Ikhtisar: DPRD Balikpapan soroti kebocoran PAD dan minta RKPD 2027 lebih terpadu untuk pemerataan pembangunan di kota, fokus ke pengawasan pajak dan perluasan infrastruktur.
Balikpapan TV - Hai Cess! Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan 2027 baru aja digelar di Balai Kota Balikpapan. Legislatif langsung angkat suara soal kebocoran pendapatan daerah (PAD) dan ketimpangan pembangunan wilayah yang masih ngganjel di bubungan kota.
Langsung aja Cess, terus simak sampai akhir bagaimana DPRD minta perencanaan 2027 bisa ngerangkul semua sisi Balikpapan, dari pajak kecil sampai proyek infrastruktur yang tersebar merata.
Apa sih yang dimaksud DPRD Balikpapan soal kebocoran PAD ini
DPRD Balikpapan menyoroti banyaknya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tertangkap maksimal di kas daerah. Menurut Sekretaris Komisi II DPRD, Taufik Qul Rahman, persoalan utama bukan cuma jumlah, tapi pengawasan yang masih lemah di lapangan nih Cess.
Jenis-jenis PAD yang disorot meliputi pajak makanan, hiburan sampai sektor parkir yang disebut masih bocor karena sistem pemantauan kurang ngefek. Pokoknya, kalau uang dari burjo sampai tempat nongkrong bisa dikatrol maksimal, kas daerah bisa lebih kinclong nih.
Taufik juga minta OPD turun tangan tegas supaya setiap pemasukan yang sekecil apa pun bisa ngisi kas daerah. Biar semua rupiah warga Balikpapan ngembali ke pembangunan kota sendiri Cess.
Kenapa DPRD bilang RKPD 2027 harus lebih terpadu
Intinya DPRD Balikpapan melihat arah pembangunan masih terpecah-pecah alias parsial. Taufik bilang, strategi pembangunan kudu nyambung semua program prioritas pemerintah kota dengan temuan nyata anggota dewan di lapangan.
Ini bukan sekadar bahasa aman, tapi biar persoalan warga bisa ketangani sampai tuntas dan ga cuma dibiarkan numpuk di kertas kerja saja. Pikirannya simpel, kalau rencana kerja daerah cakep terintegrasi, pelaksanaannya juga bisa makin efektif.
Padu padan antara data primer dewan dan perencanaan eksekutif juga dimaksudkan buat nyaring apa yang benar-benar dibutuhin warga Balikpapan, bukan semata berdasarkan keinginan satu atau dua pihak saja.
Wilayah mana aja yang dikritik soal pemerataan pembangunan
Salah satu poin hangat dari DPRD adalah kritik soal pembangunan yang selama ini cenderung berpusat di kawasan Jalan MT Haryono. Taufik bilang pembangunan Balikpapan jangan cuma “nempel” di satu area aja, Cess.
Balikpapan Barat, khususnya area belakang SMA 8 sampai Bendali, disebut kurang dapat porsi. DPRD punya usulan biar kawasan ini dikembangin jadi destinasi wisata baru, lengkap dengan ruang ekonomi yang bisa narik PAD tambahan. Butuh dana sekitar Rp10 miliar katanya.
Selain itu, kawasan mangrove yang katanya punya potensi juga jadi sorotan karena progresnya terkesan jalan di tempat. Dewan mau area pinggiran ikut tumbuh bareng pusat kota supaya manfaatnya ngerata Cess.
Baca Juga: 8 Amalan Sunah Ramadan yang Dianjurkan Serta Panduan Fidyah dan Qadha yang Benar
Apa aja usulan konkret buat peningkatan PAD Balikpapan
Salah satu usulan DPRD yang muncul ialah pengembangan kawasan wisata air dan mangrove sebagai bagian dari strategi perluasan ekonomi. Tentu ini bukan sekadar hiasan, tapi dongkrak pemasukan asli daerah lewat aktivitas ekonomi kreatif di luar pusat kota yang biasanya rame.
Nggak cuma itu, dewan juga nyaut soal perlunya pembenahan sistem pajak atas usaha kecil dan retribusi lain supaya setiap pemasukan bisa tercatat rapih ke kas daerah. Bayangin aja kalau setiap spot kuliner dan tempat nongkrong lokal ketangkap potensinya, PAD Balikpapan bisa makin moncer.
Intinya, dewan pengin Balikpapan ngeluarin potensi penuh yang selama ini masih kesimpen di balik sektor informal yang belum optimal dikelola.
Bagaimana aspirasi masyarakat “nyampe” ke rencana kerja daerah ini
Usulan yang DPRD sampaikan ternyata ngga asal ucap doang, tapi hasil himpunan aspirasi masyarakat selama kegiatan reses. Ini berarti suara warga Balikpapan yang diwakili dewan punya kontribusi nyata dalam perumusan RKPD 2027.
DPRD berharap arah pembangunan kota nanti bisa lebih njawab apa yang dibutuhin warga secara konkret. Termasuk peningkatan fasilitas publik, pemerataan pembangunan kawasan dan ketertiban pengawasan pemasukan daerah.
Kalau semua pihak serius nurut aspirasi ini, niscaya pembangunan Balikpapan bisa makin “nendang” ke semua penjuru kota Cess.
Insight: Pernyataan DPRD ini nunjukin kalau di Balikpapan bukan sekadar ngomongin angka, tapi strategi supaya potensi pajak lokal bisa maksimal masuk kas daerah dengan pemerataan pembangunan yang lebih adil. Sudah waktunya RPJPD 2025-2027 nyambung sama kondisi nyata di tiap kawasan kota. Biar rasa “iya kita didengar” itu kerasa di setiap sudut Balikpapan, pahamlah ikam Cess.
Bagikan artikel ini ke bubuhan ikam supaya banyak yang makin paham soal arah pembangunan Balikpapan 2027!
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, "Bukan Sekadar Info Biasa!"
FAQ
Apa itu RKPD dan kenapa penting buat Balikpapan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan yang nentuin fokus pembangunan dan anggaran daerah buat setahun ke depan, termasuk target PAD dan proyek infrastruktur, jadi penting buat arah pembangunan nyata di Balikpapan Cess.
Kenapa DPRD tekankan pemerataan pembangunan
Karena selama ini pembangunan cenderung fokus di beberapa titik seperti Jalan MT Haryono, sementara wilayah lain belum kebagian porsi optimal, sehingga DPRD mau supaya semua wilayah punya peluang berkembang.
Bagaimana masyarakat bisa ikut menentukan isi RKPD
Aspirasi masyarakat dihimpun lewat kegiatan reses DPRD dan forum publik seperti ini, terus masuk ke perumusan RKPD biar prioritasnya sesuai kebutuhan nyata warga Balikpapan.
DISCLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif. Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh Manusia (Redaksi). Gambar dapat saja dihasilkan AI di artikel ini hanya sebagai ilustrasi pendukung yang membantu pembaca memahami konteks informasi bukan sebagai bukti realistis. Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.
