Balikpapan TV - Hai Cess! Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bareng sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di ruang rapat gabungan lantai II Gedung DPRD Balikpapan, Selasa (11 November 2025).
Topiknya? Fokus bahas percepatan pembentukan 20 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas dalam Propemperda 2026.
Rapat ini jadi ajang penting buat nyatuin persepsi antar-OPD dan DPRD soal arah kebijakan hukum daerah ke depan. Karena tanpa koordinasi matang, program strategis bisa mandek di tengah jalan.
Yuk lanjut baca, Cess—biar makin paham kenapa rapat ini penting banget buat arah pembangunan kota!
Baca Juga: Brimob Hadirkan Bus Sekolah Gratis untuk Pelajar Balikpapan, Cek Rute dan Jadwalnya!
Apa Tujuan RDP Bapemperda DPRD Balikpapan Kali Ini?
Menurut Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, percepatan pembahasan Propemperda perlu dilakukan sejak awal agar semua usulan bisa disepakati secara matang antara DPRD dan OPD pengusul.
“Percepatan dalam setiap usulan Propemperda ini penting agar ada kesamaan persepsi antara OPD dan DPRD, terutama dalam menentukan mana program yang benar-benar prioritas dan memiliki urgensi tinggi,” ujarnya.
Jadi, inti rapat kali ini bukan cuma soal administratif. Tapi juga memastikan bahwa setiap Perda yang diajukan benar-benar punya nilai strategis dan relevan dengan kebutuhan warga Balikpapan.
Kenapa Koordinasi Antar-OPD Jadi Kunci Utama?
Andi menegaskan, koordinasi lintas perangkat daerah adalah fondasi utama dalam membentuk regulasi yang kuat dan berdampak nyata.
Ia menjelaskan, setiap rancangan Perda harus punya dasar hukum kokoh, efek pembangunan jelas, dan kesiapan anggaran serta naskah akademik yang lengkap.
Tanpa koordinasi yang solid, banyak rencana bagus bisa tertahan di meja pembahasan. Karena itu, RDP kali ini jadi momen menyamakan langkah antarinstansi, biar nggak ada miskom atau tumpang tindih kewenangan di lapangan.
Apa Tantangan yang Dihadapi OPD Pengusul?
Salah satu isu krusial yang muncul dalam rapat adalah soal kesiapan anggaran penyusunan naskah akademik.
“Selain aspek urgensi, kelengkapan naskah akademik juga menjadi perhatian kami. Masih ada beberapa OPD yang memerlukan dukungan anggaran dalam penyusunannya,” jelas Andi Arif.
Artinya, ada beberapa perangkat daerah yang masih perlu bantuan pembiayaan agar dokumen hukum mereka bisa rampung sesuai standar. Tanpa naskah akademik yang matang, Perda bisa ditunda pengesahannya—dan tentu ini berpengaruh pada program kerja pemerintah kota secara keseluruhan.
Bagaimana Harapan DPRD untuk Proses Pembentukan Perda ke Depan?
Melalui forum RDP ini, DPRD Balikpapan berharap proses penyusunan Perda ke depan bisa berjalan lebih terencana, efisien, dan tepat sasaran.
Semangatnya satu: produk hukum daerah harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar formalitas di atas kertas.
Dengan percepatan Propemperda, DPRD ingin memastikan setiap Perda yang lahir punya dampak langsung ke publik, terutama dalam peningkatan layanan dan pembangunan kota.
Dari pengaturan tata ruang, pengelolaan lingkungan, sampai peningkatan PAD, semua diarahkan agar sejalan dengan visi besar Balikpapan sebagai kota penopang IKN yang modern dan berkelanjutan.
RDP yang digelar Bapemperda DPRD Balikpapan bareng OPD jadi langkah awal menyusun Propemperda 2026 dengan 20 prioritas utama.
Andi Arif Agung menegaskan pentingnya sinkronisasi persepsi, kesiapan anggaran, dan kelengkapan naskah akademik, agar produk hukum daerah benar-benar berpihak pada masyarakat.
Yuk, dukung terus langkah positif ini, biar kebijakan daerah makin transparan dan relevan buat warga, Cess!
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan TV teman update setia, “Bukan Sekadar Info Biasa!”
FAQ
1. Apa itu Propemperda?
Propemperda adalah Program Pembentukan Peraturan Daerah yang disusun DPRD bersama pemerintah daerah setiap tahun untuk menentukan prioritas rancangan perda yang akan dibahas.
2. Siapa yang memimpin RDP percepatan Propemperda 2026?
Ketua Bapemperda DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung, memimpin langsung rapat bersama OPD terkait.
3. Kenapa percepatan pembentukan Perda dianggap penting?
Supaya setiap usulan Perda punya waktu pembahasan yang cukup, sinkron antarinstansi, dan tepat sasaran untuk masyarakat.
DISCLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif, menghindari pengulangan kata dan paralelisme yang tidak tepat berdasarkan PUEBI. Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh Manusia (Redaksi). Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.
