Balikpapan TV - Hai Cess! DPRD Balikpapan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengaktifkan dan mempercepat pelaksanaan program kerja yang masih belum berjalan.
Pasalnya, keterlambatan realisasi anggaran bisa berujung pada munculnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang merugikan daerah.
Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Danang Eko Susanto, menegaskan, rendahnya serapan anggaran berpotensi mengurangi dana transfer pusat seperti Dana Bagi Hasil (DBH)—sumber vital untuk pembangunan kota.
Nah, gimana sebenarnya urgensi langkah ini bagi pembangunan Balikpapan dan dampaknya buat warga? Yuk, kita bahas lebih dalam, Cess!
Baca Juga: Rapat Paripurna DPRD Balikpapan Jadi Sorotan, OPD Diminta Lebih Serius
Apa sih penyebab utama munculnya SiLPA di Balikpapan?
Menurut Danang, salah satu biang keladi SiLPA adalah keterlambatan lelang proyek, terutama di sektor pekerjaan umum dan infrastruktur. Banyak proyek yang baru mulai pertengahan tahun, padahal waktu pengerjaannya panjang dan teknis banget.
“Banyak kegiatan tertunda karena proses lelang memakan waktu. Padahal ini berdampak pada realisasi anggaran dan citra kinerja pemerintah daerah di mata pusat,” ujarnya, Senin (20 Oktober 2025).
Jika lelang lambat, otomatis penyerapan anggaran ikut tersendat. Akibatnya, uang yang seharusnya sudah berputar untuk proyek publik malah ‘nganggur’ di kas daerah hingga akhir tahun— inilah yang disebut SiLPA.
Kenapa rendahnya serapan anggaran bisa merugikan daerah?
Pemerintah pusat menilai kinerja daerah salah satunya dari tingkat penyerapan anggaran. Semakin tinggi SiLPA, makin rendah nilai performa daerah.
Danang menjelaskan, daerah dengan serapan anggaran rendah berisiko mengalami penyesuaian dana transfer di tahun berikutnya. Artinya, alokasi DBH dan dana pembangunan bisa dipangkas.
“Kalau realisasi rendah, pusat bisa menilai kita tidak siap mengelola anggaran. Padahal kebutuhan masyarakat terus meningkat,” tegasnya.
Makanya, DPRD mendorong agar Balikpapan segera memperbaiki sistem perencanaan dan pelaksanaan supaya dana bisa terserap maksimal.
Langkah apa yang diminta DPRD untuk mempercepat program OPD?
DPRD menekankan agar setiap OPD punya timeline jelas sejak awal tahun anggaran. Jadi, nggak ada lagi alasan “belum siap lelang” atau “menunggu pertengahan tahun”.
“Perencanaan dan pelaksanaan harus sejalan agar hasil pembangunan bisa segera dirasakan masyarakat,” kata Danang.
Selain itu, DPRD juga mengingatkan agar OPD aktif memonitor progres internal. Misalnya, melakukan rapat koordinasi rutin lintas dinas, memastikan dokumen teknis selesai lebih awal, dan berani melakukan evaluasi cepat kalau ada hambatan di lapangan.
Kalau pola kerja lebih terencana, bukan cuma serapan anggaran yang meningkat, tapi pelayanan publik juga makin cepat dirasakan masyarakat.
Bagaimana dampak percepatan program bagi masyarakat Balikpapan?
Kalau semua OPD sigap, pembangunan berjalan tepat waktu. Proyek infrastruktur selesai sesuai target, layanan publik makin efisien, dan roda ekonomi ikut berputar.
Dengan begitu, masyarakat bisa langsung menikmati manfaat nyata—mulai dari jalan yang mulus, drainase lancar, sampai peningkatan fasilitas umum. Selain itu, Balikpapan juga bisa mempertahankan reputasinya sebagai kota dengan pengelolaan keuangan yang baik.
Danang menegaskan, DPRD tidak ingin Balikpapan dirugikan hanya karena rendahnya serapan anggaran. "Kami tidak ingin Balikpapan dirugikan hanya karena rendahnya penyerapan anggaran."
Sebagai langkah ke depan, DPRD berharap Pemkot menyiapkan perencanaan matang dan menentukan prioritas sejak awal tahun anggaran 2026. Dengan begitu, program bisa langsung jalan tanpa harus menunggu pertengahan tahun.
Tips singkat buat pengelola program publik di daerah
Sedikit insight buat para pengelola anggaran di OPD, nih:
1. Susun timeline realistis tapi tegas. Jangan tunggu semua sempurna dulu baru jalan.
2. Mulai dari yang paling berdampak. Prioritaskan proyek dengan manfaat luas untuk publik.
3. Perkuat koordinasi lintas dinas. Kadang yang bikin lambat bukan teknis, tapi komunikasi.
4. Gunakan teknologi monitoring. Dashboard real-time bisa bantu pantau progres dan hambatan.
Langkah kecil tapi konsisten bisa bantu kota mengurangi potensi SiLPA dan meningkatkan kualitas belanja daerah.
DPRD Balikpapan mengingatkan seluruh OPD agar lebih sigap menjalankan program sejak awal tahun anggaran. Keterlambatan lelang dan realisasi anggaran bukan cuma soal administrasi, tapi juga bisa menggerus dana pusat dan kepercayaan publik.
Dengan perencanaan matang dan langkah cepat, pembangunan di Balikpapan bisa lebih terasa manfaatnya bagi warga. Yuk, bantu sebarkan info penting ini biar makin banyak orang yang paham pentingnya realisasi anggaran tepat waktu, Cess!
Simak terus informasi menarik lainnya hanya di Balikpapan TV teman update setia, "Bukan Sekadar Info Biasa!"
FAQ
1. Apa itu SiLPA yang dimaksud DPRD Balikpapan?
SiLPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran adalah dana yang tidak terserap di akhir tahun anggaran, biasanya karena program belum terlaksana sepenuhnya.
2. Mengapa keterlambatan lelang proyek bisa memicu SiLPA?
Karena proses lelang yang lama membuat proyek molor, sehingga anggaran tidak sempat digunakan sebelum tahun anggaran berakhir.
3. Apa dampaknya kalau Balikpapan terus memiliki SiLPA tinggi?
Dana transfer pusat bisa berkurang dan menurunkan kemampuan daerah membiayai program pembangunan berikutnya.
DISKLAIMER
Artikel ini menggunakan bantuan AI secara terbatas dalam menganalisa struktur artikel untuk menghasilkan tulisan bebas typo dan kalimat tidak efektif, menghindari pengulangan kata dan paralelisme yang tidak tepat berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia (PUEBI). Artikel ini telah melalui verifikasi dan validasi ketat oleh Manusia (Redaksi). Teknologi AI digunakan semata-mata sebagai alat bantu produktivitas dan efisiensi kerja redaksi — bukan sebagai pengganti peran jurnalis manusia.
