Kenali Program DAK Terintegrasi! Intip Upaya Disperkim Menata Pemukiman Pesisir Balikpapan Barat, Cess!

Balikpapan TV - Kamis, 4 Desember 2025, Hai Cess! Kawasan kumuh di Kota Minyak kembali jadi sorotan setelah Disperkim Balikpapan merilis data terbaru lewat SK Kumuh Nomor 188.45-324/2025 yang mencatat total 135,62 hektare area permukiman masuk kategori kumuh. Angka ini memantik respon serius, sebab persoalan tersebut menyangkut ruang tinggal bubuhan warga yang layak, aman, dan manusiawi.

Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: bagaimana penanganan dilakukan, siapa yang bertanggung jawab, dan sejauh mana langkah konkret pemerintah mencegah kawasan kumuh baru di Balikpapan Cess?

Bagaimana kondisi kawasan kumuh di Balikpapan menurut data resmi

Kondisi permukiman kumuh di Balikpapan saat ini tercatat seluas 135,62 hektare sesuai SK Kumuh Nomor 188.45-324/2025. Angka tersebut menggambarkan bahwa masalah permukiman belum tuntas meski berbagai program penataan sudah berjalan bertahun-tahun. Tantangan terberatnya adalah area-area yang padat penduduk dan berada di lokasi pesisir yang memiliki morfologi unik sehingga kerja teknis di lapangan membutuhkan adaptasi khusus.

Di beberapa titik pesisir, struktur bangunan warga berdiri rapat dan sebagian berada di atas air, membuat penataan prasarana dasar mesti melalui proses lebih panjang. Di sisi lain, akses layanan sanitasi masih belum merata, dan sebagian masyarakat memiliki kebiasaan yang sulit diubah meski berbagai sosialisasi terus dilakukan.

Baca Juga: Kebakaran Hebat di RT 016 Pasar Sabtu Long Kali, Upaya Damkar Jinakkan Api Besar di Kawasan Padat

Apa penyebab kawasan kumuh masih bertahan hingga sekarang

Faktor penyebab utamanya adalah pembagian kewenangan penanganan yang terpisah antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat. Setiap level memiliki tupoksi berbeda sehingga perlu koordinasi ekstra agar program dapat berjalan satu irama dalam satu wilayah. Kondisi ini kerap membuat proses penganggaran, perencanaan, dan eksekusi teknis berjalan bertahap.

Selain itu, pertumbuhan penduduk dari luar kota turut berkontribusi munculnya titik permukiman baru yang rawan berubah menjadi kawasan kumuh. Arus urbanisasi ini bergerak cepat seiring ekonomi Balikpapan yang terus berkembang. Jika tidak dilakukan pencegahan dan kontrol perizinan bangunan sejak awal, potensi kawasan kumuh baru sangat mungkin muncul Cess.

Solusi apa yang disiapkan Disperkim untuk menangani kondisi ini

Disperkim Balikpapan menegaskan bahwa langkah terdekat adalah melakukan penanganan dan pemugaran kawasan kumuh secara bertahap. Pendekatan ini bukan sekadar memperbaiki rumah atau jalan lingkungan, tetapi mencakup penyediaan kebutuhan dasar seperti sanitasi, air minum, drainase, hingga penguatan prasarana pendukung. Semua dilakukan untuk memastikan standar hunian yang layak dan aman bagi bubuhan warga setempat.

Di sisi lain, pemerintah kota berupaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, terutama terkait peluang pembiayaan. Pendanaan dari berbagai sumber akan mempermudah percepatan program penataan sehingga tidak bergantung pada APBD Balikpapan saja.

Apa itu DAK terintegrasi dan bagaimana kaitannya dengan Balikpapan

Kepala Disperkim Balikpapan, Rafiuddin, menjelaskan bahwa pihaknya sedang mengajukan bantuan dana alokasi khusus atau DAK terintegrasi untuk mendukung penanganan kawasan kumuh secara menyeluruh. “Mudah-mudahan dapat bantuan dari pemerintah pusat,” ucapnya.
DAK terintegrasi berfokus pada penanganan terpadu lintas sektor. Artinya, penataan tidak dilakukan parsial per bidang, melainkan menggabungkan kebutuhan perumahan, sanitasi, air minum, dan sarana prasarana lingkungan dalam satu paket program.

Untuk pengajuan tersebut, Disperkim kini menyiapkan data lengkap agar proposal dapat diterima pemerintah pusat. Tim kecamatan dan kelurahan juga terlibat dalam pendataan lapangan agar kondisi sebenarnya tersampaikan secara akurat Cess.

Mengapa kawasan pesisir menjadi area paling menantang untuk ditangani

Sebagian besar titik kawasan kumuh berada di Balikpapan Barat yang identik dengan wilayah pesisir. Kondisi geografis tersebut menghadirkan tantangan tersendiri karena struktur permukimannya berbeda dibandingkan kawasan daratan. Rafiuddin menyebut bahwa masih ada perilaku buang air besar sembarangan yang menjadi hambatan dalam penataan sanitasi. Selain itu, persoalan legalitas lahan juga kerap mempengaruhi proses pembangunan fasilitas dasar.

Di kawasan pesisir, bangunan sering berdiri di lahan yang belum berstatus hukum jelas sehingga pemerintah harus melakukan pendekatan sosial, dialog dengan warga, dan menyusun strategi penataan yang tidak merugikan bubuhan setempat.

Kondisi ini membuat program penanganan memerlukan perencanaan lebih rinci serta pendampingan intensif agar perubahan dapat diterima masyarakat secara bertahap Cess.

Penanganan kawasan kumuh seluas 135,62 hektare di Balikpapan membutuhkan koordinasi lintas pemerintah, pendekatan sosial pada masyarakat pesisir, serta dukungan pendanaan melalui DAK terintegrasi.

Disperkim telah menyiapkan langkah pemugaran hingga penataan sanitasi untuk memastikan hunian yang layak bagi bubuhan warga.
Ingin ikut bantu, sebarkan informasi penting ini biar makin banyak bubuhan ikam sadar soal penataan kota Cess?
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, 'Bukan Sekadar Info Biasa!'

 

FAQ

Apa penyebab utama masih adanya kawasan kumuh di Balikpapan
Pembagian kewenangan antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat membuat penanganan butuh koordinasi lebih intensif, ditambah pertumbuhan penduduk dari luar daerah.

Mengapa wilayah pesisir lebih sulit ditangani
Karena struktur bangunan yang rapat, berada di atas air, akses sanitasi terbatas, hingga persoalan legalitas lahan dan perilaku BABS.

Apa langkah konkret Disperkim dalam waktu dekat
Melakukan pemugaran kawasan kumuh, penataan prasarana dasar, serta mengajukan dukungan pembiayaan lewat DAK terintegrasi.

DISCLAIMER

Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif, menghindari pengulangan kata dan paralelisme yang tidak tepat berdasarkan PUEBI. Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh Manusia Redaksi. Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.

 

Editor : Arya Kusuma