Balikpapan TV - Hai Cess! Pemkot Balikpapan kini harus memutar otak setelah kebijakan pusat memangkas dana TKD (Transfer ke Daerah), membuat pendapatan transfer yang semula diproyeksikan Rp2,25 triliun di APBD 2026 merosot tajam menjadi Rp1,36 triliun.
Kondisi ini disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, dalam rapat paripurna DPRD di Hotel Grand Senyiur, Selasa (18 November 2025). Koreksi ini otomatis mengguncang struktur pendapatan, belanja, hingga ruang fiskal pemerintah kota.
Situasi fiskal yang tiba-tiba berubah ini membuat Balikpapan harus menata ulang prioritas pembangunan, sambil memastikan layanan publik tetap berjalan mulus.
Penasaran sektor mana saja yang mengalami penurunan dana TKD paling tajam? Yuk, baca artikel ini sampai habis, Cess!
Apa Penyebab Pendapatan Transfer Balikpapan Merosot Drastis?
Pemkot Balikpapan mengalami penurunan pendapatan transfer terbesar dalam lima tahun terakhir setelah terbitnya Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-62/PK/2025. Koreksi ini membuat pendapatan transfer pemerintah pusat turun dari Rp1,87 triliun menjadi Rp1,09 triliun.
Bagus Susetyo menjelaskan bahwa angka tersebut sudah termasuk dana alokasi khusus (DAK) non fisik hingga dana bagi hasil (DBH) sawit.
“Penurunan yang sangat signifikan terbesar dalam lima tahun terakhir,” ujarnya.
Baca Juga: Dana TKD Dipangkas Hampir Rp1 Triliun, Gimana Nasib Gaji PNS dan PPPK di Balikpapan?
Seberapa Besar Dampaknya Terhadap Struktur RAPBD 2026?
Pendapatan Daerah yang semula ditargetkan Rp3,83 triliun terkoreksi turun menjadi Rp2,95 triliun. PAD memang stabil di Rp1,58 triliun, namun guncangan terbesar datang dari Pendapatan Transfer yang merosot hampir Rp1 triliun.
Dari sisi belanja, APBD 2026 yang awalnya dirancang Rp4,28 triliun harus diturunkan ke Rp3,36 triliun.
“Perubahan signifikan pada kebijakan nasional membuat struktur RAPBD 2026 ikut berubah, mulai dari pendapatan, belanja, hingga pembiayaan,” ucap Bagus.
Sektor Mana yang Mengalami Penurunan Paling Tajam?
Berdasarkan rincian resmi, DBH pajak menurun Rp158,92 miliar, DBH sumber daya alam terpangkas Rp767,97 miliar, dan DAU ikut terkoreksi Rp130,17 miliar. Totalnya mencapai Rp1,057 triliun.
Penyesuaian juga terjadi pada Transfer Antar Daerah yang diasumsikan turun Rp100 miliar, sebab belum ada kepastian resmi dari Pemprov Kaltim terkait alokasi DBH 2026.
“Sehingga untuk kehati-hatian diasumsikan terjadi penurunan sekitar Rp100 miliar," beber Bagus.
Bagaimana Strategi Balikpapan Menghadapi Kondisi Ini?
Fokus belanja diarahkan ulang, dari yang sebelumnya banyak ke pembangunan infrastruktur, kini dipusatkan pada belanja wajib dan mengikat, prioritas nasional, peningkatan layanan publik hingga efisiensi operasional. SiLPA 2025 pun ikut dikoreksi dari Rp450 miliar menjadi Rp407,2 miliar.
Bagus tidak menampik ada tantangan besar, mulai dari tingginya belanja rutin sampai terbatasnya ruang fiskal pembangunan. Namun ia tetap optimis. “Tantangan dapat kita hadapi bersama,” pungkasnya.
Kondisi fiskal Balikpapan memang sedang diuji, tapi langkah penyesuaian yang dilakukan Pemkot menunjukkan arah yang terukur supaya layanan publik tetap prima. Bila semua elemen bergerak serempak, kota ini bisa menjaga stabilitas anggaran sambil terus membangun.
Kalau kamu merasa informasi ini membantu pemahamanmu soal arah APBD 2026, yuk bagikan artikel ini ke teman-temanmu, Cess!
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan Tv teman update setia, "Bukan Sekadar Info Biasa!"
FAQ
1. Kenapa pendapatan transfer Balikpapan bisa turun hampir Rp1 triliun?
Karena adanya koreksi alokasi Dana Perimbangan dan transfer lainnya dari pemerintah pusat sesuai Surat Menteri Keuangan S-62/PK/2025.
2. Apa saja komponen TKD yang mengalami penurunan?
DBH pajak, DBH sumber daya alam, dan DAU yang totalnya mencapai Rp1,057 triliun.
3. Apakah Balikpapan masih menunggu kepastian dana dari provinsi?
Ya, pemkot menunggu surat resmi alokasi DBH dan bantuan provinsi untuk APBD 2026.
DISCLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif, menghindari pengulangan kata dan paralelisme yang tidak tepat berdasarkan PUEBI. Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh Manusia (Redaksi). Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.
