, dan dinding lembab.

2. Apakah renovasi sempat dipertimbangkan?

Ya, namun setelah evaluasi teknis, renovasi dinilai tidak cukup untuk memperbaiki kondisi bangunan.

3. Berapa anggaran yang digunakan untuk proyek ini?

Total anggaran sebesar Rp14 miliar dari APBD 2026.

4. Siapa kontraktor yang mengerjakan proyek ini?

Kontraktor pemenang lelang adalah CV Putra Jaya Abadi.

my ride-or-die for updates
my ride-or-die for updates
Editor : Arya Kusuma
#APBD 2026 #balikpapan #pemkot balikpapan #rumah jabatan Wakil Wali Kota Balikpapan